Jokowi Dikritik Diam soal Teror Diskusi UGM Presiden Jokowi. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Pakar Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menegaskan, adanya intimidasi forum diskusi merupakan bentuk intimidasi terhadap forum akademis. Menurut Suparji, diskusi merupakan forum ilmiah dan menjadi wahana transaksi gagasan.

"Bagi yang tidak setuju atas suatu topik yang dibahas hendaknya hadir dan menjajakan idenya bukan melakukan teror atau intimidasi. Sesensitivitas apapun topiknya yang dibahas," demikian kata Suparji kepada wartawan, Rabu (3/6).

Baca Juga

UGM Terpilih Jadi Universitas Terbaik di Indonesia Versi 4ICU

Menurut Suparji, Presiden Jokowi harus segera meminta anak buahnya mengusut tuntas siapa aktor intelektual yang melakukan intimidasi.

"Supaya tidak menimbulkan opini negatif kepada pihak yang dicurigai melakukan perbuatan tersebut, maka segera diungkap siapa pelaku dan aktor intelektualnya," jelas Suparji.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto dalam jumpa pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB di Jakarta (ANTARA/HO-www.covid19.go.id)
Acara diskusi di UGM. Foto: Net

Suparji mewanti-wanti, jika pemerintahan Jokowi tidak merespons secara serius, maka persepsi publik akan semakin kuat bahwa yang melakukan intimidasi adalah orang-orang yang menjadi bagian dari pendukung rezim pemerintah.

"Supaya tidak muncul spekulasi, aparat keamanan perlu segera mengungkap dan pihak yang diteror perlu segera membuat laporan," pungkasnya.

Baca Juga

Aparat Didesak Tangkap Pelaku Teror Diskusi 'Pemberhentian Presiden'

Sebelumnya diberitakan, diskusi virtual bertema 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan' yang diselenggarakan oleh Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), batal digelar.

Diskusi tersebut rencananya digelar pada Jumat, 29 Mei 2020, pukul 14.00-16.00 WIB. Sebelum diskusi digelar, kontroversi sempat muncul terkait tema yang diusung.

Tema diskusi pun sempat diganti penyelenggara menjadi 'Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'. Akhirnya, diskusi virtual tersebut justru urung digelar.

Pasca menjadi viral di media sosial, sejumlah pihak yang terlibat dalam acara tersebut menjadi sasaran teror orang tak dikenal. Selain pembicara, teror juga dialami oleh moderator, narahubung kegiatan maupun panitia penyelenggara.

Baca Juga

DPR Kecam Teror Diskusi UGM

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Sigit Riyanto, membenarkan perihal adanya teror terhadap sejumlah mahasiswanya yang terlibat dalam kegiatan diskusi itu. Teror yang dialami ini dari nomor telepon dihubungi orang tak dikenal, hingga ancaman pembunuhan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Marak Ondel-Ondel Ngamen di Jalan, Pemprov DKI Setuju Revisi Perda Pelestarian Budaya Betawi
Indonesia
Marak Ondel-Ondel Ngamen di Jalan, Pemprov DKI Setuju Revisi Perda Pelestarian Budaya Betawi

Iwan menyampaikan, saat ini sudah mulai mengarah pada pembentukan konsep baru mengenai Perda pelestarian budaya Betawi itu.

Website PN Jakarta Pusat Dibajak, Muncul Gambar Lutfi Alfiandi
Indonesia
Website PN Jakarta Pusat Dibajak, Muncul Gambar Lutfi Alfiandi

Website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diretas oleh hacker pada Kamis (19/12).

 Kemenkumham Bantah Sembunyikan Caleg PDIP Buronan KPK Harun Masiku
Indonesia
Kemenkumham Bantah Sembunyikan Caleg PDIP Buronan KPK Harun Masiku

"Jangan dikira bahwa kita menyembunyikan yang beresangkutan atau menghalang-halangi pelaksanaan penegakan hukum yang sedang berjalan," kata Bambang

Berlibur di Zona Orange dan Merah Berisiko Tertular COVID-19 Lebih Tinggi
Indonesia
Berlibur di Zona Orange dan Merah Berisiko Tertular COVID-19 Lebih Tinggi

Ia menegaskan masyarakat yang tetap melakukan wisata atau berlibur ke zona oranye atau merah, maka risiko tertular COVID-19 jauh lebih tinggi

 Update COVID-19 Minggu (17/5): Positif 17.520, Meninggal Dunia 1.148 Orang
Indonesia
Update COVID-19 Minggu (17/5): Positif 17.520, Meninggal Dunia 1.148 Orang

Pasien sembuh naik mencapai 218 jiwa dari kasus hari kemarin 3.911 orang sekarang menjadi 4.129 orang.

 Komisi VIII DPR Bakal Perkuat UU Penanggulangan Bencana
Indonesia
Komisi VIII DPR Bakal Perkuat UU Penanggulangan Bencana

Poin krusialnya adalah sistem penanganan bencana agar efisien. Sususnan Organisasi Tata Kerja BNPB juga didorong agar kuat dan responsif.

Positivity Rate 12,2 Persen, Penambahan Kasus Positif DKI Perhari 1.026 Jiwa
Indonesia
Positivity Rate 12,2 Persen, Penambahan Kasus Positif DKI Perhari 1.026 Jiwa

WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5 persen

KCI Ingatkan Penumpang Jangan 'Klepto' Ratusan Botol Hand Sanitizer di KRL
Indonesia
KCI Ingatkan Penumpang Jangan 'Klepto' Ratusan Botol Hand Sanitizer di KRL

Cairan pembersih tangan tersedia dalam 88 rangkaian kereta yang beroperasi di seluruh lintas

Elemen Buruh Bakal Geruduk DPR dan Kemenko Perekonomian
Indonesia
Elemen Buruh Bakal Geruduk DPR dan Kemenko Perekonomian

Aksi unjuk rasa itu berkaitan dengan penolakan rencana panitia kerja (panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR yang akan menggelar pembahasan pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Selain Atur dan Edukasi Masyarakat, TNI-Polri Dikerahkan untuk Bantu Satpam Mal
Indonesia
Selain Atur dan Edukasi Masyarakat, TNI-Polri Dikerahkan untuk Bantu Satpam Mal

Hal ini penting karena dalam era normal baru, masyarakat diberikan kesempatan untuk beraktivitas kembali