Jokowi Gratiskan Vaksin, Tak Ada Alasan Masyarakat Tolak Vaksinasi Saleh Partaonan Daulay. Foto: dpr.go.id

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan menggratiskan vaksin COVID-19 untuk masyarakat.

"Ini adalah tanda keseriusan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Semoga kebijakan ini dapat mempermudah pelaksanaan vaksinasi di Indonesia," kata Salah dalam keterangannya, Rabu (16/12).

Baca Juga

Indonesia Butuh Teknologi Tracking Buat Vaksinasi 180 Juta Warga

Saleh menjelaskan, aspirasi agar vaksin digratiskan memang menggema saat DPR menggelar rapat dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan beberapa kementerian terkait minggu lalu.

Dalam rapat tersebut, kata Saleh, Komisi IX menilai tuntutan masyarakat agar vaksin digratiskan tidak terlalu berat. Karena itu, di dalam salah satu butir kesimpulan rapat hal itu telah disepakati.

"Ternyata presiden sangat mendengar dan akomodatif. Dengan begitu, masyarakat tidak punya alasan lagi untuk menolak vaksin. Yang mampu dan tidak mampu diberikan vaksin dan divaksinasi secara gratis," ujarnya.

Saleh Partaonan Daulay
Saleh Partaonan Daulay

Agar program vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik, Plh. Ketua Fraksi PAN DPR RI ini mendesak pemerintah untuk memperbaiki data-data masyarakat yang akan menjadi target sasaran.

Termasuk keseimbangan persebaran dan distribusi vaksin. Paling tidak, lanjut legislator dari Dapil Sumatera Utara II ini, target 70 persen dari jumlah populasi harus dapat dipenuhi.

"Soal data ini selalu jadi hal utama yang perlu diperhatikan. Pemerintah harus melibatkan dukcapil, BPJS Kesehatan, BKN, TNI, Polri, dan tentu saja BPS. Kalau datanya sudah lengkap dan baik, pelaksanaannya tentu akan baik," tutup Saleh. (Pon)

Baca Juga

Catat! Jokowi Ralat Vaksinasi COVID-19 Semuanya Jadi Gratis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jutaan Data Pengguna BRI Life Bocor, DPR Desak Pemerintah Rampungkan RUU PDP
Indonesia
Jutaan Data Pengguna BRI Life Bocor, DPR Desak Pemerintah Rampungkan RUU PDP

Pembahasan lanjutan RUU PDP berhenti akibat perbedaan pendapat

Minta Anak Buahnya Humanis, Kapolri Ingin Tunjukan Loyalitasnya ke Jokowi
Indonesia
Minta Anak Buahnya Humanis, Kapolri Ingin Tunjukan Loyalitasnya ke Jokowi

Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit beda dengan Orde Baru

Menkes: Omicron Indonesia Capai 152 Kasus, 6 Merupakan Transmisi Lokal
Indonesia
Menkes: Omicron Indonesia Capai 152 Kasus, 6 Merupakan Transmisi Lokal

Negara yang sudah mendeteksi varian Omicron bertambah dari 115 negara menjadi 132 negara dalam sepekan terakhir.

25 Mei, Gubernur dan Wagub Terpilih Kalteng Dilantik Jokowi
Indonesia
25 Mei, Gubernur dan Wagub Terpilih Kalteng Dilantik Jokowi

Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu, diikuti sebanyak dua pasang calon, yakni Ben Brahim-Ujang Iskandar serta Sugianto Sabran-Edy Pratowo.

Update COVID-19 Jumat (22/1): Pasien Sembuh Berjumlah Nyaris Sentuh 800 Ribu
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (22/1): Pasien Sembuh Berjumlah Nyaris Sentuh 800 Ribu

Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium

Belum Ada Calon Jemaah Haji DIY Tarik Dana Pelunasan
Indonesia
Belum Ada Calon Jemaah Haji DIY Tarik Dana Pelunasan

Ribuan calon haji belum ada yang menarik dana pelunasan menyusul keputusan pemerintah meniadakan keberangkatan tahun ini.

Polisi Panggil 5 Vendor BPJS Kesehatan Terkait Kebocoran 279 Juta Data
Indonesia
Polisi Panggil 5 Vendor BPJS Kesehatan Terkait Kebocoran 279 Juta Data

“Rencana kita ambil keterangannya 2 Juni, ada lima vendor,” kata Argo kepada wartawan, Rabu (2/6).

 KPK Dalami 'Atasan' AKP Robin di Suap Penanganan Perkara Lewat Saksi Lain
Indonesia
KPK Dalami 'Atasan' AKP Robin di Suap Penanganan Perkara Lewat Saksi Lain

"KPK akan memanggil para saksi lain untuk mengonfirmasi keterangan tersebut pada persidangan berikutnya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (13/10).

Mayoritas Yang Ingin Jokowi 3 Periode Hanya Pemilih PDIP
Indonesia
Mayoritas Yang Ingin Jokowi 3 Periode Hanya Pemilih PDIP

Sebanyak 74 persen responden menyatakan UUD 1945 tidak perlu diubah lagi, alias masa jabatan presiden 2 periode dipertahankan. Sebanyak 13 persen menjawab perlu diubah.

Fokus Naikkan Elektoral Partai, PPP Belum Putuskan Sosok Capres 2024
Indonesia
Fokus Naikkan Elektoral Partai, PPP Belum Putuskan Sosok Capres 2024

"Kami menyiapkan elektoral saja. Menyiapkan kenaikan elektoral partai," kata Suharso