Jokowi Diminta Tunaikan Rekomendasi Ombudsman Terkait TWK KPK Gedung KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mendengar dan menunaikan rekomendasi Ombudsman RI terkait maladministrasi pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui, Pimpinan KPK menyatakan keberatan atas rekomendasi Ombudsman terkait TWK pegawai KPK. Bahkan, Firli Bahuri Cs menolak melaksanakan rekomendasi Ombudsman tersebut.

Baca Juga

Perwakilan 75 Pegawai Tak Lolos TWK Sebut Sikap Pimpinan KPK Antikoreksi

"Dengan segala hormat, Presiden Jokowi, selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan kebijakan, pembinaan profesi, dan pengelolaan ASN, patut mendengar dan menunaikan rekomendasi ORI tersebut," kata pegawai KPK, Faisal Djabbar dalam keterangannya, Jumat (6/8).

Faisal menjelaskan, Presiden berdasarkan temuan Ombudsman juga perlu melakukan pembinaan kepada lima Pimpinan Kementerian/Lembaga yang terkait proses Asesmen TWK, yakni Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Menteri PAN-RB.

"Hal ini adalah dalam rangka pembenahan tata kelola pemerintahan yang baik," ujarnya.

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

Menurut Faisal, temuan Ombudsman sudah sangat jelas bahwa pelaksanaan TWK maladminitrasi. Tetapi hal ini justru dibantah oleh Pimpinan KPK, yang enggan dikoreksi dalam proses hingga pelaksanaan TWK.

"Semua tahapan, sejak dari landasan hukum Asesmen TWK, proses pelaksanaannya, hingga penetapan hasilnya, diduga kuat ada penyimpangan prosedur dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. Dengan begitu, Pimpinan KPK dan Kepala BKN wajib mengikuti saran korektif ORI," jelas dia.

Faisal meminta Presiden Jokowi turun tangan karena berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2021, KPK secara lembaga adalah rumpun eksekutif yang berada di bawah kekuasaan Presiden. Selain itu, Presiden adalah pemegang kebijakan tertinggi dalam menentukan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam lingkup manajemen ASN.

"Jadi, PPK di semua lembaga negara adalah delegasi Presiden, termasuk Sekjen KPK. Maka, jika PPK di KPK tidak mengindahkan tindakan korektif ORI, Presiden disarankan mengambilalih kewenangan PPK di KPK," kata Faisal.

Terlebih dalam rekomendasi Ombudsman, Pimpinan KPK diminta memberikan kesempatan terhadap pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat TWK, melalui pendidikan kedinasan wawasan kebangsaan, lalu mereka dialihstatuskan menjadi ASN sebelum 30 Oktober 2021.

"Hasil Asesmen TWK, menurut ORI, seharusnya menjadi bahan masukan untuk langkah perbaikan, bukan menjadi dasar pemberhentian pegawai KPK," beber Faisal.

Selain itu, dalam rekomendasi Ombudsman, lanjut Faisal, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Alih Status Pegawak KPK Menjadi ASN sama sekali tidak ada ketentuan mengenai konsekuensi atau semacam sanksi, apabila ada pegawai KPK yang dinilai tidak memenuhi syarat dalam Asesmen TWK tersebut.

"Sehingga salah satu mandat SK 652/2021 agar pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat menyerahkan tugasnya kepada atasan langsung tidaklah memiliki dasar hukum," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

KPK Keberatan dengan Temuan Ombudsman Terkait Malaadministrasi TWK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Telkomsel dan Indihome Bikin Kinerja PT Telkom Tokcer
Indonesia
Telkomsel dan Indihome Bikin Kinerja PT Telkom Tokcer

Telkom akan terus mempercepat transformasi dan penataan portofolio demi value creation yang optimal bagi TelkomGroup.

Bertemu PM Li Keqiang, Jokowi Bahas Isu Ekonomi
Indonesia
Bertemu PM Li Keqiang, Jokowi Bahas Isu Ekonomi

Presiden Jokowi disambut oleh Premier Li dan langsung melaksanakan foto bersama. Setelahnya, Presiden Jokowi dan Premier Li beserta masing-masing delegasi bersama-sama menuju ruang pertemuan.

Tiga Anggota TNI Terduga Pembunuh Handi dan Salsabila Segera Diadili
Indonesia
Tiga Anggota TNI Terduga Pembunuh Handi dan Salsabila Segera Diadili

Otmilti II Jakarta selanjutnya bakal memproses kasus tersebut

Bank DKI Sediakan Modal Mulai Rp 5 Juta untuk UMKM di Jakarta
Indonesia
Bank DKI Sediakan Modal Mulai Rp 5 Juta untuk UMKM di Jakarta

Bank DKI mendukung pengembangan UMKM di DKI Jakarta. Untuk itu, BUMD Jakarta ini menyediakan plafon kredit mulai Rp 5 juta hingga Rp 25 juta

Minggu ini Pemerintah Salurkan BLT Migor Rp 300 Ribu, Begini Cara Cek Penerima
Indonesia
Minggu ini Pemerintah Salurkan BLT Migor Rp 300 Ribu, Begini Cara Cek Penerima

emerintah segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada penerima. Penyaluran sudah aktif mulai minggu ini dan berakhir sepekan sebelum Lebaran Idulfitri 2022.

[HOAKS atau FAKTA]: Guru Ngaji di Kalsel Lumpuh Setelah Divaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Guru Ngaji di Kalsel Lumpuh Setelah Divaksin COVID-19

Sosok guru ngaji tersebut hanya kelelahan karena kurang makan dan sedang menderita penyakit lain hingga menyebabkan dirinya lemas.

15 ASN Kota Solo Absen di Hari Pertama Kerja
Indonesia
15 ASN Kota Solo Absen di Hari Pertama Kerja

Kepala BKPSDM Solo, Dwi Aryatno mengatakan dari hasil pendataan terdapat 15 ASN yang kedapatan tidak masuk kerja usai libur cuti bersama. Mereka tidak masuk kerja karena berbagai alasan

Ridwan Kamil Cari Orang Yang Bisa Kelola Kawasan Cekungan Bandung
Indonesia
Ridwan Kamil Cari Orang Yang Bisa Kelola Kawasan Cekungan Bandung

Pemda Provinsi Jabar telah membentuk Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang mulai aktif sejak September 2021.

Setelah 'Ojo Kesusu', Relawan Jokowi Diingatkan lagi Tidak Usah Grasa-grusu 2024
Indonesia
Setelah 'Ojo Kesusu', Relawan Jokowi Diingatkan lagi Tidak Usah Grasa-grusu 2024

Lagi-lagi, Jokowi mengingatkan kelompok relawan pendukungnya untuk berhati-hati dalam mengambil sikap di kontestasi Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum pada tahun politik 2024.

Saluran YouTube Ganjar Pranowo Hilang, Diduga Diretas
Indonesia
Saluran YouTube Ganjar Pranowo Hilang, Diduga Diretas

Akun saluran YouTube Ganjar diretas dan tidak bisa diakses sejak Senin (25/4) dini hari.