Jokowi Dinilai Tidak Adil Larang Pejabat Buka Puasa Bersama Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo. (ANTARA/Gilang Galiartha/aa)

MerahPutih.com - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang pejabat maupun jajaran di instansi pemerintahan buka puasa bersama menuai kritik dari mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Din menilai kebijakan yang tertuang dalam surat ederan yang disampaikan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung tersebut tidak adil.

Baca Juga

Sederet Aturan Buka Puasa di Bus TransJakarta selama Ramadan 1444 Hijriah

“Tidak arif karena terkesan tidak memahami makna dan hikmah Buka Puasa Bersama antara lain untuk meningkatkan silaturahim yang justru positif bagi peningkatan kerja dan kinerja Aparatur Sipil Negara,” kata Din dalam keterangannya, Kamis,(23/3).

Din membeberkan alasan ketidakadilan tersebut. Menurut Din salah satu alasan mengada-ada soal bahaya COVID-19. Jokowi dinilai melanggar ucapannya sendiri dengan mengadakan acara pernikahan putranya yang mewah dan mengundang kerumunan.

"Begitu juga bukankah Presiden terakhir ini sering berada di tengah kerumunan? Janganlah ucap dan laku berbeda, karena menurut Al-Qur'an "suatu kehinaan besar di sisi Allah bagi seseorang yang hanya mengatakan apa yang tidak dikerjakannya,” tegas Din.

Baca Juga

Begini Aturan Berbuka Puasa di Commuterline selama Ramadan

Selain itu, kata Din, kebijakan yang tidak bijak itu dimunculkan secara terbuka di tengah umat Islam mulai menjalankan ibadah-ibadah Ramadan yang antara lain mengadakan buka puasa berdama atau Iftar Jama'i.

“Bahwa jika nanti para pejabat/tokoh pemerintahan tidak mengadakan buka puasa bersama dapat kita catat bahwa rezim ini meniadakan tradisi Ramadan yang baik yang sudah berjalan baik sejak dulu,” ujarnya.

Lebih lanjut Din menerangkan, dalam ajaran Islam bagi yang mampu sebaiknya terus mengadakan buka puasa bersama. Bukan justru mentaati perintah pemimpin yang bermaksiat kepada Allah SWT.

“Camkan Hadits Nabi seseorang yang memberi makan orang yang berpuasa akan mendapat pahala setimpal pahala orang yang berpuasa itu,” pungkas Din. (Pon)

Baca Juga

Yusril Khawatir Surat Larangan Buka Puasa Bersama Jadi Bahan Sudutkan Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Cegah Eks Legislator PAN Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Cegah Eks Legislator PAN Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah mantan anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Chandra Tirta Wijaya untuk bepergian ke luar negeri.

Gibran Sebut Dana Hibah Rp 230 Miliar dari UEA akan Ditransfer ke Kemenkeu
Indonesia
Gibran Sebut Dana Hibah Rp 230 Miliar dari UEA akan Ditransfer ke Kemenkeu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memastikan dana hibah dari Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al-Nahyan akan segera cair dalam waktu dekat. Hal itu diungkapkan Gibran usai pulang dari perjalanan UEA di Balai Kota Solo, Senin (2/1).

[HOAKS atau FAKTA]: Ferdy Sambo Pasrah, Barang Bukti Tengkorak Disita Polisi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ferdy Sambo Pasrah, Barang Bukti Tengkorak Disita Polisi

Sebuah video memperlihatkan gambar Ferdy Sambo dan tengkorak-tengkorak,

Ekonomi Jakarta Tahun 2022 Diklaim Tumbuh 5,25 Persen
Indonesia
Ekonomi Jakarta Tahun 2022 Diklaim Tumbuh 5,25 Persen

Perekonomian DKI Jakarta kembali meningkat selama tahun 2022, seiring melandainya kasus COVID-19. Keseluruhan tahun 2022 perekonomian Jakarta tumbuh 5,25 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari tahun 2021 yang tumbuh 3,56 persen.

Tiba di Sekber Gerindra-PKB, Elite NasDem: Kita Mau Minum Kopi
Indonesia
Tiba di Sekber Gerindra-PKB, Elite NasDem: Kita Mau Minum Kopi

“Kita mau minum kopi,” singkat Ahmad Ali

PN Jaksel Batasi Pengunjung saat Sidang Ferdy Sambo
Indonesia
PN Jaksel Batasi Pengunjung saat Sidang Ferdy Sambo

Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto menyebut, aturan itu diberlakukan lantaran kasus Ferdy Sambo begitu menyita publik untuk mengikuti perkembangan persidangannya.

Alokasikan Dana Bersama Penanggulangan Bencana Tiap Tahun Ditambah
Indonesia
Alokasikan Dana Bersama Penanggulangan Bencana Tiap Tahun Ditambah

Tahap pertama pemanfaatan PFB difokuskan pada asuransi gedung dan aset-aset negara di pusat maupun daerah sebagai langkah kesiapan jika terjadi bencana alam.

Jokowi Proses Calon Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo
Indonesia
Jokowi Proses Calon Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Presiden Joko Widodo telah memproses Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) pengganti almarhum Tjahjo Kumolo yang tutup usia pada Jumat (1/7) lalu.

Gunung Semeru Erupsi, Status Naik Level Awas
Indonesia
Gunung Semeru Erupsi, Status Naik Level Awas

Kini, status gunung tertinggi di Pulau Jawa dinaikkan dari Level 3 atau Siaga menjadi Level 4 atau Awas terhitung mulai pukul 12.00 WIB.

Fortiber Diharapkan Jadi Motor Penggerak Ekonomi Dalam Negeri
Indonesia
Fortiber Diharapkan Jadi Motor Penggerak Ekonomi Dalam Negeri

Fortiber dapat mempertahankan kerukunan dan kekompokan tersebut. Hal itu menjadi modal berharga untuk pembangunan ekonomi Indonesia.