Jokowi Diminta Tunggu Hasil Uji Klinis Sebelum Vaksinasi COVID-19 Lab Vaksin COVID-19 (Foto: bumn.go.id))

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) prihatin melihat langkah pemerintah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19. Pemerintah dinilai tidak sistematis dan komprehensif menentukan urutan kerja penanggulangan COVID-19.

Politikus PKS Mulyanto mengatakan, meskipun banyak tim dan satgas yang dibentuk tapi kordinasi sangat lemah. Alhasil upaya penanggulangan COVID-19 menjadi berlarut-larut.

"Penanggulangan COVID-19 ini harus benar-benar berorientasi kepada manusia, karena ini adalah masalah kesehatan, bahkan darurat kesehatan. Jadi yang menjadi fokus dan prioritas adalah bidang kesehatan. Bukan ekonomi atau yang lainnya," kata Mulyanto dalam keterangannya, Sabtu (24/10).

Baca Juga:

Masker, Dari Aneh Hingga Jadi Sebuah Item Fesyen

Mulyanto menambahkan, kebijakan, strategi dan program penanggulangan COVID-19 harus berbasis riset alias evidence based approach. Tidak boleh sembarang atau sekedar perkiraan. Tindakan yang dilakukan harus tepat, akurat dan tidak tergesa-gesa. Sehingga mendapat penerimaan publik yang luas karena memberi ketentraman di masyarakat.

"Pemerintah tidak boleh terburu-buru apalagi ugal-ugalan. Harus bertahap sesuai abjadiah. Kalau pembentukan RUU Cipta Kerja ngebut, masak urusan pengadaan vaksin dan nyawa manusia juga mau dilaksanakan dengan tabrak sana tabrak sini. Harus clear dahulu hasil dari uji klinis tahap ketiga tersebut," ujarnya.

Kemudian, lanjut Mulyanto, BPOM juga harus menerbitkan izin edar, sehingga tervalidasi, bahwa vaksin yang telah selesai tuntas uji klinis tersebut memang benar-benar efektif sebagai vaksin COVID-19 dan aman bagi kesehatan.

Ilustrasi COVID
Ilustrasi COVID-19. (Foto: Antara).

"Agar tidak ada efek samping yang berarti," imbuh anggota Komisi VII DPR ini.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Industri dan Pembangunan ini, meminta pemerintah memperhatikan aspek kehalalan dari vaksin tersebut. Dengan begitu, kata dia, masyarakat merasa aman dari segi keyakinan relijius mereka.

"Kalau efikasinya belum jelas, keamanannya belum meyakinkan, juga kehalalannya belum diketahui, namun vaksin tersebut langsung diedarkan, maka ini akan bikin gaduh lagi di dalam masyarakat. Sebaiknya pemerintah stop ugal-ugalan dan jangan bikin gaduh. Masyarakat bukan kelinci percobaan," kata Mulyanto. (Pon)

Baca Juga:

Pemkot Depok Mulai Data Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan untuk Vaksinasi COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
JHL Group Beri Bantuan Ratusan APD ke RS Persahabatan
Indonesia
JHL Group Beri Bantuan Ratusan APD ke RS Persahabatan

Seperti diketahui, RS Persahabatan merupakan rujukan COVID-19

 Dapat Perintah Salurkan APD Bantuan dari Puan, Gibran: Semoga Ini Sinyal Baik Pilkada
Indonesia
Dapat Perintah Salurkan APD Bantuan dari Puan, Gibran: Semoga Ini Sinyal Baik Pilkada

"Masker bantuan Ketua DPR ini saya bagikan pada warga di kampung di Jagalan, Purwodinigratan, Relokasi Mertoudan Mojosongo, dan Kampung Gumunggung, Gilingan," kata dia.

Meninggal Dunia, Budayawan Ajip Rosidi Dimakamkan di Magelang
Indonesia
Meninggal Dunia, Budayawan Ajip Rosidi Dimakamkan di Magelang

Ajib yang berasal dari Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menaruh minat besar pada perkembangan bahasa dan sastra Sunda.

Anies Minta Tutup Gedung, Begini Tanggapan Sekjen DPR RI
Indonesia
Anies Minta Tutup Gedung, Begini Tanggapan Sekjen DPR RI

DPR mengungkap ada lebih dari 18 anggota DPR dan 22 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19.

KPK Panggil Harun Masiku Sebagai Tersangka
Indonesia
KPK Panggil Harun Masiku Sebagai Tersangka

Hingga kini, Harun belum juga menyerahkan diri ke KPK.

UU Cipta Kerja Bisa Jadi Bumerang Ekonomi Indonesia
Indonesia
UU Cipta Kerja Bisa Jadi Bumerang Ekonomi Indonesia

"Rakyat Indonesia hanya kebagian menjadi buruh dan kuli di negeri sendiri. Saat ini, kemungkinan bisa lebih buruk dengan UU Ciptaker ini, karena buruh kita menjadi berpeluang lebih dieksploitasi," tegas dia

LIPI dan Kemenko Marves Bangun Kebun Raya Maritim di Bali
Indonesia
LIPI dan Kemenko Marves Bangun Kebun Raya Maritim di Bali

Kebun raya maritim tersebut difokuskan untuk konservasi terumbu karang.

 Akhiri Polemik Revitalisasi, Gerindra Sarankan Monas Dikelola Pemprov DKI
Indonesia
Akhiri Polemik Revitalisasi, Gerindra Sarankan Monas Dikelola Pemprov DKI

Lebih lanjut Taufik menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta belum menerima sertifikat Monas, sehingga belum jelas Monas kepunyaan siapa hingga saat ini.

Menhub Budi Sebut Progres LRT Jabodebek Capai 79 Persen
Indonesia
Menhub Budi Sebut Progres LRT Jabodebek Capai 79 Persen

Hingga 6 November 2020, progres pembangunan LRT Jabodebek tahap I sudah mencapai 79,055 persen

Jakarta Tutup Sejumlah Tempat Wisata
Indonesia
Jakarta Tutup Sejumlah Tempat Wisata

Sebanyak 27 destinasi wisata diumumkan dipastikan ditutup sementara waktu awal pekan depan.