Jokowi Diminta Copot Menterinya Bukan Karena Hasil Survei Presiden Jokowi. (ANTARA/Bayu Prasetyo)

Merahputih.com - Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan pergantian kabinet dalam bidang ekonomi harus berdasarkan evaluasi bukan karena adanya survei.

Menurut Arya, melalui evaluasi tersebut Presiden bisa segera mengganti menteri yang masih lambat dalam proses pencairan anggaran dan tidak mampu menjalankan program pemerintah secara cepat.

"Kalau ada menteri yang tidak punya sense of crisis, atau kerjanya lambat, 100 persen hak prerogratif presiden untuk mencopot, dan tugas Presiden untuk membereskannya," jelas Arya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/7).

Baca Juga:

PR dan Tugas Berat yang Mesti Dibereskan Menkes Terawan

Namun, rencana untuk reshuffle kabinet itu sebaiknya menjadi pembicaraan internal istana, bukan menjadi konsumsi publik yang bisa menjadi bola liar.

Saat ini masyarakat lebih membutuhkan adanya efektivitas program untuk mengatasi COVID-19, baik melalui penyaluran bantuan sosial, kartu prakerja maupun berbagai subsidi serta relaksasi.

Sebelumnya Lembaga Survei Arus Survei Indonesia (ASI) pada Jumat (26/6) mempublikasikan hasil survei tingkat kepuasan kinerja para menteri.

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin memimpin Sidang Paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10/2019). (Bayu Prasetyo)
Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin memimpin Sidang Paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10/2019). (Bayu Prasetyo)

Salah satu menteri yang menempati peringkat rendah dan mendapat rapor merah adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai salah satu kebijakan yang membuat menteri KKP mendapat rapor merah adalah ekspor benih lobster.

Menurut dia, sebagaimana dikutip Antara, kebijakan ekspor tersebut masih belum dilakukan secara transparan, tidak sesuai tata kelola serta merugikan para nelayan.

Baca Juga:

Istana Buka Motif Jokowi Ancam Reshuflle Baru Dibuka ke Publik Telat 10 Hari

Meski demikian Menteri KKP Edhy Prabowo tidak terlalu menanggapi hasil survei tersebut karena dirinya akan terus berusaha meningkatkan kinerja sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

"Ini akan memicu kami untuk kerja lebih giat lagi," tutup dia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tim SAR Kembali Angkat 7 Kantong Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air
Indonesia
Tim SAR Kembali Angkat 7 Kantong Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air

Tim SAR gabungan kembali berhasil mengangkut 7 kantong berisi bagian tubuh korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

Anies: Perjalanan Pengendalian COVID-19 Masih Panjang
Indonesia
Anies: Perjalanan Pengendalian COVID-19 Masih Panjang

"Kita semua menyadari bahwa perjalanan pengendalian COVID-19 ini masih panjang. Karena itu jaga stamina fisik, stamina moril, stamina mental, dan stamina intelektual," ungkap Anies

Pangdam Akui Ada Warga Bikin Jalur Tikus Loloskan Pendendara dari PPKM Darurat
Indonesia
Pangdam Akui Ada Warga Bikin Jalur Tikus Loloskan Pendendara dari PPKM Darurat

Kepolisian akan memperketat jalan penghubung alias jalur tikus selama masa PPKM Darurat

KSP Jelaskan Kriteria Lembaga yang Bakal Dibubarkan Jokowi
Indonesia
KSP Jelaskan Kriteria Lembaga yang Bakal Dibubarkan Jokowi

Satu lembaga yang berkontribusi besar terhadap penghasilan pajak negara yang telah dibubarkan pemerintah yakni Tim Transaksi Transparansi Industri Ekstraktif

Tokoh Pers Pendiri Kompas Jakob Oetama Meninggal Dunia
Indonesia
Tokoh Pers Pendiri Kompas Jakob Oetama Meninggal Dunia

Pendiri Kompas Gramedia, Jakob Oetama meninggal dunia pada Rabu (9/9) di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara

KPU Harus Buka Opsi Lakukan Pilkada Via Pos
Indonesia
KPU Harus Buka Opsi Lakukan Pilkada Via Pos

Peran KPU sangat penting dalam pelaksanaan Pilkada. Pelaksanaan Pilkada perlu sangat berhati-hati, sehat dan aman jiwa.

Pimpinan DPR Minta Penyebar Teror ke Polisi Segera Diciduk, Jangan Sampai Kecolongan
Indonesia
Pimpinan DPR Minta Penyebar Teror ke Polisi Segera Diciduk, Jangan Sampai Kecolongan

Polri juga diminta untuk dapat mengantisipasi pergeseran dan pergerakan para terduga teroris

Pasien COVID-19 di RS Darurat Wisma Atlet Terus Alami Penambahan
Indonesia
Pasien COVID-19 di RS Darurat Wisma Atlet Terus Alami Penambahan

Total ada sebanyak 4.935 pasien positif virus corona tengah menjalani isolasi mandiri dan perawatan di Tower 4 - 7 Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran.

Per Mei 2021, Bank DKI Salurkan Dana PEN Rp 3,36 Triliun
Indonesia
Per Mei 2021, Bank DKI Salurkan Dana PEN Rp 3,36 Triliun

Pemerintah menunjuk Bank DKI untuk menyalurkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sampai dengan Mei 2021, Bank DKI tercatat telah menyalurkan dana PEN sebesar Rp 3,36 triliun.

[HOAKS atau FAKTA] Permen Susu di Banyumas Mengandung Narkoba
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Permen Susu di Banyumas Mengandung Narkoba

Akun twitter bernama Rozzaq Iman membagikan sebuah screenshoot yang mengklaim bahwa permen susu di Banyumas mengandung narkoba jenis benzodiazepin