Jokowi Diminta Bawa Permasalahan Palestina hingga Konflik Laut Natuna di Sidang Umum PBB Presiden Joko Widodo. ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Lukas/aa. (Handout Biro Pers Sekretariat Presiden/Lukas)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan berpidato di Sidang Majelis Umum ke-75 Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) pada 22-29 September 2020.

"Insya Allah Presiden RI akan berpartisipasi pada sesi ini dan akan menyampaikan statement secara virtual," kata Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi di Jakarta, Jumat (18/9)

Baca Juga

Korban Terorisme Dipastikan Dapat Santunan Kematian Secara Materiil dan Imateriil

Retno menjelaskan, Presiden Jokowi pada akan menyampaikan sikap terkait penanganan pandemi Corona. Salah satunya mendorong kerja sama global dalam penanganan pandemi pada sektor kesehatan dan ekonomi.

"Partisipasi Indonesia kali ini akan digunakan untuk menyampaikan pesan akan pentingnya kerja sama internasional dan solidaritas global bagi penanganan pandemi, baik di sektor kesehatan maupun dampak ekonomi," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR Muhammad Iqbal mengapresiasi rencana Presiden Joko Widodo yang akan menyampaikan pidatonya dalam Sidang Majelis Umum (SMU) ke-75 PBB.

"Dalam forum itu, Indonesia dapat mendorong peningkatan peran PBB untuk meningkatkan solidaritas dan kerjasama internasional untuk mengatasi pandemi COVID-19, baik dalam sektor kesehatan maupun ekonomi dampak dari virus corona;" jelas Iqbal dalam keteranganya, Jumat (18/9).

Presiden Joko Widodo menggunakan pelindung wajah saat melakukan peninjauan fasilitas produksi dan uji klinis tahap III vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Selasa (11/8/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc/aa.
Presiden Joko Widodo menggunakan pelindung wajah saat melakukan peninjauan fasilitas produksi dan uji klinis tahap III vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Selasa (11/8/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc/aa.

Ia menambahkan, dalam forum itu juga, Indonesia dapat mendorong peran PBB untuk terwujudnya perdamaian antara Palestina dan Israel.

Perdamaian itu tentu tidak boleh menggagalkan keputusan yang telah dibuat berdasarkan Arab Peace Initiative atau Inisiatif Perdamaian Arab pada 2002 dan resolusi Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Berdasarkan Inisiatif Perdamaian Arab, negara-negara Arab hanya dapat melakukan hubungan diplomatik dengan Israel setelah masalah Palestina terselesaikan.

"Dalam hal ini, Israel harus mengembalikan tanah yang didudukinya dalam perang 1967, termasuk Dataran Tinggi Golan, Yerusalem Timur dan Tepi Barat kepada Palestina," ungkap dia.

Ia mengapresiasi sikap Kementerian Luar Negeri yang menegaskan kembali posisi Indonesia terhadap Palestina, meski akhir-akhir ini terjadi normalisasi hubungan Israel dengan dua negara Arab, yakni Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain.

Indonesia juga harus membawa masalah pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan klaim China atas perairan Natuna ke PBB. Apalagi, beberapa kali kapal China melewati perairan Natuna yang merupakan wilayah sah Indonesia sebagai ZEE, terakhir sekitar 12 September 2020 lalu.

Langkah diplomasi sembari tetap mengerahkan kapal militer untuk menjaga perairan di Natuna perlu dilakukan oleh Indonesia.

"Dalam mempertahankan kedaulatan RI, pemerintah tidak boleh kompromi, termasuk terkait polemik perairan Natuna," jelas dia.

Baca Juga

Briptu Andry Budi Wibowo Jadi Korban Tabrak Lari, Pelaku Oknum Anggota TNI

Iqbal mendesak, pemerintah perlu juga mendorong peran PBB untuk mengatasi eksploitasi anak buah kapal (ABK). Apalagi tidak sedikit kasus eksploitasi ABK asal Indonesia hingga ada yang meninggal dunia.

"Dewan HAM PBB perlu memberi perhatian dan perlindungan terhadap ABK yang bekerja di industri perikanan. Ini penting mengingat mereka adalah salah satu industri kunci rantai pangan dan pasokan global," tutup anggota Fraksi PPP ini. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH