Jokowi Dinilai Kembalikan Demokrasi Indonesia ke Era Orba

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 28 November 2023
Jokowi Dinilai Kembalikan Demokrasi Indonesia ke Era Orba
Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/7/2023). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Lukas/aa

MerahPutih.com - Masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden Republik Indonesia akan berakhir pada tahun depan. Namun, pakar politik Ikrar Nusa Bhakti menilai Jokowi banyak meninggalkan problem sebelum purnatugas, salah satunya adalah menghina demokrasi.

Jokowi, kata dia, kini mengembalikan demokrasi Indonesia yang sudah masuk ke era reformasi kembali ke era Orde Baru.

Baca Juga

Awali Kampanye, TKN Prabowo-Gibran Bagi-bagi Makan Siang dan Susu Gratis di Seluruh Indonesia

"Sekarang ternyata banyak problem yang ditinggalkan oleh Paduka Yang Mulia Presiden RI, apalagi sekarang dia tidak percaya sama demokrasi. Dia akan memutarbalikkan arah reformasi politik kembali ke era Soeharto," kata Ikrar di acara Forum Komunikasi Lintas Pendiri Deklarator Kader (FKLPDK) di Jakarta, Selasa (28/11).

Ikrar menilai Jokowi tidak menghargai anak muda yang berupaya membangun karier politik dengan membiarkan sang anak sulung Gibran untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo.

"Dia tidak menghargai bagaimana usaha anak muda untuk bisa tampil di partai politik untuk menuju puncak. Ternyata semua harus dihabisi gara-gara anak sulungnya mau menjadi cawapres," katanya.

"Jadi, kalau anda lihat, kami yang sekarang berteriak, kami bukan antianak muda, kami justru menjadi sangat concern kepada anak muda Indonesia," kata pria bergelar profesor itu.

Baca Juga

Kampanye Pemilu Dimulai, Istana Pastikan Pemerintahan Berjalan Normal

Ikrar mengaku selama ini selalu berkampanye kepada anak muda untuk bisa berorganisasi dan masuk partai sejak berstatus mahasiswa. Menurut dia, penting bagi anak muda menjalani karier politik berjenjang untuk menapak ke posisi tertinggi di pemerintahan.

Ikrar kemudian mencontohkan langkah Ganjar yang menjalani karier politik berjenjang dari sekadar petugas partai sampai menapak ke legislator, kemudian menjadi gubernur, lalu dicalonkan sebagai Presiden RI.

"Ganjar itu bukan ujug-ujug jadi capres, dia menjadi petugas partai, tanpa jabatan, baru jadi anggota DPR selama 10 tahun, jadi Gubernur Jateng 10 tahun, jadi harus anda ingat, berarti 20 tahun dia aktif di politik, baru dia bisa menjadi gubernur," katanya.

Menurut dia, karier politik Ganjar berbeda dengan seorang yang dibekingi kekuasaan yang baru masuk dua hari di organisasi sayap partai, lalu dicalonkan menjadi cawapres.

"Jadi, tidak ujug-ujug hari ini menjadi anggota sayap parpol, dua hari kemudian jadi cawapres. Itu buat saya Naudzubillah min dzaalik. Sebelum anda mencoblos, pikirkan lagi siapa yang punya pengalaman politik lama dari tiga paslon tersebut," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

PSI Heran Presiden PKS Ahmad Syaikhu Tolak Ibu Kota Pindah ke IKN

#Ikrar Nusa Bhakti #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Bagikan