Jokowi Diminta Tunggu Hasil Uji Klinis Sebelum Vaksinasi COVID-19 Lab Vaksin COVID-19 (Foto: bumn.go.id))

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) prihatin melihat langkah pemerintah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19. Pemerintah dinilai tidak sistematis dan komprehensif menentukan urutan kerja penanggulangan COVID-19.

Politikus PKS Mulyanto mengatakan, meskipun banyak tim dan satgas yang dibentuk tapi kordinasi sangat lemah. Alhasil upaya penanggulangan COVID-19 menjadi berlarut-larut.

"Penanggulangan COVID-19 ini harus benar-benar berorientasi kepada manusia, karena ini adalah masalah kesehatan, bahkan darurat kesehatan. Jadi yang menjadi fokus dan prioritas adalah bidang kesehatan. Bukan ekonomi atau yang lainnya," kata Mulyanto dalam keterangannya, Sabtu (24/10).

Baca Juga:

Masker, Dari Aneh Hingga Jadi Sebuah Item Fesyen

Mulyanto menambahkan, kebijakan, strategi dan program penanggulangan COVID-19 harus berbasis riset alias evidence based approach. Tidak boleh sembarang atau sekedar perkiraan. Tindakan yang dilakukan harus tepat, akurat dan tidak tergesa-gesa. Sehingga mendapat penerimaan publik yang luas karena memberi ketentraman di masyarakat.

"Pemerintah tidak boleh terburu-buru apalagi ugal-ugalan. Harus bertahap sesuai abjadiah. Kalau pembentukan RUU Cipta Kerja ngebut, masak urusan pengadaan vaksin dan nyawa manusia juga mau dilaksanakan dengan tabrak sana tabrak sini. Harus clear dahulu hasil dari uji klinis tahap ketiga tersebut," ujarnya.

Kemudian, lanjut Mulyanto, BPOM juga harus menerbitkan izin edar, sehingga tervalidasi, bahwa vaksin yang telah selesai tuntas uji klinis tersebut memang benar-benar efektif sebagai vaksin COVID-19 dan aman bagi kesehatan.

Ilustrasi COVID
Ilustrasi COVID-19. (Foto: Antara).

"Agar tidak ada efek samping yang berarti," imbuh anggota Komisi VII DPR ini.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Industri dan Pembangunan ini, meminta pemerintah memperhatikan aspek kehalalan dari vaksin tersebut. Dengan begitu, kata dia, masyarakat merasa aman dari segi keyakinan relijius mereka.

"Kalau efikasinya belum jelas, keamanannya belum meyakinkan, juga kehalalannya belum diketahui, namun vaksin tersebut langsung diedarkan, maka ini akan bikin gaduh lagi di dalam masyarakat. Sebaiknya pemerintah stop ugal-ugalan dan jangan bikin gaduh. Masyarakat bukan kelinci percobaan," kata Mulyanto. (Pon)

Baca Juga:

Pemkot Depok Mulai Data Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan untuk Vaksinasi COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ribuan Brimob Nusantara Bersiaga Antisipasi Kericuhan saat Demo UU Ciptaker di Jakarta
Indonesia
Ribuan Brimob Nusantara Bersiaga Antisipasi Kericuhan saat Demo UU Ciptaker di Jakarta

Pertebalan personel ini diketahui sebanyak 7.500 personel yang berasal dari bawah kendali operasi (BKO) Brimob Nusantara yang dikirim ke Polda Metro Jaya.

Dihantam Pageblug COVID-19
Indonesia
Dihantam Pageblug COVID-19

Turunnya penghasilan warga, berimbas pada total penduduk miskin. Diproyeksikan bakal meningkat dari 24,79 juta orang menjadi 28,7 juta orang di 2020.

Seberapa Kaya AKP Penerima Suap Rp1,3 M dari Wali Kota Tanjungbalai?
Indonesia
Seberapa Kaya AKP Penerima Suap Rp1,3 M dari Wali Kota Tanjungbalai?

Mantan Kabag Ops Polres Halmahera Selatan tersebut juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp512 juta

Pasien COVID-19 di Wisma Atlet Masih Bertambah
Indonesia
Pasien COVID-19 di Wisma Atlet Masih Bertambah

Pemerintah telah memperkirakan total kasus positif COVID-19 hingga Desember 2020, termasuk jumlah pasien yang masuk rumah sakit, telah tertampung dalam anggaran sebesar Rp87,55 triliun.

 Selama Lebaran, Arus Pergerakan Warga di Jabodetabek Dinilai Terkendali
Indonesia
Selama Lebaran, Arus Pergerakan Warga di Jabodetabek Dinilai Terkendali

Berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan tim gabungan di lapangan, dilaporkan pengendalian transportasi umum maupun kendaraan pribadi di Jabodetabek pada hari raya Idul Fitri dapat dikendalikan dengan baik

Wismoyo Arismunandar Dikebumikan di Pemakaman Keluarga Soeharto Astana Giribangun
Indonesia
Wismoyo Arismunandar Dikebumikan di Pemakaman Keluarga Soeharto Astana Giribangun

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Wismoyo Arismunandar wafat dalam usia 80 tahun.

 Tidak Ada Prestasi Membanggakan dari Firli Cs Selama Pimpin KPK
Indonesia
Tidak Ada Prestasi Membanggakan dari Firli Cs Selama Pimpin KPK

"Dan bahkan seolah HM, sebagai tersangka utama, bukan sesuatu yang penting untuk dikejar, dicari dan dihadapkan ke pengadilan. Terlihat KPK seperti adem ayem dalam mencari tersangka HM," imbuh Ray.

Catat! Jokowi Ralat Vaksinasi COVID-19 Semuanya Jadi Gratis
Indonesia
Catat! Jokowi Ralat Vaksinasi COVID-19 Semuanya Jadi Gratis

Skema awal vaksinasi dibagi dua. Yakni, 32 juta orang digratiskan dan 75 juta lainnya mengakses secara mandiri.

Faisal Basri Beberkan 3 Alasan Impor Beras Layak Ditolak
Indonesia
Faisal Basri Beberkan 3 Alasan Impor Beras Layak Ditolak

Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri menyebur, setidaknya ada tiga alasan kuat untuk tidak membuka keran impor beras saat ini.

Firli Perintahkan Deputi Penindakan KPK Usut Aliran Suap Djoko Tjandra
Indonesia
Firli Perintahkan Deputi Penindakan KPK Usut Aliran Suap Djoko Tjandra

KPK kerap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain