Jokowi Dinilai Bakal Pakai Faktor 'Kedekatan' Tunjuk Calon Kapolri Pengganti Idham Azis Kapolri Jenderal Idham Azis saat membuka Kejuaraan Nasional Menembak "Kapolri Cup" di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Minggu (26/7/2020). (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

Merahputih.com - Isu pergantian Kapolri mencuat. Hal ini karena Jenderal Idham Azis akan memasuki pensiun Januari 2021 mendatang. Beberapa nama jenderal bintang dua hingga tiga pun muncul ke publik dan digadang-gadang bakal menggantikan Idham Azis.

Menurut Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, orang yang dipilih menjadi Kapolri adalah orang yang dekat dengan Presiden. Dengan kata lain, orang tersebut bisa mengamankan kebijakan Presiden dan juga 'bisa diatur'.

Baca Juga

MA Bantah Djoko Tjandra Punya Hubungan Dekat dengan Hakim Agung Syarifuddin

“Kalau saya, melihat sederhana. Yang penting, chemistry atau kedekatan dengan Presiden. Soal mereka melobi jalur A, B, C itu namanya usaha dan itu sah-sah saja," kata Ujang kepada wartawan, Sabtu (14/11).

“Apakah bintang tiga atau dua, kita tidak tahu. Tapi, lagi-lagi, komando ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kalau beliau ingin memperpanjang, itu sah-sah saja," sambung dia.

Selain kedekatan, ada juga jalur lobi dan kerja-kerja profesional. Soal geng-gengan atau kelompok juga berpengaruh.

“Jadi, ada tiga poin yang saya tanggap. Pertama, lobi sudah benar, kerja profesional juga benar, kemudian sama kedekatan," kata Ujang.

Jenderal Idham Azis
Kapolri Jenderal Idham Azis dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba di Polda Metro Jaya, Kamis (2/7). Foto: MP/Kanu

"Nah, dari tiga poin itu, saya melihatnya kedekatan yang paling utama. Sebab, kalau Kapolri yang dipilih tidak membuat nyaman Presiden, buat apa?," Jelas Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini.

Dalam Pasal 11 ayat 1 menyatakan, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kemudian Pasal 11 ayat 5 menyatakan, dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan DPR.

Dalam UU tersebut jelas bahwa Kapolri dipilih oleh Presiden atas persetujuan DPR.

Perpanjangan jabatan Kapolri dimungkinkan sepanjang ada aturan, kebutuhan, dan keahlian. Namun semuanya kembali pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga

Djoko Tjandra Konsultan Bareskrim, Mabes: Bohong dan Ngarang

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, usia pensiun maksimum anggota polisi adalah 58 tahun.

Dalam undang-undang tersebut juga dinyatakan, "Bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 tahun". (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPU Bolehkan Kampanye Berbentuk Konser, Rapat Umum, Bazar di Masa Pandemi
Indonesia
KPU Bolehkan Kampanye Berbentuk Konser, Rapat Umum, Bazar di Masa Pandemi

Pada realisasinya nanti, model kampanye tersebut frekuensinya diatur dibatasi

390 Ribu Tempat Usaha Ditutup karena Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
390 Ribu Tempat Usaha Ditutup karena Langgar Protokol Kesehatan

Jumlah orang dan tempat usaha yang ditindak saar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) makin banyak saja.

Satpol PP DIY Bubarkan Acara Indonesia Scooter Festival
Indonesia
Satpol PP DIY Bubarkan Acara Indonesia Scooter Festival

Satpol PP DIY membubarkan acara Indonesia Scooter Festival yang digelar di salah satu mal, Jalan Lakda Adisutjipto.

Aturan PPKM Mikro, Mal Buka Sampai Jam 9 Malam, WFH Bisa 50 Persen
Indonesia
Aturan PPKM Mikro, Mal Buka Sampai Jam 9 Malam, WFH Bisa 50 Persen

pusat perbelanjaan atau mal dapat beroperasi hingga pukul 21.000 waktu setempat.

Menkes: Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia Agustus
Indonesia
Menkes: Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia Agustus

"Bulan Agustus nanti akan masuk dari Pfizer sehingga jumlah vaksin yang masuk di semester kedua tahun ini akan menjadi semakin banyak," jelas Menkes Bud

Jelang Pencoblosan, Sejumlah Daerah Kekurangan Logistik
Indonesia
Jelang Pencoblosan, Sejumlah Daerah Kekurangan Logistik

Ombudsman telah melakukan investigasi tentang APD Protokol Kesehatan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

Jokowi Hadiri KTT G20 Secara Virtual
Indonesia
Jokowi Hadiri KTT G20 Secara Virtual

Presiden Joko Widodo menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/11).

Gempa 6,9 M Guncang Kepulauan Talaud, Tidak Berpotensi Tsunami
Indonesia
Gempa 6,9 M Guncang Kepulauan Talaud, Tidak Berpotensi Tsunami

"Tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG di akun Twitternya, @infoBMKG.

[Hoaks atau Fakta]: Ventilator dan Obat Ivermectin Melimpah, Indonesia Tidak Perlu Lockdown
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Ventilator dan Obat Ivermectin Melimpah, Indonesia Tidak Perlu Lockdown

Dengan melonjaknya pasien COVID-19 saat ini, banyak rumah sakit yang tidak dapat menerima pasien COVID-19 karena ruang isolasi yang penuh dan kekurangan ventilator.

Usai Dirumahkan 5 Bulan, 700 Pegawai Garuda di PHK
Indonesia
Usai Dirumahkan 5 Bulan, 700 Pegawai Garuda di PHK

Sebanyak 700 karyawan PT Garuda Indonesia dilakukan pemutusan hubungan kerja. Mereka sebelumnya sudah dirumahkan selama 5 bulan.