Jokowi Diminta Temui Ombudsman dan Komnas HAM Bahas Polemik TWK Tangkapan Layar Presiden Jokowi menyampaikan sambutan secara virtual dalam sebuah seminar daring, dipantau di Jakarta, Rabu (15/9). ANTARA/Indra Arief.

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengagendakan pertemuan dengan Ombudsman RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebelum mengambil sikap terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sebab, jika tidak, ICW khawatir ada kelompok lain yang menyelinap dan memberikan informasi keliru kepada Presiden terkait isu KPK," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (16/9).

Kurnia mengingatkan, jika Jokowi tetap menganggap TWK hanya sekadar urusan administrasi kepegawaian dan mengembalikan sepenuhnya kewenangan kepada KPK, maka ada sejumlah konsekuensi serius.

Baca Juga:

57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Bakal Lakukan Perlawanan Hukum

"Pertama, Presiden tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri. Sebab, pada pertengahan Mei lalu, Presiden secara khusus mengatakan bahwa TWK tidak serta merta dijadikan dasar memberhentikan pegawai," ujarnya.

Kedua, lanjut Kurnia, Jokowi tidak memahami permasalahan utama di balik TWK. Ia menegaskan, penting untuk dicermati oleh Presiden, puluhan pegawai KPK diberhentikan secara paksa dengan dalih tidak lolos TWK.

"Padahal, di balik tes wawasan kebangsaan, ada siasat yang dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyingkirkan pegawai-pegawai berintegritas di KPK," imbuhnya.

Aktivis yang tergabung dalam serikat buruh dan masyarakat sipil melakukan aksi teatrikal di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/6/2021). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dari upaya pelemahan KPK mulai dari revisi UU KPK hingga pemecatan 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj.
Aktivis yang tergabung dalam serikat buruh dan masyarakat sipil melakukan aksi teatrikal di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/6/2021). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dari upaya pelemahan KPK mulai dari revisi UU KPK hingga pemecatan 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj.

Konsekuensi ketiga, Jokowi akan dianggap tidak berkontribusi dalam agenda penguatan KPK.

Sebagaimana diketahui, tahun 2019 lalu, Presiden menyetujui Revisi UU KPK dan memilih komisioner KPK bermasalah. Padahal, Jokowi punya kewenangan untuk tidak melakukan hal-hal tersebut.

"Sama seperti saat ini, berdasarkan regulasi, Presiden bisa menyelamatkan KPK dengan mengambil alih kewenangan birokrasi di lembaga antirasuah itu," tegas dia.

Baca Juga:

Firli Ungkap Alasan KPK Salurkan Pegawai Tak Lolos TWK ke BUMN

Konsekuensi lainnya, Jokowi dinilai abai dalam isu pemberantasan korupsi. Penting untuk dicermati, penegakan hukum, terlebih KPK, menjadi indikator utama masyarakat dalam menilai komitmen negara untuk memberantas korupsi.

Kurnia mengingatkan, ketika Jokowi memilih untuk tidak bersikap terkait KPK, maka masyarakat akan kembali memberikan rapor merah kepada Presiden karena selalu mengesampingkan isu pemberantasan korupsi.

"Jangan lupa, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sudah anjlok tahun 2020. Ini membuktikan kekeliruan Presiden dalam menentukan arah pemberantasan korupsi," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

G30STWK, Gerak Cepat Pemecatan Pegawai KPK Dicap Merah dan Tidak Bisa Dibina

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jakarta Didominasi Penduduk Berusia Produktif
Indonesia
Jakarta Didominasi Penduduk Berusia Produktif

1,32 persen termasuk generasi pre boomer lahir sebelum tahun 1945

Besok Abu Janda Diperiksa Sebagai Saksi dalam Kasus Dugaan SARA
Indonesia
Besok Abu Janda Diperiksa Sebagai Saksi dalam Kasus Dugaan SARA

'Twit war' ini bermula saat Zulkarnain membahas soal arogansi minoritas terhadap mayoritas di Afrika

Pemerintah Bisa Gunakan Peta Mobilitas Warga dan Persebaran COVID-19 Bikinan Akademisi UI
Indonesia
Alasan Demokrat Versi KLB Tak Kunjung Serahkan Berkas ke Kemenkumham
Indonesia
Alasan Demokrat Versi KLB Tak Kunjung Serahkan Berkas ke Kemenkumham

Sekjen Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Jhoni Allen Marbun mengakui, pihaknya belum melaporkan hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara,

Pelat RFO Pintu Masuk KPK Bongkar Kasus Penyuap Nurhadi Saat Buron?
Indonesia
Pelat RFO Pintu Masuk KPK Bongkar Kasus Penyuap Nurhadi Saat Buron?

KPK telah mengamankan dua unit kendaraan yang digunakan Hiendra

Lihat Langsung RS Penuh Pasien COVID-19, Legislator Ini Minta PPKM Darurat Dikaji Ulang
Indonesia
Lihat Langsung RS Penuh Pasien COVID-19, Legislator Ini Minta PPKM Darurat Dikaji Ulang

Belum lagi banyak masyarakat terdampak akibat adanya PPKM Darurat

OJK akan Tambah Aturan Baru Terkait Debt Collector Pinjol
Indonesia
OJK akan Tambah Aturan Baru Terkait Debt Collector Pinjol

"Ini justru salah satu materi yang akan kami tambahkan POJK yang baru," jelas Dewi di Jakarta pada Senin (18/10).

Menhub Tinjau Progres Proyek Pusat Kegiatan Masyarakat di Terminal Tirtonadi Solo
Indonesia
Menhub Tinjau Progres Proyek Pusat Kegiatan Masyarakat di Terminal Tirtonadi Solo

Proyek bersumber APBN tersebut akan melengkapi fungsi terminal selain sebagai pusat transportasi juga untuk pariwisata dan edukasi.

Buntut Kasus Gubernur Sulsel, KPK Buka Peluang Usut Korupsi Reklamasi Makassar New Port
Indonesia
Buntut Kasus Gubernur Sulsel, KPK Buka Peluang Usut Korupsi Reklamasi Makassar New Port

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendesak KPK mengusut dugaan korupsi terkait penerbitan izin tambang pasir laut di Pulau Kodingareng dan proyek strategis nasional Makassar New Port (MNP).

 Masuk Zona Subduksi, Warga Jatim Selatan Harus Waspadai Gempa
Indonesia
Masuk Zona Subduksi, Warga Jatim Selatan Harus Waspadai Gempa

Pemprov Jatim melalui BPBD Jatim terus melakukan mitigasi bencana secara kontinyu dan berkoordinasi dengan kepala BMKG.