Jokowi Diminta Lobi Malaysia Pulangkan Djoko Tjandra Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) Djoko Tjandra diyakini berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melobi Pemerintah Malaysia untuk memulangkan Djoko Tjandra.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan keyakinan tersebut karena pada Oktober 2019 lalu, seorang lawyer Indonesia bersama kliennya telah bertemu dengan Djoko Tjandra di lantai 105 gedung Signature 106 komplek Tun Razak Echange, Malaysia.

Baca Juga

Brigjen NW Masih Diperiksa Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Menurut Boyamin pertemuan tersebut dalam rangka menawarkan apartemen milik klien tersebut kepada terpidana kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali tersebut.

"Lawyer tersebut saya cukup mengenalnya karena pernah bergabung dengan kantorku Boyamin Saiman Lawfirm," kata Boyamin dalam keterangannya, Senin (20/7).

Selain itu, keyakinan tersebut juga berdasarkan keterangan dari Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking yang menyebut bahwa kliennya berada di Kuala Lumpur, Malaysia.

Atas dasar itu, Boyamin mengatakan dibutuhkan peran Presiden Jokowi untuk melakukan lobi dan diplomasi tingkat tinggi kepada Perdana Menteri Malaysia, Muhyidin Yassin untuk memulangkan Djoko Tjandra ke Indonesia.

Surat Keterangan Pemeriksaan COVID-19 Djoko Tjandra

Boyamin menjelaskan, ada beberapa alasan mengapa Jokowi harus turun tangan pada persoalan tersebut. Pertama, sebelumnya Mantan Jaksa Agung M.Prasetyo telah berupaya memulangkan jalur ekstradisi atas Djoko Tjandra, namun masih gagal.

Kedua, selama ini telah terdapat upaya timbal balik yang baik dengan pemerintah Malaysia. Ia mencontohkan pemulangan Siti Aisyah dari Malaysia yang dituduh meracun Kim Jong Nam (di bandara KLIA Kuala Lumpur. Saat itu, Situ Aisyah telah disidangkan di Pengadilan Shah Alam Malaysia dengan ancaman hukuman mati.

"Namun atas upaya lobi tingkat tinggi termasuk penyerahan kapal mewah Equaminity kepada Malaysia, maka Siti Aisyah bisa dibawa pulang ke Indonesia dan diterima langsung Presiden Jokowi di Istana Negara pada tanggal 12 Maret 2019," ujarnya.

Baca Juga

Brigjen Prasetijo Diduga Bersekongkol dengan Buronan Kelas Kakap, DPR Nilai Jadi "Tamparan" buat Polri

Selain itu, ia menduga terdapat hubungan erat dan perlakuan istimewa dari Nazib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia kepada Djoko Tjandra, sehingga proses pemulangannya akan sulit jika tidak melibatkan diplomasi tingkat tinggi.

"Terdapat hubungan baik Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyidin Yassin. Hubungan baik ini semestinya digunakan untuk memulangkan Djoko Tjandra dari Malaysia," kata Boyamin. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggota Banser Ikut Sukseskan Kelancaran Perayaan Natal di Katedral
Indonesia
Anggota Banser Ikut Sukseskan Kelancaran Perayaan Natal di Katedral

GP Ansor ikut menjaga keamanan misa Natal umat kristiani di Gereja Katedral Jakarta Pusat

Pedoman Jaksa Agung Timbulkan Kecurigaan Publik
Indonesia
Pedoman Jaksa Agung Timbulkan Kecurigaan Publik

Pedoman agar pemeriksaan jaksa atas seizin Jaksa Agung dapat menimbulkan kecurigaan dan sinisme publik.

Wisma Atlet Kemayoran Siap Digunakan Jadi RS Darurat COVID-19
Indonesia
Wisma Atlet Kemayoran Siap Digunakan Jadi RS Darurat COVID-19

Hadi menyebut ada beberapa tower yang diupgrade menjadi RS darurat Corona.

Pilkada Rawan Jadi Klaster Baru, Bawaslu Solo Kumpulkan Parpol dan Tokoh Masyarakat
Indonesia
Pilkada Rawan Jadi Klaster Baru, Bawaslu Solo Kumpulkan Parpol dan Tokoh Masyarakat

Hal tersebut sangat penting karena pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19 rawan menimbukan klaster baru di Solo.

PKS Minta Pemilihan Wagub DKI Ditunda
Indonesia
PKS Minta Pemilihan Wagub DKI Ditunda

Salah satunya kegiatan penyampaian visi-misi dan tanya jawab kedua cawagub DKI pada hari Jumat (3/4) yang tidak dapat dilihat oleh masyarakat atau tertutup.

Polda Metro Jaya Gandeng 18 Ormas Tanah Abang Awasi Protokol Kesehatan
Indonesia
Polda Metro Jaya Gandeng 18 Ormas Tanah Abang Awasi Protokol Kesehatan

Polda Metro Jaya menggandeng 18 organisasi masyarakat (ormas) di Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk mengawasi kedisplinan warga soal protokol kesehatan COVID-19.

Hingga Hari ini, Hampir 40 Ribu Narapidana Bebas di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Hingga Hari ini, Hampir 40 Ribu Narapidana Bebas di Tengah Pandemi COVID-19

Program asimilasi dan integrasi, akan terus dilakukan sampai status kedaruratan terhadap penanggulangan COVID-19 yang ditetapkan pemerintah berakhir

PNS Nekat Mudik Terancam Sanksi Non-Job Hingga Dipecat
Indonesia
PNS Nekat Mudik Terancam Sanksi Non-Job Hingga Dipecat

ASN dibatasi kegiatan berpergian ke luar daerah atau termasuk mudik

Ketua DPR Ingatkan Pilkada Serentak Jangan Jadi Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Ketua DPR Ingatkan Pilkada Serentak Jangan Jadi Klaster Baru COVID-19

Temuan dugaan pelanggaran itu terjadi pada masa pendaftaran calon Pilkada 2020

Jelang Ramadan, Kemenag Wanti-wanti Umat Islam Tak Lakukan Ziarah Kubur
Indonesia
Jelang Ramadan, Kemenag Wanti-wanti Umat Islam Tak Lakukan Ziarah Kubur

Pandemi COVID-19 kemungkinan besar belum mereda sampai dengan bulan Ramadan.