Jokowi Diminta Batalkan Pemecatan 56 Pegawai KPK Presiden Joko Widodo. (ANTARA/Desca Lidya Natalia/uyu)

MerahPutih.com - Keputusan pimpinan KPK untuk memberhentikan 56 pegawai yang dianggap tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 30 September 2021 menuai kritikan.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, keputusan ini mengabaikan rekomendasi dari Komnas HAM maupun Ombudsman.

"Ini menunjukkan ketidakpedulian pimpinan KPK terhadap hak asasi pegawai-pegawainya, terutama yang tidak lulus TWK," kata Usman dalam keterangannya, Kamis (16/9).

Baca Juga:

Ombudsman Sudah Layangkan Rekomendasi Terkait TWK ke Presiden dan DPR

Usman mengingatkan, Komnas HAM menemukan setidaknya 11 pelanggaran HAM yang terjadi selama proses TWK berlangsung.

Termasuk di antaranya pelanggaran hak atas pekerjaan, informasi, keadilan dan kepastian hukum, untuk tidak didiskriminasi, dan beragama dan berkeyakinan.

Ombudsman RI juga menyatakan bahwa penyelenggaraan TWK telah menyimpang secara prosedural, menyalahgunakan wewenang antar-pejabat instansi negara.

Serta mengabaikan pernyataan Presiden Jokowi untuk tidak menjadikan TWK sebagai alasan pemberhentian pegawai KPK.

“Pengabaian temuan lembaga negara independen diabaikan seperti menunjukkan arogansi pimpinan KPK dan ketidakmauan pemerintah untuk memperbaiki pelanggaran yang jelas-jelas terjadi," sebut Usman.

Aktivis yang tergabung dalam serikat buruh dan masyarakat sipil melakukan aksi teatrikal di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/6/2021). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dari upaya pelemahan KPK mulai dari revisi UU KPK hingga pemecatan 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj.
Aktivis yang tergabung dalam serikat buruh dan masyarakat sipil melakukan aksi teatrikal di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/6/2021). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dari upaya pelemahan KPK mulai dari revisi UU KPK hingga pemecatan 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj.

Usman menuturkan, meskipun Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal-pasal mengenai peralihan status pegawai KPK menjadi ASN dalam UU KPK tidak melanggar konstitusi, putusan tersebut tidak menafikan temuan-temuan pelanggaran dalam pelaksanaan peralihan status tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tentang Peraturan KPK tentang TWK pun tidak masuk ke evaluasi pelaksanaan TWK dan menyebutkan bahwa tindak lanjut dari hasil asesmen TWK adalah kewenangan pemerintah.

Ia menambahkan, pimpinan KPK tidak dapat menggunakan putusan-putusan tersebut untuk membenarkan tindakan mereka.

Baca Juga:

Jokowi Diminta Temui Ombudsman dan Komnas HAM Bahas Polemik TWK

Presiden pun tidak dapat berlindung di balik putusan tersebut sebagai alasan untuk berdiam diri.

"Sebaliknya, pengabaian terhadap rekomendasi Komnas HAM justru menunjukkan arogansi dan ketidakpedulian terhadap HAM," jelas Usman.

Usman mendesak Presiden Jokowi untuk menjalankan rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM.

"Termasuk memulihkan status pegawai KPK yang diperlakukan tidak adil dalam proses dan hasil akhir TWK," tutup Usman. (Knu)

Baca Juga:

57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Bakal Lakukan Perlawanan Hukum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Ajukan PK
Indonesia
Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Ajukan PK

Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK).

Jadi Tersangka, Eks Anggota DPRD Jabar Siti Aisyah Ditahan KPK
Indonesia
Jadi Tersangka, Eks Anggota DPRD Jabar Siti Aisyah Ditahan KPK

KPK menahan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) periode 2014-2019 Siti Aisyah Tuti Handayani dan anggota DPRD Provinsi Jabar periode 2019-2024 Ade Barkah Surahman.

3.193 Pinjaman Online Ilegal Diblokir
Indonesia
3.193 Pinjaman Online Ilegal Diblokir

Sebanyak 3.193 pinjaman online ilegal yang yang sebagian memanfaatkan data pribadi nasabah untuk keperluan penagihan dengan mengintimidasi telah diblokir Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Korban Pelecehan Seksual Eks Kepala BPPBJ DKI Bakal Dilaporkan ke Polisi
Indonesia
Korban Pelecehan Seksual Eks Kepala BPPBJ DKI Bakal Dilaporkan ke Polisi

Pelaku yang merupakan eks Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Blessmiyanda bakal melaporkan korban IGM ke aparat kepolisian atas pencemaran nama baik.

Tim Kerja Bersama Sepakati Waktu Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024
Indonesia
Tim Kerja Bersama Sepakati Waktu Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024

Lima poin penting itu sudah disepakati bersama dalam rapat tim kerja bersama pada Kamis malam

[HOAKS atau FAKTA]: Empat Orang Alami Kelumpuhan Wajah Setelah Disuntik Vaksin Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Empat Orang Alami Kelumpuhan Wajah Setelah Disuntik Vaksin Corona

Akun Instagram @geloranews mengunggah gambar tangkapan layar artikel di situs Gelora News yang berjudul “4 Orang Alami Kelumpuhan Wajah Setelah Disuntik Vaksin Corona” pada tanggal 10 Desember 2020.

KPK Lelang Satu Set Perhiasan Rp245,1 Juta
Indonesia
KPK Lelang Satu Set Perhiasan Rp245,1 Juta

Perhiasan tersebut merupakan barang rampasan dari terpidana Syahrul Rajasampurnajaya yang telah berkekuatan hukum tetap.

Warga Tiga Wilayah Jakarta Diminta Waspada, Empat Jam ke Depan Air Sampai di Pintu Air Pulogadung
Indonesia
Warga Tiga Wilayah Jakarta Diminta Waspada, Empat Jam ke Depan Air Sampai di Pintu Air Pulogadung

Peringatan dini tersebut disampaikan BPBD DKI Jakarta menyusul kondisi permukaan air di Pos Pantau Sunter Hulu berstatus siaga 2

Tulungagung Tetap Bakal Lakukan PTM di Zona Orange
Indonesia
Tulungagung Tetap Bakal Lakukan PTM di Zona Orange

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM sendiri mensyaratkan persetujuan dari orang tua murid. Jika ada yang tidak setuju, maka akan diberikan pembelajaran secara daring (online).

Jelang Piala Dunia U-20, DLH Solo Mulai Pindahkan Pohon di Lapangan Kota Barat
Indonesia
Jelang Piala Dunia U-20, DLH Solo Mulai Pindahkan Pohon di Lapangan Kota Barat

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Solo mulai melakukan pemindahan sejumlah pohon di Lapangan Kota Barat, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah.