Jokowi Diminta Hapus Program Kartu Prakerja bagi Pekerja PHK Ilustrasi: Pekerja memproduksi sepatu untuk diekspor di Tangerang, Banten, Selasa (30/4/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.

MerahPutih.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengkritik pemberian Kartu Prakerja bagi buruh yang terkena PHK dan dirumahkan. Menurut Trubus, para buruh lebih membutuhkan bantuan sosial (bansos) agar bisa bertahan hidup di tengah pandemi corona.

“Saya rasa pemerintah harus buat kebijakan tersendiri terkait perlindungan (pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan) ini,” kata Trubus kepada wartawan, Rabu (22/4).

Baca Juga:

Jokowi Larang Mudik, Wali Kota Solo: Sudah Terlambat

Dia mengatakan, kebijakan tersendiri yang mengatur bansos bagi buruh terkena PHK dan dirumahkan dapat diterbikan karena pemerintah telah menetapkan status bencana nasional. Hal ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.

Dalam status bencana nasional, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat yang terdampak secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Hal itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

“Dasarnya untuk mengeluarkan itu adalah Keppres Nomor 12 Tahun 2020 bahwa corona itu bencana nasional. Jadi dalam situasi bencana ini, pemerintah harus buat aturan, regulasi yang mengikat,” ujar Trubus.

Ilustrasi - Aksi buruh menentang PHK massal akibat anjloknya nilai rupiah. ( Foto: Antara)
Ilustrasi - Aksi buruh menentang PHK massal akibat anjloknya nilai rupiah. ( Foto: Antara)

Trubus mengatakan, sebagian besar masyarakat yang terdampak telah menguasai keahlian kerja di bidang masing-masing.

"Buruh yang kena PHK tidak membutuhkan Kartu Prakerja, yang dibutuhkan dia adalah tunai, bantuan tunai. Programnya bagus, tapi di waktu yang tidak tepat," kata Trubus.

Baca Juga:

Anies Perpanjang PSBB di Jakarta Selama 28 Hari

Seperti diketahui, program ini diluncurkan dengan target 5,6 juta orang yang terdampak pemutusan hubungan kerja serta pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat penyebaran virus corona.

Di saat krisis seperti sekarang, lanjutnya, tidak tepat jika fokus pemerintah mempersiapkan tenaga kerja. Menurut dia, masyarakat membutuhkan uang untuk bertahan hidup akibat kehilangan penghasilan.

Bantuan langsung tunai (BLT) dinilai Trubus lebih tepat karena akan memulihkan daya beli masyarakat secara berkala.

Uang pun akan berputar di masyarakat seiring belanja kebutuhan pokok berjalan kembali.

"Kartu Prakerja ini tidak dibutuhkan dalam konteks sekarang karena ini lebih baik diluncurkan nanti saja setelah corona, saat sudah normal kembali," tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Sebut Memaksakan Diri Berarti Mengurangi Makna Mudik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPRD Jakarta Lakukan Revisi Perda Tata Ruang Demi Reklamasi Ancol
Indonesia
DPRD Jakarta Lakukan Revisi Perda Tata Ruang Demi Reklamasi Ancol

Proses revisi Perda RDTR di Dewan Kebon Sirih bakal menjadi payung hukum membangun perlusan Ancol 155 Ha tersebut.

Pegawai Kemenag Diminta Tetap Kumpul Bareng Keluarga Akhir Bulan Ini
Indonesia
Pegawai Kemenag Diminta Tetap Kumpul Bareng Keluarga Akhir Bulan Ini

Pegawai juga diimbau menyiapkan diri dan lingkungan untuk melakukan antisipasi potensi bencana Hidrometeorologi

Karier Moncer Saefullah, Sekda DKI Terlama Dampingi 4 Gubernur
Indonesia
Karier Moncer Saefullah, Sekda DKI Terlama Dampingi 4 Gubernur

Sekda Saefullah merupakan orang yang baik dan masyarakt yang mengenalnya pasti akan merasakan kehilangan.

Pemerintah Buka Wacana Terapkan Sertifikat Bebas Corona
Indonesia
Pemerintah Buka Wacana Terapkan Sertifikat Bebas Corona

Pemerintah telah menyiagakan 135 rumah sakit

 Andre Rosiade Harap Pemerintah Buat Aturan Penundaan Cicilan KPR dan Motor
Indonesia
Andre Rosiade Harap Pemerintah Buat Aturan Penundaan Cicilan KPR dan Motor

Andre meminta pemerintah membuat peraturan penundaan pembayaran cicilan motor hingga Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Pemprov DKI Bakal Revitalisasi Trotoar Kemang, Ini Rekayasa Lalin
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Revitalisasi Trotoar Kemang, Ini Rekayasa Lalin

Revitalisasi ini berada pada lokasi strategis guna menjadi kawasan yang ramah bagi pejalan kaki.

PDIP Tolak PMN Rp15 Triliun untuk Talangi Jiwasraya
Indonesia
PDIP Tolak PMN Rp15 Triliun untuk Talangi Jiwasraya

Kegagalan Jiwasraya membayar polis kepada nasabah tidak serta merta menjadi tanggung jawab negara secara keseluruhan.

Pengamat Nilai Nama Besar Jokowi Bakal Munculkan Konflik Kepentingan Buat Gibran
Indonesia
Pengamat Nilai Nama Besar Jokowi Bakal Munculkan Konflik Kepentingan Buat Gibran

Ada juga yang mengatakan bahwa ini bagian dari kaderisasi politik bagi anak-anak Jokowi

Hadapi Musim Penghujan, Petugas Pompa Air SDA Diminta Siaga 24 Jam
Indonesia
Hadapi Musim Penghujan, Petugas Pompa Air SDA Diminta Siaga 24 Jam

Selain itu, ada 133 pompa mobile untuk bantuan jika diperlukan

Corona Bikin The Fed 'Tembakkan Peluru Kendali', SBY: Situasi Sudah Serius
Indonesia
Corona Bikin The Fed 'Tembakkan Peluru Kendali', SBY: Situasi Sudah Serius

Banyak pakar ekonomi, pemimpin dunia usaha, elemen pemerintah di banyak negara yang khawatir gejolak ini bisa membuat dunia jatuh