Jokowi Diminta Tindak Tegas Mafia Kesehatan Ilustrasi - Sejumlah tim medis dalam bertugas memakai alat pelindung diri (APD) lengkap di tengah pandemi COVID-19. ANTARA/HO-Humas RSUD Kudus

Merahputih.com - PB HMI meminta pemerintah untuk menindak tegas mafia kesehatan yang meresahkan masyarakat.

"Kami dari PB HMI meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas para pelaku mafia kesehatan ini dan bila perlu perusahaan yang terbukti melakukan tindakan mafia kesehatan tersebut dicabut izin usahanya dan pelakunya dipenjara," ujar Sekjen PB HMI Taufan Ikhsan Tuarita lewat pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (20/4).

Baca Juga

Kritik Omnibus Law, Bima Arya Sebut Pemerintahan Jokowi Otoriter

Dugaan adanya aktivitas mafia kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang kini melanda Indonesia disebabkan munculnya indikasi pemanfaatan oknum tertentu terkait dengan penyediaan alat kesehatan yang diimpor dari luar negeri dalam rangka membantu tenaga medis untuk mencari keuntungan.

"Kami dari PB HMI menduga adanya praktik mafia kesehatan utamanya penyediaan alat kesehatan yang diimpor oleh Pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19," ujar Taufan

Taufan juga menduga ada perusahaan yang sengaja menimbun alat kesehatan, kemudian menjualbelikan dengan harga yang tidak wajar.

omnibus law cipta kerja, aksi tolak omnibus law
Himpunan Mahasiswa Islam

Ia menyebutkan APD, masker, hand sanitizer, dan obat-obatan, terutama vitamin sangat sulit untuk mendapatkannya. Kalaupun ada, harganya melambung tinggi.

"Tentunya ini mengindikasikan adanya perusahaan nakal yang sengaja menimbun alat kesehatan dan obat-obatan tersebut demi mendapatkan keuntungan di tengah penderitaan masyarakat akibat COVID-19," katanya.

Menurut Taufan, data yang disampaikan oleh Polri terkait dengan penimbunan alat kesehatan menjadi bukti adanya oknum yang mencari keuntungan di tengah pandemi COVID-19.

Data yang disampaikan Polri, terdapat 822 kardus masker yang tertimbun serta 138 kardus hand sanitizer yang tertimbun di berbagai daerah menunjukkan praktik mafia kesehatan masih merajalela. Hal ini tentunya merugikan masyarakat dalam upaya memutus mata rantai COVID-19.

Taufan menganggap tindakan para mafia kesehatan tersebut akan memperlambat upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah pasien COVID-19 di Indonesia.

Baca Juga

Omnibus Law Bakal Diperkarakan Lantaran Tak Miliki Dasar Hukum

"Tindakan mafia kesehatan akan berakibat perlambatan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang tentunya akan mengakibatkan jumlah penderita pandemi ini makin meningkat," katanya.

Sikap PB HMI tersebut, sebagaimana dikutip Antara, adalah bukti bahwa PB HMI peduli akan pemutusan mata rantai virus COVID-19 di Indonesia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Keputusan Jokowi Larang Warga Mudik Dinilai Tepat
Indonesia
Keputusan Jokowi Larang Warga Mudik Dinilai Tepat

Menurut Karyono, kebijakan larangan mudik memang terasa berat bagi masyarakat.

PSI Tolak Wacana Anies Terapkan Ganjil Genap Motor di Jakarta
Indonesia
PSI Tolak Wacana Anies Terapkan Ganjil Genap Motor di Jakarta

Eneng pun menyarankan agar aturan ganjil genap diberlakukan setelah masa pandemi selesai.

Tiga Kawasan Jaksel Ini Paling Rawan Narkoba di Malam Pergantian Tahun
Indonesia
Tiga Kawasan Jaksel Ini Paling Rawan Narkoba di Malam Pergantian Tahun

Setidaknya ada tiga wilayah di Jaksel yang terindikasi sering jadi ajang peredaran barang haram tersebut.

Update COVID-19 DKI Senin (4/5): 5.472 Orang Positif, 650 Jiwa Sembuh
Indonesia
PDIP Setuju Pasangan Calon Pilkada Wajib Uji Usap COVID-19
Indonesia
PDIP Setuju Pasangan Calon Pilkada Wajib Uji Usap COVID-19

Ketua KPU, Arief Budiman, mengatakan, mereka sudah mengusulkan kepada pemerintah dan DPR soal kewajiban calon kepala daerah melaksanakan uji usap.

Ratusan Personel Gabungan Jaga Setiap Gereja di Jakarta
Indonesia
Ratusan Personel Gabungan Jaga Setiap Gereja di Jakarta

Kapolsek Sawah Besar Kompol Eliantoro Jalmaf mengatakan setiap personel ditugaskan untuk memantau keadaan gereja dan melakukan penjagaan.

Salah Ketik UU Cipta Kerja Dinilai Kesalahan Fatal Pemerintah
Indonesia
Salah Ketik UU Cipta Kerja Dinilai Kesalahan Fatal Pemerintah

"Ini bisa berdampak luas dan bersifat fatal. Karena hal ini telah menyebabkan Kegaduhan di tengah kita melawan Pandemi," kata Bintang

Mahfud MD Nilai Polisi Jual Masker Hasil Sitaan Tak Melanggar Hukum
Indonesia
Mahfud MD Nilai Polisi Jual Masker Hasil Sitaan Tak Melanggar Hukum

Polisi yang menjual masker hasil sitaan tidak melanggar hukum.

Jumlah Tenaga Medis yang Meninggal Akibat COVID-19 Tembus 253 Orang
Indonesia
Jumlah Tenaga Medis yang Meninggal Akibat COVID-19 Tembus 253 Orang

Bahkan, hilangnya pekerja medis dan kesehatan ahli tidak dapat tergantikan dalam waktu singkat

Jejak Inspiratif Serda Mugiyanto, dari Kehilangan Kaki Hingga Jadi 'Lilin Borobudur'
Indonesia
Jejak Inspiratif Serda Mugiyanto, dari Kehilangan Kaki Hingga Jadi 'Lilin Borobudur'

Serda Mugiyanto harus kehilangan satu kakinya karena terkena ranjau saat bertugas di Ambon pada 1999.