Jokowi Diminta Bersuara Atas Kisruh Partai Demokrat Oleh Anak  Buahnya Ketum Partai Demokrat AHY. (Foto: Antara)

MerahPutih.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih diam terhadap kisruh Partai Demokrat yang melibatkan bawahannya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Diamnya presiden, menimbulkan kesan jika Jokowi membiarkan Moeldoko mengambil alih kepemimpinan partai yang memenangkan SBY selama dua periode.

"Saya lihat Jokowi hanya membiarkan tanpa menegur Kepala KSP-nya tersebut. Setidaknya Jokowi tahu tapi hanya diam membisu. Sebagai atasan tak masalah menegur Moeldoko," kata Pengamat politik sekaligus Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie kepada wartawan, Rabu (10/3).

Baca Juga:

[Hoaks Atau Fakta]: Jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Masih Kader Partai Hanura

Jerry menambahkan, sikap diam Presiden Jokowi itu membuat banyak pihak mempertanyakan kredibilitas pemerintah. Padahal, Moeldoko terlalu frontal dalam upaya mengambil alih kepemimpinan Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara (Sumut).

Ia menilai, Moeldoko lupa akan jasa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semasa menjadi presiden, dimana SBY menunjuk Moeldoko menjadi Panglima TNI.

"SBY pernah mengangkat Moeldoko jadi Panglima TNI tapi 'air susu dibalas dengan air tuba' dan menggunting dalam lipatan."

Sementara itu, Arus Bawah Jokowi (ABJ) memastikan Presiden Joko Widodo tidak akan mencampuri dualisme Partai Demokrat karena Jokowi sangat menghormati kedaulatan partai politik (Parpol) yang diatur sesuai AD/ART masing-masing.

"Presiden tentu tidak akan campur tangan, dan sangat memahami bahwa ini adalah isu internal," kata Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas kepada wartawan.

Ia menilai sejak awal seakan-akan ada upaya untuk menarik Jokowi terlibat dalam polemik Partai Demokrat. Misalnya, hanya karena Moeldoko menjabat kepala staf kepresidenan.

"Sejak awal ada upaya menarik Pak Jokowi masuk dalam kemelut di Partai Demokrat. Jangan hanya karena Moeldoko memegang jabatan kepala staf kepresidenan, lalu seolah-olah Pak Jokowi ikut terlibat," katanya.

Michael menuturkan, Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah bersurat kepada Presiden Jokowi awal Februari 2021. Isinya mengenai adanya kabar keterlibatan Moeldoko dalam pengambilalihan kepemimpinan di PD, namun kata Michael, surat itu tidak direspons presiden.

"Surat dari AHY saja tidak direspons Pak Jokowi. Bagi kami, Pak Jokowi sudah sangat proporsional," tuturnya.

Ketua Partai Demokrat versi KLB Sumut Moeldoko. (Foto: Antara)
Ketua Partai Demokrat versi KLB Sumut Moeldoko. (Foto: Antara)

Jokowi, tegas ia, tidak akan mengingkari diri sebagai sosok yang ingin demokrasi di Indonesia semakin maju.

"Pak Jokowi kan presiden dari seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi kan sumbernya dari rakyat. Jadi, bukan tipikal Pak Jokowi ikut campur urusan internal partai politik. Sama sekali tidak," kata Michael.

Kongres luar biasa di Sumut, menetapkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai ketua umum partai periode 2021-2025 menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono yang terpilih secara aklamasi dalam Kongres Partai Demokrat Kelima tahun lalu.

Kongres luar biasa itu juga menetapkan Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina Partai Demokrat periode 2021-2025. Marzuki Alie bulan lalu telah dipecat secara tidak hormat oleh DPP Partai Demokrat pimpinan AHY karena pelanggaran kode etik dan aturan partai. (Knu)

Baca Juga:

Saat Polisi Terseret Isu Kudeta Partai Demokrat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Bongkar Klinik Aborsi Ilegal di Bekasi, Pelaku Bukan Dokter
Indonesia
Polisi Bongkar Klinik Aborsi Ilegal di Bekasi, Pelaku Bukan Dokter

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membongkar praktik aborsi ilegal di Kampung Cibitung, Pedurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap dua pelaku serta satu pasien.

Kasus COVID-19 di DKI Terus Meroket, Masyarakat Diminta Rayakan Tahun Baru di Rumah
Indonesia
Tudingan Ridwan Kamil ke Mahfud MD Dinilai Bermotif Politik
Indonesia
Tudingan Ridwan Kamil ke Mahfud MD Dinilai Bermotif Politik

"Karenanya, bisa jadi dibalik pernyataan RK terhadap Mahfud juga ada motif politik," tandasnya.

Bandara Yogyakarta Terancam Banjir, PUPR Bakal Gelontorkan Rp1,6 Triliun
Indonesia
Bandara Yogyakarta Terancam Banjir, PUPR Bakal Gelontorkan Rp1,6 Triliun

Paling tidak, mulai September 2020, anggaran sebesar Rp 72,67 miliar digunakan untuk pembangunan prasarana pengendali banjir.

Mudik Dilarang, Solo Buka Lagi Rumah Karantina
Indonesia
Mudik Dilarang, Solo Buka Lagi Rumah Karantina

Rumah karantina tersebut berfungsi untuk menampung pemudik melakukan isolasi selama 14 hari.

Sidang Eksepsi, Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya Merasa Diperlakukan Tidak Adil
Indonesia
Sidang Eksepsi, Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya Merasa Diperlakukan Tidak Adil

Andi Irfan Jaya merasa diperlakukan secara tidak adil oleh Kejaksaan Agung lantaran menahan dirinya di Rumah Tahanan KPK.

MUI Bogor Diminta Turun Tangan Tangani Demo FPI
Indonesia
MUI Bogor Diminta Turun Tangan Tangani Demo FPI

MUI juga diminta melakukan langkah persuasif kepada massa

Diskon Pajak Beli Mobil Diperpanjang
Indonesia
Diskon Pajak Beli Mobil Diperpanjang

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan ritel, secara akumulatif, Januari–April 2021 naik 5,9 persen yoy menjadi 257.953 unit. Secara bulanan volume penjualan ritel telah mendekati level normal atau sekitar 80.000 per bulan.

JPU Tanggapi Eksepsi Irjen Napoleon Bonaparte Pekan Depan
Indonesia
JPU Tanggapi Eksepsi Irjen Napoleon Bonaparte Pekan Depan

JPU akan menyampaikan pendapat atas eksepsi yang diajukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte, pasa Senin (16/11) pekan depan.

Mendagri Wanti-wanti Anak Buahnya Terapkan Protokol Kesehatan di Kantor
Indonesia
Mendagri Wanti-wanti Anak Buahnya Terapkan Protokol Kesehatan di Kantor

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar seluruh jajarannya untuk hati-hati dalam bekerja.