Jokowi Harus Ikuti Desakan Masyarakat untuk Batalkan Revisi UU KPK Peneliti PUKAT UGM Zaenur Rohman (tengah) memberikan keterangan kepada awak media (Foto: Humas UGM)

MerahPutih.Com - Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) mendesak Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang KPK.

Langkah ini dapat dilakukan Presiden berdasarkan pasal 22 UUD 1945 yang mengatur bahwa dalam hal ihwal kegentingan memaksa, Perppu dapat dikeluarkan oleh Presiden.

Baca Juga:

PUKAT UGM Akan Ajukan Gugatan Uji Materi Terhadap UU KPK

Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ada tiga alasan Presiden bisa mengeluarkan Perppu. Di antaranya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum, dan terjadi kekosongan hukum.

"Serta (Presiden bisa mengeluarkan Perppu apabila ada) kebutuhan mendesak yang tidak bisa menunggu prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan," ungkapnya kepada wartawan, Jumat (27/9).

Peneliti korupsi dari PUKAT UGM
Peneliti korupsi dari PUKAT UGM (Foto: Humas UGM)

Ia melanjutkan, masifnya tuntutan dari berbagi kalangan yang menolak pengesahan RUU KPK mencerminkan suatu kondisi bahwa dikeluarkannya Perppu KPK merupakan kebutuhan yang mendesak.

"Presiden harus berani mengoreksi langkah kelirunya bersama DPR demi menjaga peradaban bangsa dari kehancuran akibat korupsi," tuturnya.

Sementara, menurut dia, masyarakat menilai Rancangan UU KPK adalah upaya elite untuk melemahkan dan menundukkan KPK di bawah kontrol kekuasaan. Maka masa depan bangsa menjadi taruhannya sehingga gerakan perlawanan terus bergulir semakin luas dan masif.

Zaenur berujar, Perpu KPK bisa diterbitkan berdasarkan Pasal 22 UUD 1945. Isinya, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, perpu dapat dikeluarkan oleh presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi telah mensyaratkan tiga hal objektif yang dapat dijadikan alasan untuk mengeluarkan perppu.

Tiga alasan tersebut adalah adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum, terjadi kekosongan hukum atau hukum yang ada tidak memadai, serta kebutuhan mendesak yang tidak bisa menunggu prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

Zaenur mengatakan masifnya tuntutan dari berbagai elemen masyarakat terhadap penguatan KPK membuktikan bahwa Perpu KPK merupakan kebutuhan yang mendesak.

Baca Juga:

Pukat UGM Dorong Presiden Reshuffle Menteri Terindikasi Korupsi

Pukat UGM juga mendesak Presiden Jokowi harus berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi dengan menjaga KPK dari pelemahan.

Presiden harus berani mengoreksi langkah kelirunya bersama DPR dalam melahirkan revisi UU KPK, demi menjaga peradaban bangsa dari kehancuran akibat korupsi.

"Setiap upaya mengubah UU KPK dengan tujuan melemahkan pemberantasan korupsi pasti akan mendapat perlawanan rakyat,” ujar Ketua Pukat UGM Oce Madril.(Knu)

Baca Juga:

Direktur Pukat UGM: OTT Wali Kota Tegal Bikin Takut Para Kepala Daerah



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH