Jokowi Ditantang Jadikan Laporan Komnas HAM Bekal Susun Kabinet Ketua dan komisioner-komisioner Komnas HAM saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019). (ANTARA/Dea N. Zhafira)

Merahputih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap Laporan Tahunan 2018 yang dibuat Komnas HAM dapat menjadi catatan dan basis utama Presiden Joko Widodo dalam menyusun kabinet kerja di periode keduanya mejabat.

"Kami berharap laporan ini memberikan gambaran kondisi HAM 2018 di Indonesia, menjadi catatan serius bagi Presiden sebagai bekal untuk menjalani periode kedua dan sebagai salah satu basis dalam menyusun kabinet," ujar Komisaris Komnas HAM Choirul Anam, Rabu (7/8).

Baca Juga: Pengamat: PDIP Bakal Dapat Jatah Menteri Paling Banyak

Informasi mengenai kondisi dan dinamika HAM yang terjadi pada tahun atau periode sebelumnya, dapat menjadi rujukan bagi Presiden dalam memilih calon-calon menteri.

Sehingga, ketika memilih menteri, Jokowi bisa melihat informasi utama yang jadi rujukan dari laporan ini berdasarkan realita dan ekspektasi publik.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan bahwa persoalan HAM di Indonesia harus diberikan perhatian lebih dan dijadikan tolak ukur bagi kabinet ke depan.

Selvi Ananda bersama Ibu Iriana dan Presiden Jokowi
Selvi Ananda terlihat bersama Presiden Jokowi dan Ibu Iriana saat makan bersama dengan awak media Solo, Jawa Tengah di Ayam Goreng Mbah Karto, Minggu (28/7). (MP/Ismail)

Menurutnya, hal itu dikarenakan pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan diatur dalam konstitusi.

"Maka dari itu kami ingin lebih awal mengingatkan mengenai persoalan HAM di Indonesia harus diberi perhatian lebih, dan kabinet ke depan menjadikan HAM jadi tolok ukur bagi mereka," beber Beka.

Baca Juga: Modal Mayoritas di DPRD, PDIP Solo Tawarkan Gibran Jadi Kader untuk Maju Pilwalkot

Sementara itu, sebagaimana dikutip Antara, Komnas HAM merilis Laporan Tahunan Tahun 2018. Dalam laporan ini memuat data dan informasi mengenai kondisi dan dinamika persoalan hak asasi manusia di Indonesia pada tahun tersebut.

Selain dihadiri oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan komisioner-komisionernya, perilisan laporan ini juga turut dihadiri oleh perwakilan dari beberapa Kementerian/Lembaga RI lainnya. (*)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH