MerahPutih.com - Partai Demokrat menyatakan ketegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat dibutuhkan dalam mengontrol rencana kebijakan yang hendak diterbitkan para menterinya. Terlebih jika kebijakan itu memiliki dampak yang serius pada upaya penanganan COVID-19.
Salah satunya adalah peraturan Menteri Perhubungan (Menhub) yang akan memberikan izin moda transportasi kembali beroperasi meskipun tetap melarang mudik.
Baca Juga
"Hemat saya, Presiden harus tegas memimpin departemen lembaga," kata Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto kepada wartawan, Sabtu (9/5).
Menurut Didik, Jokowi harus tegas menegur menteri yang tidak sejalan dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab, jika seluruh moda transportasi kembali dioperasikan justru bertentangan dengan spirit PSBB itu sendiri.
"Presiden harus juga mengawasi dan memberikan sanksi kepada Kementerian dan lembaga yang tidak mendukung atau bahkan bertentangan dengan semangat pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah," tegas dia.
Baca Juga
Toko Emas Kewalahan Saat Pandemi, Warga Mulai Serbu Pegadaian
Di sisi lain, anggota Komisi III DPR RI ini meminta para menteri berhati-hati dalam setiap mengeluarkan kebijakan. Seluruh kebijakan sejatinya harus memprioritaskan keselamatan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini.
"Saya meminta kepada kementerian/lembaga untuk hati-hati mengambil langkah dan keputusan. Utamakan keselamatan rakyat, utamakan kesehatan rakyat dan utamakan nyawa rakyat. Safety First, yang lain-lain bisa kita tunda hingga Covid-19 terkendali," tutup Didik. (Pon)
