Hari Difabel Internasional
Jokowi Ingin Perlindungan Disabilitas Berlandaskan HAM Presiden Jokowi . (Foto: Antara)

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun ini harus dijadikan sebagai momentum menegaskan kepedulian dan memperkuat solidaritas dalam meletakkan dasar yang kuat bagi perlindungan penyandang disabilitas.

"Yaitu dari paradigma karitatif dan 'charity based' (berbasis amal) menjadi paradigma yang 'human rights based' (HAM)," ujar Jokowi dalam tayangan di kanal Youtube Kemensos, Kamis (3/12).

Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional 2020 secara virtual.

Baca Juga

DPR: Mendagri tak Bisa Asal Copot Kepala Daerah

Jokowi menegaskan ingin secara terus-menerus meningkatkan kesetaraan, kesempatan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pemerintah juga berusaha menjamin akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, Jokowi menyatakan membangun infrastruktur yang aksesibilitas untuk menciptakan lingkungan yang bebas hambatan bagi disabilitas lewat Peraturan Pemerintah (PP).

Sebut saja PP tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dan PP tentang perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pada 2020, ada empat PP yang telah ditandatangani. Yaitu PP tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, PP tentang Akomodasi yang Layak Dalam Proses Peradilan, PP tentang Akses terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, serta PP tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.

Selain itu, dua peraturan presiden (perpres) yang juga telah Presiden Jokowi tanda tangani, yaitu Perpres tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Perpres No. 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.

"Payung regulasi rasanya sudah cukup banyak dan kalau memang sangat-sangat diperlukan saya siap menerbitkan peraturan lagi," tegas dia,

Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas mengenai Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PCPEN), Senin (23/11) pagi. (Foto: Humas/Rahmat)
Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas mengenai Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PCPEN), Senin (23/11) pagi. (Foto: Humas/Rahmat)

Tetapi, kuncinya bukan semata-mata di regulasi. Menurut Jokowi, peraturan yang baik, rencana yang baik tidak ada gunanya tanpa keseriusan dalam pelaksanaannya.

"Kuncinya adalah di implementasi, sekali lagi kuncinya adalah implementasi," katanya.

Ia menjelaskan bahwa tugas selanjutnya memastikan semua kebijakan terlaksana dengan baik dan dieksekusi dengan tepat, serta dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas.

Komisi Nasional Disabilitas, menurut penilaian Presiden, mempunyai peran strategis sebagai sebuah lembaga nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada presiden.

"Saya mengharapkan kehadiran komisi disabilitas akan menjadi tonggak penting untuk mempercepat pelaksanaan visi besar kita terhadap penyandang disabilitas. Tidak boleh ada satu pun penyandang disabilitas tertinggal dari berbagai program layanan yang diberikan oleh pemerintah," katanya.

Baca Juga

Mendagri Ancam Copot Kepala Daerah yang Langgar Prokes, Pakar Hukum: Jangan Sok Kuasa

Presiden memerintahkan semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah aktif mendukung sinkronisasi data penyandang disabilitas secara nasional.

"Libatkan para penyandang disabilitas dalam pembuatan dokumen rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah dan kawal implementasinya agar semua rencana aksi berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya pada para penyandang disabilitas," katanya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politisi Senayan Minta Pemerintah Tinjau Ulang Larangan Mudik
Indonesia
Politisi Senayan Minta Pemerintah Tinjau Ulang Larangan Mudik

Secara ekonomi jelasnya, mudik mendorong tingkat konsumsi rumah tangga lantaran akan banyak sektor ikutan yang terdampak.

Jadi Khatib Salat Idul Fitri, Kang Yana Sampaikan Pesan Hari Raya di Tengah Pandemi
Indonesia
Jadi Khatib Salat Idul Fitri, Kang Yana Sampaikan Pesan Hari Raya di Tengah Pandemi

Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota yang akrab disapa Kang Yana itu menjadi khatib dan imam salat Id.

Kritik JK Dinilai Tepat, PKB: Konsekuensi Membangun Demokrasi
Indonesia
Kritik JK Dinilai Tepat, PKB: Konsekuensi Membangun Demokrasi

Zaman sekarang itu ada undang-undangnya

PAN Minta Jokowi Jangan Ragu Copot Menteri Berkinerja Jelek
Indonesia
PAN Minta Jokowi Jangan Ragu Copot Menteri Berkinerja Jelek

Mumpung pemerintahan Jokowi ini baru berlangsung satu tahun

APBD 2021 Dibahas, PSI Prediksi Tunjangan PNS DKI Kembali Dipotong
Indonesia
APBD 2021 Dibahas, PSI Prediksi Tunjangan PNS DKI Kembali Dipotong

"Sisa 25 persen tunjangan inilah yang dijanjikan akan diberikan pada 2021," ujar anggota Fraksi PSI DKI Jakarta, Viani Limardi

Solo Bakal Punya Rel Layang Mirip Stasiun Gambir Jakarta
Indonesia
Solo Bakal Punya Rel Layang Mirip Stasiun Gambir Jakarta

Saat ini Manajemen Konstruksi (MK) sedang dilakukan lelang

Ini Ancaman Hukuman yang Menanti Rizieq Shihab Cs
Indonesia
Ini Ancaman Hukuman yang Menanti Rizieq Shihab Cs

Rizieq Shihab terancam hukuman penjara setelah dijadikan tersangka dalam kasus pernikahan putrinya, Syarifah Najwa Shihab.

99,9 Simpanan di Bank Dijamin LPS
Indonesia
99,9 Simpanan di Bank Dijamin LPS

Besaran nilai simpanan yang dijamin LPS adalah Rp2 miliar per nasabah per bank setara dengan 35,1 kali PDB per kapita nasional tahun 2020.

Ketersediaan Tempat Tidur Ruang Isolasi COVID-19 di Jakarta Tersisa 14 Persen
Indonesia
Ketersediaan Tempat Tidur Ruang Isolasi COVID-19 di Jakarta Tersisa 14 Persen

Rinciannya, Pemprov DKI Jakarta mempunyai sebanyak 8.055 tempat tidur isolasi dan kini sudah terisi oleh 6.954 pasien COVID-19.

Viral Polisi Tilang Kendaraan Bawa Sepeda, Dirlantas Polda Metro Minta Maaf
Indonesia
Viral Polisi Tilang Kendaraan Bawa Sepeda, Dirlantas Polda Metro Minta Maaf

Anggota tersebut salah dalam menerapkan pasal 307