Jokowi-Gatot Pasangan Ideal di Pilpres 2019? Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kanan). Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Pemilihan Presiden 2019 masih menyisakan waktu dua tahun lagi. Namun, dinamika politik jelang pesta demokrasi elektoral itu sudah terasa saat ini. Nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, pun muncul dan menjadi perbincangan publik.

Berawal dari menggunakan peci putih senada dengan peserta Aksi Bela Islam 212 Desember tahun lalu, seruan nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI, isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer secara ilegal yang membuat geger.

Namanya juga masuk dalam survei yang dilakukan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Namanya bersanding dengan sejumlah nama beken seperti Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, hingga Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, mantan Kepada Staf Angkatan Darat (KSAD) itu layak untuk ikut berlaga di Pilpres 2019.

Apalagi, jika Joko Widodo sebagai calon petahana menggandeng Jenderal Gatot untuk mendampinginya di Pilpres 2019. Menurut Ujang, kans kemenangan pasangan tersebut akan besar.

"Kans nya besar. Jika berpasangan dengan Jokowi kemungkinan menangnya besar," kata Ujang saat dihubungi melalui pesan singkat oleh MerahPutih.com, Minggu (8/10).

Direktur Indonesia Political Review ini berpendapat, Jokowi-Gatot merupakan pasangan ideal di perhelatan akbar Pilpres 2019. Pasalnya, perpaduan sipil dan militer antara keduanya akan saling melengkapi.

"Justru saling melengkapi. Jokowi sipil dan Gatot militer. Jadi Sipil-Militer," tandasnya.

Meski demikian, peluang Jenderal Gatot untuk dapat berpasangan dengan Jokowi tak mudah. Pasalnya, hal tersebut harus mendapat restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Itu wilayah kewenangan ketua umum. Kami tak boleh berspekulasi terlalu jauh. Saya kira selain tidak sesuai dengan fatsun politik, ini belum saatnya," ujar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan beberapa waktu lalu. (Pon)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH