Jokowi Diminta Semprot Yasonna karena Hadiri Konpers PDIP Yasonna Laoly (kiri) saat menyampaikan keterangan pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc

MerahPutih.com - Pengamat politik Ujang Komarudin mendesak Presiden Joko Widodo bersikap soal kehadiran Menkumham Yasonna Laoly dalam konpers tim hukum PDIP yang mengomentari soal penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jokowi harus menegur Yasonna," kata Ujang kepada merahputih.com di Jakarta, Senin (20/1).

Baca Juga:

Ikut Konpres PDIP 'Serang' KPK, Menkumham Yasonna Laoly Dikritik tak Beretika

Ujang mengatakan, kehadiran Yasonna itu bisa saja merupakan bagian dari intervensi pemerintah terhadap kasus tersebut.

"Ini harus dihindari oleh Yasonna," terang Ujang.

DPP PDIP membentuk tim hukum untuk merespons kasus dugaan suap yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
DPP PDIP membentuk tim hukum untuk merespons kasus dugaan suap yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

Ujang menyebut, pertemuan itu bisa mengindikasikan presiden milik partai politik.

"Nah menteri juga sama, ketika dulu diajukan jadi menteri oleh partai, tapi ketika sudah jadi meteri sudah milik negara. Yang bekerja bukan lagi untuk kepentingan partainya, tapi bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara," ungkap Ujang.

Baca Juga:

Kehadiran Yasonna di Tim Hukum PDIP Berpotensi Munculkan Ketidakadilan Hukum

Ujang mengatakan, kurang etis Yasonna datang ke tim hukum PDIP. Apalagi, dia membidani tim hukum tersebut.

"Kurang elok dan tidak patut. Karena dia merupakan Menkumham. Walaupun dia jadi menteri direkomendasi oleh PDIP. Tapi ketika sudah jadi menteri, harusnya sudah menjadi pembantu presiden yang tugasnya menjaga marwah presiden," pungkas Ujang. (Knu)

Baca Juga:

PDIP Tegaskan Yasonna Laoly Enggak Mungkin Intervensi Kasus Harun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
TNI Diminta Jadi Relawan Penyuntikan Vaksin COVID-19
Indonesia
TNI Diminta Jadi Relawan Penyuntikan Vaksin COVID-19

Ridwan Kamil yakin anggota TNI dan perwira ini, sangat diharapkan sebagai inspirasi sebagai benteng kedisiplinan penanganan COVID-19 sambil menunggu vaksin.

Pemerintah Tarik RUU KUHP Dari Prolegnas 2021
Indonesia
Pemerintah Tarik RUU KUHP Dari Prolegnas 2021

Pengeluaran tiga RUU disusul pula dengan usulan tiga RUU baru dari pemerintah. Tiga RUU usulan baru pemerintah.

Menag Minta Khotbah Idul Adha Diperpendek
Indonesia
Menag Minta Khotbah Idul Adha Diperpendek

Fachrul mengimbau agar masyarakat tetap memperhatikan protokol kesehatan saat salat Idul Adha. Terkhusus untuk para khotib, diimbau ceramahnya jangan terlalu panjang.

Update COVID-19 di DKI: 472 Kasus, 43 Meninggal Dunia dan 27 Pasien Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 di DKI: 472 Kasus, 43 Meninggal Dunia dan 27 Pasien Sembuh

Data itu tercatat pada Kamis (26/3) pagi sekira pukul 10.00 WIB.

Respon Pimpinan DPR soal Pertemuan Erick Thohir dan Ahok
Indonesia
Respon Pimpinan DPR soal Pertemuan Erick Thohir dan Ahok

"Kalau menurut saya, pertemuan antara Menteri Erick Thohir dan Pak Ahok itu adalah pertemuan biasa," kata Dasco

Tito Karnavian Diminta Tegur Kepala Daerah yang Seenaknya Tutup Jalan
Indonesia
Tito Karnavian Diminta Tegur Kepala Daerah yang Seenaknya Tutup Jalan

Dia meminta agar kepada daerah diberitahu masalah tersebut

 [HOAKS atau FAKTA]: Tes Corona di Bandara Soetta Dimintai Duit Rp550 Ribu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tes Corona di Bandara Soetta Dimintai Duit Rp550 Ribu

“Adapun penumpang yang domestik mereka harus tes di luar bandara, artinya dari rumah sakit,” kata Anas.

Puluhan Pegawai Mundur, Internal KPK Dinilai Bermasalah
Indonesia
Puluhan Pegawai Mundur, Internal KPK Dinilai Bermasalah

Kinerja KPK juga tidak terlalu nampak dengan tidak adanya kasus strategis yang ditangani. Ditambah persoalan etik yang menimpa ketua KPK.

250 Titik di Kota Tangerang Masih Tergenang Banjir
Indonesia
250 Titik di Kota Tangerang Masih Tergenang Banjir

Setidaknya ada 42 dari 104 kelurahan telah terdampak akibat luapan kali Cisadane dan Angke.

 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Lapor LHKPN ke KPK
Indonesia
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Lapor LHKPN ke KPK

Dia mengaku telah membawa sejumlah dokumen yang diperlukan terkait pelaporan harta kekayaannya.