Jokowi Diminta Pakai Kewenangannya Batalkan Hasil TWK Calon ASN KPK Novel Baswedan dan para pegawai KPK tidak lolos TWK. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo diminta menggunakan kewenangannya untuk membatalkan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) calon aparatur sipil negara (ASN) KPK yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Terhadap calon ASN KPK maupun seluruh ASN di berbagai institusi," kata Anggota Fraksi PKS DPR, Al Muzzammil Yusuf saat interupsi dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Senin (31/5).

Baca Juga

Pegawai KPK yang Lolos TWK Terancam Gugur

Jokowi juga diminta membentuk tim TWK dari tokoh-tokoh lintas agama, akademisi, hingga pakar yang tidak antiagama dalam menyusun berbagai pertanyaan dalam tes tersebut. Hal itu agar berbagai pertanyaan dalam TWK sesuai dengan Pancasila dan konstitusi negara.

"Saya juga meminta DPR memanggil BKN untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya dalam seleksi calon ASN KPK," beber dia.

Politikus PKS itu mengatakan bahwa TWK calon ASN KPK menarik perhatian publik karena ada beberapa pertanyaan dalam tes tersebut yang sangat sensitif, bahkan menyangkut keyakinan beragama seseorang.

Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Al Muzzammil mencontohkan beberapa pertanyaan tersebut, seperti seorang muslimah calon ASN KPK diberikan pertanyaan apakah siap melepaskan kerudung atau jilbab demi bangsa dan negara.

"Perempuan tersebut menjawab akan tetap memakai kerudung, lalu penguji TWK mengatakan muslimah tersebut egois karena tidak berani berkorban bagi bangsa dan negara," katanya.

Contoh kedua, lanjut dia, seorang peserta TWK ditanyakan untuk memilih salah satu, Pancasila atau Alquran dan tidak dibolehkan memilih keduanya.

Ia menilai hal-hal tersebut telah mengabaikan sikap negarawan para pendiri bangsa yang arif dan bijaksana, yaitu menyandingkan sila pertama Pancasila (Ketuhanan yang Maha Esa) dengan sila ketiga (Persatuan Indonesia).

Baca Juga

Manuver Lengserkan Firli dari Kursi Ketua KPK Berpotensi Jadi Bumerang

Menurut dia, sikap BKN yang membuat pertanyaan dalam TWK tersebut tidak melihat amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2).

"UUD NRI Tahun 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2) berbunyi negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing," ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pusat Izinkan Salat Tarawih di Masjid, Wagub DKI: Tolong Perhatikan Prokes
Indonesia
Pusat Izinkan Salat Tarawih di Masjid, Wagub DKI: Tolong Perhatikan Prokes

DKI Jakarta menyambut baik langkah pemerintah pusat yang memberikan lampu hijau kepada masyarakat untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah di luar rumah atau masjid.

UMP 2021 tidak Naik, KSPI: Pemerintah Pro Pengusaha
Indonesia
UMP 2021 tidak Naik, KSPI: Pemerintah Pro Pengusaha

"Hanya memandang kepentingan pengusaha semata,” kata Said Iqbal

Reaksi Polisi Ditantang Roy Suryo Tangkap Eko Kuntadhi dan Mazdjo Pray
Indonesia
Reaksi Polisi Ditantang Roy Suryo Tangkap Eko Kuntadhi dan Mazdjo Pray

Eks Menpora Roy Suryo meminta polisi untuk segera menangkap Eko Kuntadhi dan Mazdjo Pray terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks.

Cucu Keempat Jokowi Lahir, Namanya Belum Mau Diungkap
Indonesia
Cucu Keempat Jokowi Lahir, Namanya Belum Mau Diungkap

Bobby mengatakan proses kelahiran dilakukan secara cesar

Menteri Agama: Rayakan Natal dengan Sederhana
Indonesia
Menteri Agama: Rayakan Natal dengan Sederhana

"Rayakan Natal dengan penuh kesederhanaan dan terus berbagi kasih pada sesama,” kata Yaqut Cholil

Indonesia Kembali Terima 1.389.600 Dosis Vaksin COVID-19 AstraZeneca
Indonesia
Indonesia Kembali Terima 1.389.600 Dosis Vaksin COVID-19 AstraZeneca

Indonesia kembali kedatangan vaksin COVID-19 tahap ke-12, di Bandara Soekarno Hatta, Sabtu (8/5).

Sore Ini Anies Lantik Marullah Matali Sebagai Sekda DKI
Indonesia
Sore Ini Anies Lantik Marullah Matali Sebagai Sekda DKI

Dalam tes tertulis dan skor penulisan makalah, Marullah meraih skor tertinggi dari 9 kandidat

Masih Banyak PR, Pemprov DKI Diminta Tak Berpuas Diri Usai Terima ST Award 2021
Indonesia
Masih Banyak PR, Pemprov DKI Diminta Tak Berpuas Diri Usai Terima ST Award 2021

Jalur sepeda masih perlu dipastikan faktor keamanan dan kenyamanannya