Jokowi Diminta tidak Tiru Langkah Donald Trump Terapkan New Normal Presiden Jokowi sesaat sebelum terbang ke Kalimantan Tengah, Kamis (9/7). Foto: Biro Setpres

MerahPutih.com - Pengamat politik Muhammad AS Hikam mengharapkan agar Presiden Joko Widodo untuk tidak mengambil langkah penerapan new normal dalam menanggulangi COVID-19 di Indonesia.

Menurut Hikam, penerapan new normal seperti di luar negeri terbukti kurang efektif. Ia mencontohkan kebijakan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat yang menerapkan new normal, namun pertambahan kasus terus terjadi.

Baca Juga

Jokowi Tinjau Proyek Pangan di Kalimatan Tengah

“Pemerintah Pak Jokowi jangan tiru langkah Trump dalam menangani COVID-19,” kata Hikam dalam keteranganya, Kamis (9/7).

Ia menilai, penerapan New Normal dalam penanggulangan COVID-19 seperti yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah langkah yang tidak tepat. Justru akan membuka potensi penularan virus tersebut semakin luas lagi.

Pengamat politik AS Hikam saat diskusi bertajuk “Kebangkitan PKI, Isu atau Realitas?” di Balai Sarwono, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (14/6). (MP/Ponco Sulaksono)
Pengamat politik AS Hikam saat diskusi bertajuk “Kebangkitan PKI, Isu atau Realitas?” di Balai Sarwono, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (14/6). (MP/Ponco Sulaksono)

Oleh karena itu, menteri Riset dan Teknologi (Menristek) era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyarankan agar pemerintah pusat fokus sama bagaimana menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta melakukan tes massal untuk memastikan jumlah penularan COVID-19 di Indonesia secara lebih akurat.

“Penerapan new normal adalah tak tepat. Lanjutkan PSBB dan tes massal,” tuturnya.

Di Indonesia, pemerintah memang tengah menggalakkan penerapan new normal. Teranyar, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta mengizinkan kegiatan pertunjukan atau konser di luar ruangan pada masa perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Baca Juga

Anak Buah Anies Endus Dugaan Prostitusi di Diskotek Top One

Pertunjukan di luar ruang bisa dilaksanakan dengan konsep drive-in mulai 6 - 16 Juli 2020. Dengan konsep itu, penonton hanya diperbolehkan menyaksikan pertunjukan atau konser dari dalam mobil.

Pedoman tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 140 Tahun 2020 yang diteken Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia pada 6 Juli 2020.

Dalam SK tersebut, Cucu menyampaikan penonton diwajibkan mematuhi protokol pencegahan COVID-19 seperti memakai masker dan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer.

Kendaraan penonton wajib disemprot cairan disinfektan sebelum masuk ke area berukuran minimum 2x5 meter yang disediakan pihak penyelenggara.

"Satu grup pengunjung adalah sekelompok individu yang datang dalam kendaraan yang sama, satu grup pengunjung maksimum berjumlah empat orang," kata Cucu, Rabu (8/7) ini.

Jarak antar mobil dari kiri dan kanan 1,5 meter, sementara jarak mobil dari depan belakang 3 meter.

Cucu tidak memperbolehkan pengunjung membawa anak berusia di bawah sembilan tahun dan lansia di atas 60 tahun. Pembelian tiket pun diimbau dilakukan secara online atau nontunai.

"Apabila menyediakan fasilitas penjualan makanan dan minuman, maka harus dipastikan pada area khusus dan disarankan (penjualan) melalui aplikasi," ungkap Cucu.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memperpanjang PSBB transisi hingga 14 hari ke depan atau hingga 16 Juli. PSBB transisi awalnya berakhir pada tanggal 2 Juli 2020.

Baca Juga

Pedagang Positif COVID-19, Pemprov DKI Diminta Lebih Humanis

Pada perpanjangan masa PSBB, sektor hiburan dan rekreasi yang terdiri dari pemutaran film (bioskop), produksi film, dan penyelenggaraan pertunjukan di ruang terbuka boleh beroperasi pada 6-16 Juli 2020.

Pemprov DKI juga mengizinkan pelaksanaan pertemuan atau kegiatan secara outdoor dan indoor pada periode tersebut. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Percakapan WhatsApp Tak Masuk Radar Virtual Police
Indonesia
Percakapan WhatsApp Tak Masuk Radar Virtual Police

"WhatsApp merupakan area privat atau ranah pribadi, dan virtual police tidak masuk ke ranah tersebut," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan

Wagub DKI Tegaskan Ambulans Partai Bisa Dipakai Angkut Jenazah Pasien COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Tegaskan Ambulans Partai Bisa Dipakai Angkut Jenazah Pasien COVID-19

Pemprov DKI menambah lokasi baru pemakaman jenazah khusus COVID-19

Temui Raja Malaysia, Muhyiddin Yassin Serahkan Surat Pengunduran Diri
Dunia
Temui Raja Malaysia, Muhyiddin Yassin Serahkan Surat Pengunduran Diri

Muhyiddin Yassin menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Perdana Menteri Malaysia kepada Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ri'ayatuddin di Istana Negara, Kuala Lumpur, Senin (16/8).

Irjen Napoleon Klaim Perkara Suap Red Notice Djoko Tjandra Rekayasa
Indonesia
Irjen Napoleon Klaim Perkara Suap Red Notice Djoko Tjandra Rekayasa

"Penerimaan uang sejumlah SGD 200 ribu dan USD 270 ribu untuk pengurusan penghapusan red notice adalah merupakan rekayasa perkara palsu," kata Santrawan.

Petronas Merugi hingga Rp73,9 Triliun
Dunia
Petronas Merugi hingga Rp73,9 Triliun

Perusahaan minyak Malaysia, Petronas, mengalami rugi bersih RM21 miliar atau hampir Rp74 triliun untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Berkat Rekomendasi Nakes dan Pegawai RSUD Soreang, Dayat Dapat Hadiah Rumah
Indonesia
Berkat Rekomendasi Nakes dan Pegawai RSUD Soreang, Dayat Dapat Hadiah Rumah

Dayat Hidayat (47) tak akan melupakan jasa para tenaga kesehatan (nakes) di tempatnya bekerja sebagai petugas kebersihan, RSUD Soreang.

Minta Pembaruan Data, Mensos Tak Ingin Keluarga Itu-Itu Saja yang Dapat Bansos
Indonesia
Data Bocor, Kominfo Panggil Direksi BPJS Kesehatan
Indonesia
Data Bocor, Kominfo Panggil Direksi BPJS Kesehatan

Data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data.

Anak Buah Juliari Ungkap Legislator PDIP Ihsan Yunus Dapat Jatah 400 Ribu Kuota Bansos
Indonesia
Anak Buah Juliari Ungkap Legislator PDIP Ihsan Yunus Dapat Jatah 400 Ribu Kuota Bansos

"Saudara saksi pak Ihsan Yunus, saya diperintah pak menteri untuk memberikan kuota 400 ribu," kata Adi

Mendagri Tegaskan Kantor di Zona Merah WFH 75 Persen
Indonesia
Mendagri Tegaskan Kantor di Zona Merah WFH 75 Persen

PPKM Mikro kembali diperpanjang dan berlaku mulai 15 Juni hingga 28 Juni 2021.