Jokowi Diminta Libatkan Pakar Tangani COVID-19 Dibandingkan Tugaskan Luhut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. (Antaranews)

MerahPutih.com - Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu melibatkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam penanganan COVID-19 di sejumlah provinsi prioritas.

"Gak perlu beliau (Luhut dilibatkan), fokus saja di kementeriannya. Sudah ada Gugus Tugas, tim pengendalian COVID-19 dan juga pemda se-Indonesia," kata Jerry kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/9).

Baca Juga

Penunjukan Luhut untuk Tangani COVID-19 di 9 Provinsi Dinilai tidak Tepat

Apalagi, menurut Jerry, apa yang akan diurus Luhut nantinya sudah dikerjakan orang lain. Di situ, ia menyebutkan ada Erick Thohir. Menurutnya, Presiden mau memberikan tupoksi ke Luhut untuk kendalikan COVID-19 di sektor mana lagi.

"Tak perlu Luhut dilibatkan kenapa bukan Wapres (Wakil Presiden) yang dilibatkan lewat saran dan masukan," ujarnya.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.(Foto: Kemenko Kemaritiman dan Investasi)
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

Menurut Jerry, jika Jokowi ingin menambah 'amunisi' lebih baik dihadirkan pakar yang ahli di bidang penanganan pandemi. Di sisi lain, yang terpenting sekarang bagaimana memberikan kesempatan kepada daerah melakukan strategi penanganan COVID-19 tanpa mengintervensi berlebihan.

"Kalau kebijakan itu baik kenapa harus diutak-atik? Agar tidak ruwet dan rumit Jokowi memberikan kesempatan bagi setiap kepala daerah untuk mengatasi pandemi ini. Mending panggil pakar UI Pandu Riono atau Amien Soebandrio pakar soal pandemi," pungkas dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo untuk mengendalikan penularan COVID-19 di sembilan provinsi.

Adapun, sembilan provinsi yang dimaksud adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

"Bapak Luhut diminta oleh Presiden agar target dapat dicapai dalam waktu 2 minggu ke depan. Untuk mencapai sasaran, ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan," kata Wiku dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (15/9)

Dia mengatakan, Luhut punya empat langkah dalam mengendalikan angka COVID-19 di provinsi tersebut. Pertama, Luhut akan menyamakan data antara pusat dan daerah dalam rangka untuk pengambilan keputusan cepat. Sebab, selama ini, pembaharuan data kasus COVID-19 antara pemerintah pusat selalu berbeda dengan tiap provinsi.

"Yang kedua adalah melakukan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan untuk pidana yang menindak untuk menindak yang melanggar peraturan," kata Wiku.

Baca Juga

Warga Surabaya Gratis, Luar Kota Dikenakan Rp120 Ribu untuk Tes Swab Labkesda

Ketiga, Luhut akan meningkatkan manajemen perawatan pasien COVID-19 untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan. Keempat adalah penanganan COVID-19 secara klaster di setiap provinsi ini.

"Jadi, penanganannya harus lebih spesifik pada daerah-daerah tertentu di provinsi tersebut," tutur Wiku. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan KPK Kukuh Tutup Rapat Nama 75 Pegawai Tak Lolos TWK
Indonesia
Alasan KPK Kukuh Tutup Rapat Nama 75 Pegawai Tak Lolos TWK

Diketahui, Firli Bahuri resmi melantik 1.271 pegawai KPK menjadi ASN di Gedung KPK, Selasa (1/6)

Gatot dan Din Syamsudin Diminta Siapkan Bantuan Hukum untuk Petinggi KAMI yang Ditangkap
Indonesia
Gatot dan Din Syamsudin Diminta Siapkan Bantuan Hukum untuk Petinggi KAMI yang Ditangkap

Gatot-Din harus siapkan pengacara terbaik dan berani untuk membantu mereka-mereka yang ditangkap.

Ini Alasan Uji Coba Vaksin COVID-19 di Bandung Makan Waktu 6 Bulan
Indonesia
Ini Alasan Uji Coba Vaksin COVID-19 di Bandung Makan Waktu 6 Bulan

Uji coba tahap akhir ini bertujuan menguji seberapa lama sistem pertahanan tubuh yang dihasilkan vaksin yang diproduksi Sinovac Biotech Ltd

Proses e-Tilang Tiba-tiba Berhenti, Ini Penyebabnya
Indonesia
Proses e-Tilang Tiba-tiba Berhenti, Ini Penyebabnya

Hal itu dibenarkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo.

Besok Seknas Jokpro Didirikan, Usung Duet Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024
Indonesia
Besok Seknas Jokpro Didirikan, Usung Duet Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024

Sejumlah relawan yang tergabung dalam Jokpro bakal mengusung pasangan Joko Widodo-Prabowo Subianto sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2024.

Respons KPK Dituding Gelar Perkara Skandal Djoko Tjandra Cuma Pencitraan
Indonesia
Respons KPK Dituding Gelar Perkara Skandal Djoko Tjandra Cuma Pencitraan

"Kami menghargai pandangan dari siapapun soal hal tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Bertemu Mentan, Kapolri Nyatakan Siap Bantu Sektor Pertanian
Indonesia
Bertemu Mentan, Kapolri Nyatakan Siap Bantu Sektor Pertanian

Beberapa hal terkait penguatan sektor pertanian dibahas, mulai dari swasembada beras hingga pengawalan distribusi pupuk subsidi bagi petani.

Proyek Tol Semanan-Sunter Gusur Sekolah dan Musala
Indonesia
Proyek Tol Semanan-Sunter Gusur Sekolah dan Musala

Adapun terdapat dua sekolah yang berimbas dari pembebasan lahan guna pembangunan tol tersebut, yakni SDN 07 Kebon Kosong dan SDN 02 Kebon Kosong

Bandara Internasional Ditutup, Penurunan Wisatawan Bisa Capai 40 Persen
Indonesia
Bandara Internasional Ditutup, Penurunan Wisatawan Bisa Capai 40 Persen

Pemerintah diminta menunda dan mengkaji lagi dampak dari penutupan bandara internasional serta mendengarkan masukan dari pemangku kepentingan di daerah wisata.

Kerja Lebih 10 Tahun, Pegawai Honor Diusulkan Langsung Diangkat PPPK
Indonesia
Kerja Lebih 10 Tahun, Pegawai Honor Diusulkan Langsung Diangkat PPPK

Pemerintah akan kembali membuka jalur formasi umum dan formasi khusus pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021.