Hari Difabel Internasional
Jokowi Ingin Perlindungan Disabilitas Berlandaskan HAM Presiden Jokowi . (Foto: Antara)

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun ini harus dijadikan sebagai momentum menegaskan kepedulian dan memperkuat solidaritas dalam meletakkan dasar yang kuat bagi perlindungan penyandang disabilitas.

"Yaitu dari paradigma karitatif dan 'charity based' (berbasis amal) menjadi paradigma yang 'human rights based' (HAM)," ujar Jokowi dalam tayangan di kanal Youtube Kemensos, Kamis (3/12).

Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional 2020 secara virtual.

Baca Juga

DPR: Mendagri tak Bisa Asal Copot Kepala Daerah

Jokowi menegaskan ingin secara terus-menerus meningkatkan kesetaraan, kesempatan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pemerintah juga berusaha menjamin akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, Jokowi menyatakan membangun infrastruktur yang aksesibilitas untuk menciptakan lingkungan yang bebas hambatan bagi disabilitas lewat Peraturan Pemerintah (PP).

Sebut saja PP tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dan PP tentang perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pada 2020, ada empat PP yang telah ditandatangani. Yaitu PP tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, PP tentang Akomodasi yang Layak Dalam Proses Peradilan, PP tentang Akses terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, serta PP tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.

Selain itu, dua peraturan presiden (perpres) yang juga telah Presiden Jokowi tanda tangani, yaitu Perpres tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Perpres No. 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.

"Payung regulasi rasanya sudah cukup banyak dan kalau memang sangat-sangat diperlukan saya siap menerbitkan peraturan lagi," tegas dia,

Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas mengenai Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PCPEN), Senin (23/11) pagi. (Foto: Humas/Rahmat)
Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas mengenai Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PCPEN), Senin (23/11) pagi. (Foto: Humas/Rahmat)

Tetapi, kuncinya bukan semata-mata di regulasi. Menurut Jokowi, peraturan yang baik, rencana yang baik tidak ada gunanya tanpa keseriusan dalam pelaksanaannya.

"Kuncinya adalah di implementasi, sekali lagi kuncinya adalah implementasi," katanya.

Ia menjelaskan bahwa tugas selanjutnya memastikan semua kebijakan terlaksana dengan baik dan dieksekusi dengan tepat, serta dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas.

Komisi Nasional Disabilitas, menurut penilaian Presiden, mempunyai peran strategis sebagai sebuah lembaga nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada presiden.

"Saya mengharapkan kehadiran komisi disabilitas akan menjadi tonggak penting untuk mempercepat pelaksanaan visi besar kita terhadap penyandang disabilitas. Tidak boleh ada satu pun penyandang disabilitas tertinggal dari berbagai program layanan yang diberikan oleh pemerintah," katanya.

Baca Juga

Mendagri Ancam Copot Kepala Daerah yang Langgar Prokes, Pakar Hukum: Jangan Sok Kuasa

Presiden memerintahkan semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah aktif mendukung sinkronisasi data penyandang disabilitas secara nasional.

"Libatkan para penyandang disabilitas dalam pembuatan dokumen rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah dan kawal implementasinya agar semua rencana aksi berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya pada para penyandang disabilitas," katanya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Rizieq Shihab Disiksa Polisi
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Rizieq Shihab Disiksa Polisi

Itu merupakan rekaman dari video Rizieq yang marah kepada polisi .

Majelis Hakim PN Jaktim Kabulkan Keinginan Rizieq Sidang Tatap Muka
Indonesia
Majelis Hakim PN Jaktim Kabulkan Keinginan Rizieq Sidang Tatap Muka

Majelis Hakim mengabulkan permintaan terdakwa, Rizieq Shihab untuk sidang tatap muka atau online dalam persidangan perkara karantina kesehatan yang membelitnya.

Stok Gula Menipis, Presiden Diminta Tegur Menteri Perindustrian
Indonesia
Stok Gula Menipis, Presiden Diminta Tegur Menteri Perindustrian

Masalah pasok gula rafinasi saat ini adalah terlalu panjang jalur birokrasi perizinan import gula tersebut

Deportasi 1.086 Warga Myanmar, Malaysia Dikecam Aktivis HAM Dalam Negeri
Dunia
Deportasi 1.086 Warga Myanmar, Malaysia Dikecam Aktivis HAM Dalam Negeri

Beberapa anggota parlemen dan sejumlah aktivis hak asasi manusia pada Rabu meminta Pemerintah Malaysia menjelaskan alasan memulangkan lebih dari 1.000 warga Myanmar.

DPR Diminta Fokus Pada Tupoksi Kepolisian Saat Fit and Proper Test Listyo Sigit
Indonesia
PSBB Mau Berakhir, PKS Minta Anies Tak Buka Tempat Hiburan Malam
Indonesia
PSBB Mau Berakhir, PKS Minta Anies Tak Buka Tempat Hiburan Malam

Saat ini kasus COVID-19 di ibu kota melonjak signifikan dengan positivity rate 10,5 persen.

Tingkat Kematian COVID-19 di Jakarta Hanya 2 Persen
Indonesia
Tingkat Kematian COVID-19 di Jakarta Hanya 2 Persen

Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 7.471 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 925 positif dan 6.546 negatif.

Sepekan Tahapan Kampanye Pilkada di Jateng, Bawaslu Temukan Pelanggaran di 4 Daerah
Indonesia
Sepekan Tahapan Kampanye Pilkada di Jateng, Bawaslu Temukan Pelanggaran di 4 Daerah

"Tahapan kampanye sudah berlangsung sepekan. Ada empat daerah yang melakukan pelanggaran," ujar Wahyu

Anies Ancam Cabut Izin Kantor dan Mal Jika Langgar Protokol Kesehatan di Masa Transisi
Indonesia
Anies Ancam Cabut Izin Kantor dan Mal Jika Langgar Protokol Kesehatan di Masa Transisi

"Mari kita semua ikut mengawasi dan bila menemukan penyimpangan, tegur, laporkan kepada kita," tutur dia.

Antisipasi Long Weekend, KAI Daop 6 Yogyakarta Tambah Dua KA Jarak Jauh
Indonesia
Antisipasi Long Weekend, KAI Daop 6 Yogyakarta Tambah Dua KA Jarak Jauh

PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta mengoperasionalkan dua KA Jarak Jauh tambahan untuk keberangkatan tanggal 14 dan 15 Maret 2021.