Jokowi Diminta Beri Atensi Terkait Kasus di Morowali Presiden Joko Widodo berbicara dalam rapat terbatas dengan topik "Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021" di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (29/12). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden.

Merahputih.com - Sengketa nilai kerjasama pembangunan infrastruktur dan penambangan antara PT Cakra Inti Mineral (PT CIM) dan PT Multi Prosper Mineral (PT MPM) memasuki babak baru. Perkara tersebut telah dinyatakan P-21 oleh Kejaksaaan Tinggi Jawa Timur.

"Pada prinsipnya, terlepas dari nama besar di belakang pelapor, tapi kami menghormati dan percaya bahwa aparat penegak hukum akan senantiasa profesional," ujar Jaka Maulana, dari LQ Indonesia Lawfirm selaku penasihat hukum Direktur PT MPM, Christian Hakim, Jumat (22/1).

Baca Juga

Surat Persetujuan Komjen Listyo Sigit Jadi Kapolri Sudah di Istana

Christian Halim dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan oleh Christeven Mergonoto di Polda Jatim.

Kasus ini bermula pada September 2019 ketika Christian Halim ditunjuk oleh Moh. Gentha Putra dan Christeven Mergonoto sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan penambangan di lokasi tambang milik PT Trinusa Dharma Utama yang dikelola oleh PT CIM yang berlokasi di Desa Ganda-Ganda, Petasia, Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Selanjutnya Christian diminta secara lisan untuk membantu mengerjakan pembangunan infrastruktur tanpa kontrak dengan janji bahwa pekerjaan tersebut pasti akan dibayar dan akan diberikan pembayaran di muka.

Presiden Jokowi. Foto: ANTARA
Presiden Jokowi. Foto: ANTARA

Permasalahan timbul ketika pengerjaan infrastruktur tambang tersebut hampir rampung pada Januari 2020. Tagihan pelunasan senilai kurang lebih Rp8 miliar untuk pekerjaan infrastruktur yang diajukan oleh Christian Halim tidak kunjung dibayar oleh PT CIM.

Sampai akhirnya pada Februari 2020, Moh. Gentha Putra menghentikan seluruh kegiatan secara sepihak dengan alasan biaya yang terlalu mahal. Padahal dari awal sudah ada kesepakatan yang disepakati sebelumnya.

Untuk itu dirinya berharap ada pengawasan dan supervisi dari Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung dalam perkara ini.

"Untuk melakukan pengawasan agar siapapun yang nantinya memeriksa perkara ini, bisa tetap independen dan objektif," imbuhnya.

Baca Juga

Kritik Listyo, YLBHI: Pam Swakarsa Berpotensi Timbulkan Konflik Horizontal

Bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi dan bantuan hukum, bisa menghubungi LQ Indonesia Lawfirm di nomor hotline 081804890999

Sementara, Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm, Alvin Lim berharap agar Presiden Joko Widodo memberikan atensinya.

"Untuk membersihkan institusi hukum dari para oknum yang kotor dan tega mengorbankan masyarakat untuk kepentingan pribadinya," ucap dia. (*)

Kanal
Tag