Jokowi Diminta Bawa Permasalahan Palestina hingga Konflik Laut Natuna di Sidang Umum PBB Presiden Joko Widodo. ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Lukas/aa. (Handout Biro Pers Sekretariat Presiden/Lukas)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan berpidato di Sidang Majelis Umum ke-75 Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) pada 22-29 September 2020.

"Insya Allah Presiden RI akan berpartisipasi pada sesi ini dan akan menyampaikan statement secara virtual," kata Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi di Jakarta, Jumat (18/9)

Baca Juga

Korban Terorisme Dipastikan Dapat Santunan Kematian Secara Materiil dan Imateriil

Retno menjelaskan, Presiden Jokowi pada akan menyampaikan sikap terkait penanganan pandemi Corona. Salah satunya mendorong kerja sama global dalam penanganan pandemi pada sektor kesehatan dan ekonomi.

"Partisipasi Indonesia kali ini akan digunakan untuk menyampaikan pesan akan pentingnya kerja sama internasional dan solidaritas global bagi penanganan pandemi, baik di sektor kesehatan maupun dampak ekonomi," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR Muhammad Iqbal mengapresiasi rencana Presiden Joko Widodo yang akan menyampaikan pidatonya dalam Sidang Majelis Umum (SMU) ke-75 PBB.

"Dalam forum itu, Indonesia dapat mendorong peningkatan peran PBB untuk meningkatkan solidaritas dan kerjasama internasional untuk mengatasi pandemi COVID-19, baik dalam sektor kesehatan maupun ekonomi dampak dari virus corona;" jelas Iqbal dalam keteranganya, Jumat (18/9).

Presiden Joko Widodo menggunakan pelindung wajah saat melakukan peninjauan fasilitas produksi dan uji klinis tahap III vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Selasa (11/8/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc/aa.
Presiden Joko Widodo menggunakan pelindung wajah saat melakukan peninjauan fasilitas produksi dan uji klinis tahap III vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Selasa (11/8/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc/aa.

Ia menambahkan, dalam forum itu juga, Indonesia dapat mendorong peran PBB untuk terwujudnya perdamaian antara Palestina dan Israel.

Perdamaian itu tentu tidak boleh menggagalkan keputusan yang telah dibuat berdasarkan Arab Peace Initiative atau Inisiatif Perdamaian Arab pada 2002 dan resolusi Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Berdasarkan Inisiatif Perdamaian Arab, negara-negara Arab hanya dapat melakukan hubungan diplomatik dengan Israel setelah masalah Palestina terselesaikan.

"Dalam hal ini, Israel harus mengembalikan tanah yang didudukinya dalam perang 1967, termasuk Dataran Tinggi Golan, Yerusalem Timur dan Tepi Barat kepada Palestina," ungkap dia.

Ia mengapresiasi sikap Kementerian Luar Negeri yang menegaskan kembali posisi Indonesia terhadap Palestina, meski akhir-akhir ini terjadi normalisasi hubungan Israel dengan dua negara Arab, yakni Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain.

Indonesia juga harus membawa masalah pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan klaim China atas perairan Natuna ke PBB. Apalagi, beberapa kali kapal China melewati perairan Natuna yang merupakan wilayah sah Indonesia sebagai ZEE, terakhir sekitar 12 September 2020 lalu.

Langkah diplomasi sembari tetap mengerahkan kapal militer untuk menjaga perairan di Natuna perlu dilakukan oleh Indonesia.

"Dalam mempertahankan kedaulatan RI, pemerintah tidak boleh kompromi, termasuk terkait polemik perairan Natuna," jelas dia.

Baca Juga

Briptu Andry Budi Wibowo Jadi Korban Tabrak Lari, Pelaku Oknum Anggota TNI

Iqbal mendesak, pemerintah perlu juga mendorong peran PBB untuk mengatasi eksploitasi anak buah kapal (ABK). Apalagi tidak sedikit kasus eksploitasi ABK asal Indonesia hingga ada yang meninggal dunia.

"Dewan HAM PBB perlu memberi perhatian dan perlindungan terhadap ABK yang bekerja di industri perikanan. Ini penting mengingat mereka adalah salah satu industri kunci rantai pangan dan pasokan global," tutup anggota Fraksi PPP ini. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS Khawatir Rencana Pembangunan Jakarta Berantakan Jika Pilkada  Digelar 2024
Indonesia
PKS Khawatir Rencana Pembangunan Jakarta Berantakan Jika Pilkada Digelar 2024

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk untuk menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2022.

Fraksi Demokrat Tolak RUU BPIP Masuk Prolegnas 2021
Indonesia
Fraksi Demokrat Tolak RUU BPIP Masuk Prolegnas 2021

Fraksi Partai Demokrat menolak Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila masuk dalam Prolegnas 2021.

Tiga Ketentuan Baru bagi Calon Wisatawan Candi di Yogyakarta
Indonesia
Tiga Ketentuan Baru bagi Calon Wisatawan Candi di Yogyakarta

Seluruh pengunjung candi akan diperiksa suhu tubuh di depan pintu masuk.

 Perpanjang PSBB Fase Ketiga, Anies Berharap Warga Lebih Disiplin
Indonesia
Perpanjang PSBB Fase Ketiga, Anies Berharap Warga Lebih Disiplin

PSBB gelombang ketiga ini dilakukan selama dua pekan atau 2 minggu yang dimulai dari Jumat 22 Mei hingga Kamis 4 Juni 2020 mendatang.

Menteri Agama Harap Calon Kepala Daerah Pemenang Pilkada Sosok Amanah
Indonesia
Menteri Agama Harap Calon Kepala Daerah Pemenang Pilkada Sosok Amanah

Menteri Agama Fachrul Razi mengapresiasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang berlangsung aman.

Kata Hasto Soal Komitmen Cakada PDIP Taat Protokol Corona saat Kampanye
Indonesia
Kata Hasto Soal Komitmen Cakada PDIP Taat Protokol Corona saat Kampanye

PDIP berkomitmen taat protokol kesehatan penyegahan COVID-19 bagi kader dan calon kepala daerah (cakada) yang diusung di tahapan Pilkada 2020.

Ketakutan Jadi Alasan Masyarakat Mudah Percaya Obat Penyembuh COVID-19
Indonesia
Ketakutan Jadi Alasan Masyarakat Mudah Percaya Obat Penyembuh COVID-19

Lemahnya literasi masyarakat terhadap produk obat, jamu, dan herbal juga mendorong munculnya obat-obat tersebut.

Viral Video Diduga Jaksa Kasus Rizieq Terima Suap, Begini Klarifikasi kejagung
Indonesia
Viral Video Diduga Jaksa Kasus Rizieq Terima Suap, Begini Klarifikasi kejagung

Pihaknya pun meminta tak lagi menyebar rekaman video dengan narasi hoaks tersebut

Besok 16 Taman di Jakarta Mulai Dibuka, Pengunjung Dibatasi 50 Persen
Indonesia
Besok 16 Taman di Jakarta Mulai Dibuka, Pengunjung Dibatasi 50 Persen

Seluruh RTH di ibu kota ditutup sementara untuk masyarakat umum akibat wabah COVID-19 sejak 13 Maret 2020.

Kerusuhan Pecah di Tangerang, Mobil Patroli Polisi Dirusak Massa
Indonesia
Kerusuhan Pecah di Tangerang, Mobil Patroli Polisi Dirusak Massa

Satu unit mobil patroli milik Polres Metro Tangerang Kota dihancurkan massa demo tolak UU Cipta Kerja Omnibus Law.