Jokowi Diminta Cermati Motivasi Orang Sekitarnya yang Gaungkan Jabatan Presiden Tiga Periode Presiden Joko Widodo. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Hasil survei terbaru Indikator menunjukkan 38,6 persen dari 2.020 responden setuju perpanjangan masa jabatan presiden sampai tiga periode harus menjadi peringatan keras (wake up call) bagi publik karena itu dapat mengancam demokrasi dan konstitusi.

Hal itu disampaikan Deputi Riset dan Survei Balitbang DPP Partai Demokrat Mohammad Jibriel. Menurutnya, prinsip demokrasi yang dianut oleh Indonesia mengatur perlunya ada pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode, sambung Jibriel.

Baca Juga:

Politikus Demokrat Sebut PPHN Cukup Diatur UU Tidak Perlu Amandemen UUD

"Wacana perpanjangan masa jabatan tiga periode itu tidak sesuai dengan konstitusi Pasal 7 UUD 1945. Pasal itu tegas mengatur masa jabatan hanya dua periode,” kata Jibriel dalam keterangannya, Selasa (11/1).

Oleh karena itu, temuan hasil survei Indikator perlu diwaspadai agar tidak berkembang sampai mempengaruhi pelaksanaan pemilihan umum berikutnya.

“Tahun 2024 adalah momentum pergantian kepemimpinan yang harus disambut dengan semangat perubahan dan regenerasi kepemimpinan,” kata dia.

Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)
Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra berharap Presiden Joko Widodo harus mulai waspada terhadap wacana perpanjangan masa jabatan, yang mungkin diusung oleh orang-orang di lingkaran dekatnya.

“Presiden Joko Widodo harus mulai mencermati motivasi orang sekitarnya yang terus menggaungkan usulan perpanjangan masa jabatan (presiden) atau (sampai) tiga periode,” kata Herzaky.

Ia pun meyakini Presiden perlu kembali tegas dan menegur para pembantunya jika mereka mulai menggulirkan wacana itu ke publik.

“Tentunya, Presiden Joko Widodo ingin dikenang sebagai presiden yang berkontribusi positif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia,” sebut Herzaky.

Baca Juga:

Soal Amandemen Konstitusi, Politisi Golkar Singgung Kudeta di Guinea

Oleh karena itu, ia mendorong seluruh pihak untuk tidak membuat kegaduhan memunculkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan kembali fokus bergotong-royong menanggulangi dampak pandemi COVID-19.

“Demokrat tentunya berharap kita semua, termasuk para pejabat publik, bisa fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar Presiden Joko Widodo terbantu dalam mengatasi pandemi dan kesulitan ekonomi di negeri ini,” ujar dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Direktur KPK Nilai Pemecatan 51 Pegawai Bentuk Pembangkangan Terhadap Jokowi
Indonesia
Direktur KPK Nilai Pemecatan 51 Pegawai Bentuk Pembangkangan Terhadap Jokowi

"Tentu ini adalah bentuk dari suatu pembangkangan dari lembaga negara karena Presiden sudah jelas menyatakan bahwa 75 pegawai bisa dilakukan pembinaan pendidikan kedinasan sehingga dia tidak harus menjadi keluar dari KPK dan dia bisa menjadi bagian dari pegawai-pegawai terbaik dari pemberantasan korupsi," ucap Giri

Semua Pembalap MotoGP Sudah Tiba di Mandalika
Indonesia
Semua Pembalap MotoGP Sudah Tiba di Mandalika

Pembalap Pertamina Grand Prix Of Indonesia melaksanakan parade bersama Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (16/3).

Angka Tes Swab Solo di Atas 90 Persen Nasional, Gibran: Akan Kami Tingkatkan
Indonesia
Angka Tes Swab Solo di Atas 90 Persen Nasional, Gibran: Akan Kami Tingkatkan

Kelima daerah dengan testing terbanyak adalah Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sumenep.

Polisi Dikerahkan Buat Patroli di Kampung-kampung
Indonesia
Polisi Dikerahkan Buat Patroli di Kampung-kampung

Fadil mengungkapkan, pada bulan Ramadan tahun ini, nyaris tidak ada kejadian ataupun tindak pidana yang menonjol.

Mendagri Minta Gubernur NTT Urus Perseteruan Bupati Alor dengan Mensos Risma
Indonesia
Mendagri Minta Gubernur NTT Urus Perseteruan Bupati Alor dengan Mensos Risma

"Kemendagri menyerahkan sepenuhnya penyelesaian persoalan itu kepada Gubernur NTT sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

Politikus PSI Buka-bukaan setelah Dicecar KPK Terkait Anggaran Formula E
Indonesia
Politikus PSI Buka-bukaan setelah Dicecar KPK Terkait Anggaran Formula E

Menurut Anggara, PSI dari awal sudah konsisten menolak kegiatan tersebut. Tegas dia, kalau kader PSI dimintai penjelasan oleh KPK, pasti akan datang dan menjelaskan yang diketahui secara lengkap agar perkara ini bisa terang benderang.

Pemerintah Bakal Bangun Fasilitas Olah Raga Berkelas Khusus Difabel
Indonesia
Pemerintah Bakal Bangun Fasilitas Olah Raga Berkelas Khusus Difabel

Langkah tersebut sebagai bentuk perhatian dan dukungan pemerintah

COVID-19 Kembali Melonjak, Kemenag Keluarkan Panduan Kegiatan Keagamaan
Indonesia
COVID-19 Kembali Melonjak, Kemenag Keluarkan Panduan Kegiatan Keagamaan

Edaran ini, untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan.

Wisata Batu Dibuka, Tol Pandaan-Malang Dipenuhi 50 Ribuan Kendaraan
Indonesia
Wisata Batu Dibuka, Tol Pandaan-Malang Dipenuhi 50 Ribuan Kendaraan

Semenjak pelonggaran aktivitas masyarakat pada masa PPKM, jumlah arus kendaraan lajur Tol Pandaan-Malang meningkat.

Istri Menkumham Yasonna Laoly Meninggal Dunia
Indonesia
Istri Menkumham Yasonna Laoly Meninggal Dunia

Rencana pemakaman akan disampaikan lebih lanjut