Jokowi Diminta Temui Ombudsman dan Komnas HAM Bahas Polemik TWK Tangkapan Layar Presiden Jokowi menyampaikan sambutan secara virtual dalam sebuah seminar daring, dipantau di Jakarta, Rabu (15/9). ANTARA/Indra Arief.

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengagendakan pertemuan dengan Ombudsman RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebelum mengambil sikap terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sebab, jika tidak, ICW khawatir ada kelompok lain yang menyelinap dan memberikan informasi keliru kepada Presiden terkait isu KPK," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (16/9).

Kurnia mengingatkan, jika Jokowi tetap menganggap TWK hanya sekadar urusan administrasi kepegawaian dan mengembalikan sepenuhnya kewenangan kepada KPK, maka ada sejumlah konsekuensi serius.

Baca Juga:

57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Bakal Lakukan Perlawanan Hukum

"Pertama, Presiden tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri. Sebab, pada pertengahan Mei lalu, Presiden secara khusus mengatakan bahwa TWK tidak serta merta dijadikan dasar memberhentikan pegawai," ujarnya.

Kedua, lanjut Kurnia, Jokowi tidak memahami permasalahan utama di balik TWK. Ia menegaskan, penting untuk dicermati oleh Presiden, puluhan pegawai KPK diberhentikan secara paksa dengan dalih tidak lolos TWK.

"Padahal, di balik tes wawasan kebangsaan, ada siasat yang dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyingkirkan pegawai-pegawai berintegritas di KPK," imbuhnya.

Aktivis yang tergabung dalam serikat buruh dan masyarakat sipil melakukan aksi teatrikal di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/6/2021). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dari upaya pelemahan KPK mulai dari revisi UU KPK hingga pemecatan 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj.
Aktivis yang tergabung dalam serikat buruh dan masyarakat sipil melakukan aksi teatrikal di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/6/2021). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dari upaya pelemahan KPK mulai dari revisi UU KPK hingga pemecatan 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj.

Konsekuensi ketiga, Jokowi akan dianggap tidak berkontribusi dalam agenda penguatan KPK.

Sebagaimana diketahui, tahun 2019 lalu, Presiden menyetujui Revisi UU KPK dan memilih komisioner KPK bermasalah. Padahal, Jokowi punya kewenangan untuk tidak melakukan hal-hal tersebut.

"Sama seperti saat ini, berdasarkan regulasi, Presiden bisa menyelamatkan KPK dengan mengambil alih kewenangan birokrasi di lembaga antirasuah itu," tegas dia.

Baca Juga:

Firli Ungkap Alasan KPK Salurkan Pegawai Tak Lolos TWK ke BUMN

Konsekuensi lainnya, Jokowi dinilai abai dalam isu pemberantasan korupsi. Penting untuk dicermati, penegakan hukum, terlebih KPK, menjadi indikator utama masyarakat dalam menilai komitmen negara untuk memberantas korupsi.

Kurnia mengingatkan, ketika Jokowi memilih untuk tidak bersikap terkait KPK, maka masyarakat akan kembali memberikan rapor merah kepada Presiden karena selalu mengesampingkan isu pemberantasan korupsi.

"Jangan lupa, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sudah anjlok tahun 2020. Ini membuktikan kekeliruan Presiden dalam menentukan arah pemberantasan korupsi," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

G30STWK, Gerak Cepat Pemecatan Pegawai KPK Dicap Merah dan Tidak Bisa Dibina

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Presiden Jokowi Tinjau Daerah Terdampak Erupsi Gunung Semeru di Lumajang
Indonesia
Presiden Jokowi Tinjau Daerah Terdampak Erupsi Gunung Semeru di Lumajang

Di Lumajang, Presiden diagendakan untuk meninjau sejumlah lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru.

Yudi Latif Beberkan 'Islam Garam' dan Bukan 'Islam Gincu' ala Bung Hatta
Indonesia
Yudi Latif Beberkan 'Islam Garam' dan Bukan 'Islam Gincu' ala Bung Hatta

“Hal ini menandakan betapa Hatta sangat memegang prinsip keyakinannya namun tetap rileks menghadapi perbedaan,” ucap Yudi.

Imparsial Nilai Jokowi Perlu Copot Yasonna Laoly
Indonesia
Imparsial Nilai Jokowi Perlu Copot Yasonna Laoly

Pada sisi lain, pembiaran kondisi tersebut sejatinya sama saja melakukan penyiksaan

Dasco Sebut Gerindra Sudah Kantongi Nama Cawapres Prabowo
Indonesia
Dasco Sebut Gerindra Sudah Kantongi Nama Cawapres Prabowo

Partai Gerindra memastikan bakal mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.

Anies Klaim Harga Bahan Pokok di Jakarta Turun Jelang Idul Fitri
Indonesia
Anies Klaim Harga Bahan Pokok di Jakarta Turun Jelang Idul Fitri

"Hasil peninjauan kali ini terbukti bahwa kondisi ketersediaan komoditas pangan di Jakarta tercukupi. Ada penurunan harga juga untuk beberapa komoditas,” ujar Anies

Penimbun Minyak Goreng Terancam Penjara hingga Lima Tahun
Indonesia
Penimbun Minyak Goreng Terancam Penjara hingga Lima Tahun

Polri terus mengantisipasi penimbunan minyak goreng satu harga di seluruh wilayah di Indonesia.

Pemudik Diminta Perhatikan Jadwal One Way dan Ganjil Genap
Indonesia
Pemudik Diminta Perhatikan Jadwal One Way dan Ganjil Genap

Persiapan pengamanan mudik Lebaran 2022 pertama di era pandemi terus dimatangkan.

Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun di Solo Sasar 5.000 Penerima
Indonesia
Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun di Solo Sasar 5.000 Penerima

"Ada sebanyak 5.000 orang penerima vaksin 6-11 tahun di Solo. Mereka tercatat siswa SD sampai SMP," katanya.

Turis Asing Mengadu Jadi Korban Permainan Karantina, Menparekraf Sandi Langsung Bertindak
Indonesia
4 Orang Terluka Akibat Ambruknya Plafon Mal Margo City
Indonesia
4 Orang Terluka Akibat Ambruknya Plafon Mal Margo City

Saat ini, polisi tengah melakukan berbagai tindakan pengamanan di lokasi, termasuk mengamankan empat korban luka-luka.