Jokowi Dinilai Belum Perlu Keluarkan Perppu Terkait UU ITE Ilustrasi UU ITE. Foto: Istimewa

Merahputih.com - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid atau Gus Jazil menilai Presiden Joko Widodo tak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Kalau Perppu dipersyaratkan ada kegentingan yang memaksa. Keadaan saat ini belum memenuhi syarat kedaruratan dan kegentingan, cuma perlu penyempurnaan atau penyesuaian," ujar Gus Jazil dikutip dari laman resmi PKB, Kamis (25/2).

Baca Juga:

Kabareskrim Pastikan Bakal Hukum Penyidik yang Salah Gunakan UU ITE

Untuk mengatasi polemik penerapan UU ITE di masyarakat cukup dengan revisi UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Revisi dengan mengubah pasal-pasal karet yang multitafsir dan kurang relevan dengan situasi saat ini.

Ilustrasi

Jazilul menilai Surat Edaran (SE) Kapolri Surat Edaran bernomor: SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif, belum bisa untuk mengatasi persoalan maraknya penggunaan pasal karet oleh Aparat Penegak Hukum.

Baca Juga:

Mabes Polri Jawab Isu Virtual Police Kekang Kebebasan Warganet

"SE Kapolri tidak bisa masuk pada meteri yang substantif. Namun SE Kapolri dapat membantu untuk lebih tertib, agar Polisi tidak gampang melakukan penahanan dan membuka ruang mediasi," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pandemi COVID-19, Pasangan Muda Diminta Tunda Kehamilan
Indonesia
Pandemi COVID-19, Pasangan Muda Diminta Tunda Kehamilan

BKKBN tidak menyarankan penundaan kehamilan pada perempuan yang usianya sudah 34 tahun. karena kehamilan di atas usia tersebut lebih berisiko bagi kesehatan bagi ibu dan janin.

Bawaslu Diminta Pantau Serangan Fajar Saat Masa Tenang Pilkada
Indonesia
Bawaslu Diminta Pantau Serangan Fajar Saat Masa Tenang Pilkada

Masyarakat juga punya hak mengawal, mengawasi, dan menyukseskan pilkada. Oleh karena itu, jika ditemukan indikasi praktik politik uang, segera laporkan.

Vaksinasi Dimulai, LaNyalla Yakin Defisit APBN Kembali di Bawah 3 Persen
Indonesia
Vaksinasi Dimulai, LaNyalla Yakin Defisit APBN Kembali di Bawah 3 Persen

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan dilanjutkan di tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp372,3 triliun.

Lebih dari 300 Nakes di Jakarta Barat Sudah Divaksinasi Tahap Dua
Indonesia
Lebih dari 300 Nakes di Jakarta Barat Sudah Divaksinasi Tahap Dua

Vaksinasi dilaksanakan di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Minggu (31/1)

Gunakan Arak Bali Tangani Pasien Positif COVID-19, Gubernur Wayan: Efektif Sekali
Indonesia
Gunakan Arak Bali Tangani Pasien Positif COVID-19, Gubernur Wayan: Efektif Sekali

Arak yang sudah diekstrasi jeruk purut itu tidak diminum, tetapi uapnya dihirup

Luhut Sebut Indonesia Negara Tujuan Investasi Nomor 4 Dunia
Indonesia
Luhut Sebut Indonesia Negara Tujuan Investasi Nomor 4 Dunia

Indonesia memiliki aturan untuk negara-negara yang ingin berinvestasi di Indonesia

Polisi Selidiki Kasus Pelecahan dan Pemerasan Rapid Test di Bandara Soetta
Indonesia
Polisi Selidiki Kasus Pelecahan dan Pemerasan Rapid Test di Bandara Soetta

Polisi telah melakukan klarifikasi pada penggelar rapid tes di area Bandara Soekarno Hatta, Banten, Tangerang.

"Maskeran Rek..! Angel Temen Tuturanmu" Kampanye Protokol Kesehatan Ala Moeldoko
Indonesia
"Maskeran Rek..! Angel Temen Tuturanmu" Kampanye Protokol Kesehatan Ala Moeldoko

"Maskeran Rek..! Angel temen tuturanmu.” (Ayo pakai masker. Susah betul menasehatimu).

Anak Buah Anies Bantah Perombakan Jembatan Menteng Buntut Blusukan Risma
Indonesia
Anak Buah Anies Bantah Perombakan Jembatan Menteng Buntut Blusukan Risma

Pemerintah Kota Jakarta Pusat akan mengubah kolong jembatan di Kelurahan Pegangsaan Menteng menjadi taman.

Strategi Bima Arya Cegah Warga Bogor Semakin Terpapar COVID-19
Indonesia
Strategi Bima Arya Cegah Warga Bogor Semakin Terpapar COVID-19

Sebagai wujud implementasinya, Bima Arya mencontohkan bagaimana dia memberlakukan kebijakan ketat bagi para pengemudi ojek online di Kota Bogor.