Jokowi Diminta Umumkan Lebih Awal Pj Gubernur Pengganti Anies Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mengumumkan lebih awal siapa sosok Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan.

Memang tak ada aturan Undang-undang kapan waktu pengumuman nama Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Baca Juga:

Mendagri Diminta Tegur dan Non Aktifkan Pj Kepala Daerah yang Rangkap Jabatan

"Untuk kondisi Jakarta saat ini, dirasa perlu pengumuman nama disebutkan lebih awal," ujar Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak di Jakarta, Kamis (29/9)

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta inj mengatakan, jika Pj Gubernur diungkap lebih awal, suasana pemerintahan DKI akan lebih baik sehingga kinerja akan lebih optimal.

"Kinerja akan lebih optimal bila waktu penyesuaian dipersingkat," tuturnya.

Tak hanya itu, bila keputusan nama Pj lebih awal diumumkan, pengganti Anies nantinya dapat melakukan penyesuaian. Sebab, banyak keputusan strategis yang diambil di saat-saat akhir masa jabatan Gubernur Anies Baswedan.

Baca Juga:

Ditanya Pj Gubernur, Sekda DKI Malah Lemparkan Ayat di Surat Ali Imran

"Pertimbangan yang dipikirkan adalah kondisi Pemerintahan terkini di Jakarta dengan banyaknya keputusan strategis yang diambil di saat-saat akhir jabatan Gubernur (Anies Baswedan) sekarang dan penyesuaian lebih awal seluruh pihak akan Penjabat," tutup Gilbert.

Sebagaimana diketahui, kurang lebih dari dua minggu lagi masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur akan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022 mendatang.

Sejauh ini sudah ada tiga nama Pj Gubernur penurus Anies yang diusulkan DPRD DKI Jakarta. Ketiga nama tersebut sudah berada di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketiga nama itu antara lain Dirjen Politik Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono, dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali. (Asp)

Baca Juga:

Pesan Anies untuk Pj Gubernur

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KJRI Minta WNI Berobat di Penang Bayar Dengan Mata Uang Rupiah
Indonesia
KJRI Minta WNI Berobat di Penang Bayar Dengan Mata Uang Rupiah

Pada periode Januari-Juli 2023, terdapat 53.841 pasien asal Indonesia yang berobat di Penang.

Pilih Tanah Merah Titik Awal Kampanye Pilpres, Anies Nostalgia Zaman Pilgub DKI
Indonesia
Pilih Tanah Merah Titik Awal Kampanye Pilpres, Anies Nostalgia Zaman Pilgub DKI

Warga kampung Tanah Merah yang pertama meminta dirinya maju sebagai calon gubernur di tahun 2016.

Polisi Tangkap Artis Bobby Joseph setelah Pakai Tembakau Sintetis
Indonesia
Polisi Tangkap Artis Bobby Joseph setelah Pakai Tembakau Sintetis

“Iya betul,” ujar Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jaksel Kompol Achmad Ardhy saat dikonfirmasi, Senin (24/7).

Nasib Teddy Minahasa di Polri Ditentukan Hari Ini
Indonesia
Nasib Teddy Minahasa di Polri Ditentukan Hari Ini

Nasib dari eks Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa di institusi Polri akan ditentukan pada hari ini Selasa (30/5) dalam sidang etik.

Penerbitan Perppu Cipta Kerja Jaga Momentum Investasi
Indonesia
Penerbitan Perppu Cipta Kerja Jaga Momentum Investasi

Perppu Cipta Kerja menjadi momentum positif untuk investasi.

Bareskrim Minta Nindy Ayunda Kooperatif Terkait Kasus Dito Mahendra
Indonesia
Bareskrim Minta Nindy Ayunda Kooperatif Terkait Kasus Dito Mahendra

“Silakan hadir untuk penuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan,” ujar Djuhandhani saat dihubungi, Rabu (24/5).

Aset Galumbang yang Disita Penyidik Sudah Diikutkan Tax Amnesty pada 2016
Indonesia
Aset Galumbang yang Disita Penyidik Sudah Diikutkan Tax Amnesty pada 2016

Galumbang Menak Simanjuntak keberatan atas tuntutan 15 tahun penjara dari jaksa penuntut umum (JPU).

Lukas Enembe Divonis 8 Tahun Penjara
Indonesia
Lukas Enembe Divonis 8 Tahun Penjara

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lukas Enembe oleh karena itu dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sejumlah Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan,” ujar Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh

PPP Bakal Sambut PKB Jika Gabung KIB
Indonesia
PPP Bakal Sambut PKB Jika Gabung KIB

KIB terus membuka diri kepada partai politik mana pun yang henda.k bergabung ke dalam koalisi.

Dasco Harap Hakim MK Dengarkan Pertimbangan DPR Soal Sistem Pemilu
Indonesia
Dasco Harap Hakim MK Dengarkan Pertimbangan DPR Soal Sistem Pemilu

Pimpinan DPR RI berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak yang menginginkan sistem proporsional terbuka tetap digunakan pada Pemilu 2024.