Jokowi Dikritik Sejumlah Kampus, Anies: Artinya Ada Masalah Serius

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 02 Februari 2024
Jokowi Dikritik Sejumlah Kampus, Anies: Artinya Ada Masalah Serius

Calon Presiden RI Anies Rasyid Baswedan. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) tengah menjadi sasaran kritik dari elemen akademisi. Civitas academica Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) yang menyampaikan kritikan melalui petisi.

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pun mengomentari adanya kritikan itu. Anies menilai pandangan dari UGM dan UII berdasarkan obyektivitas sehingga patut dijadikan sebagai masukan.

Baca Juga:

Isi Garasi Para Cawapres: Mahfud Paling Bernilai, Cak Imin Punya Mobil Warisan

"Jadi mendengar kampus-kampus sekarang mulai memberikan pandangannya, kami melihat obyektif yang perlu didengar dengan amat serius. Kalau didengar, mari kita cegah sama sama (apa yang disampaikan kampus)," ujarnya kepada awak media dikutip di Jakarta, Jumat (2/2).

Anies menuturkan, kalau kampus-kampus sudah mulai menyuarakan artinya ada masalah yang serius. Sehingga perlu menjadi perhatian semua.

Dia juga mengatakan bahwa kehadirannya dalam kontestasi pemilihan presiden dimaksudkan untuk mengubah demokrasi di Indonesia ke arah yang semestinya.

"Tata caranya pemerintahan yang berdasarkan pada nilai demokrasi yang mengayomi semua, itu yang kami perjuangkan," ujar mantan Rektor Universitas Paramadina ini..

Anies hanya hanya berharap Pemilu besok berlangsung dengan jujur, adil, dan seluruh unsur yang terkait penyelenggara netral.

Sekadar informasi, sejumlah civitas academica UGM, yang terdiri atas guru-guru besar, mahasiswa, dan BEM UGM mengkritik pemerintahan Jokowi, yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara.

Baca Juga:

Legislator Minta Bawaslu Tindak ASN yang Tak Netral

Dalam petisi yang dibacakan oleh guru besar fakultas psikologi UGM, Koentjoro, mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip moral demokrasi, yang dilakukan oleh penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.

Teranyar, civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, juga menyampaikan sikap senada. Mereka mendesak Jokowi untuk kembali jadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan.

Jokowi diminta tidak memanfaatkan institusi kepresidenan. Khususnya untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan capres dan cawapres. (Knu)

Baca Juga:

UII Yogyakarta Ingatkan Jokowi Soal Etika dan Praktik Kenegarawanan

#Joko Widodo #UGM #UIII #Anies Baswedan #Jokowi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Intel Kodim Kepergok Anies Ikut Makan di Soto Mbok Giyem, TNI Klarifikasi Murni Spontan
Tiga anggota intel kodim itu mengaku sebelumnya menghadiri rapat pemantauan wilayah dan hendak makan siang di Soto Mbok Giyem. .
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Intel Kodim Kepergok Anies Ikut Makan di Soto Mbok Giyem, TNI Klarifikasi Murni Spontan
Indonesia
Kodam Diponegoro Akui 3 Pria Diajak Foto Bareng Anies Baswedan Intel Kodim
Kodam IV/Diponegoro Jawa Tengah membenarkan tiga pria TNI yang berfoto bersama Anies Baswedan merupakan anggota intel Kodim Karanganyar.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Kodam Diponegoro Akui 3 Pria Diajak Foto Bareng Anies Baswedan Intel Kodim
Indonesia
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
Teman KKN UGM Jokowi mengatakan, bahwa ia memiliki nama panggilan Jack. Hal itu terungkap saat sidang lanjutan gugatan ijazah di PN Solo, Selasa (3/2).
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
Indonesia
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu Gibran maju di Pilpres 2029. Ia tetap mendukung Prabowo-Gibran dua periode.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Indonesia
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Jokowi mengatakan, "Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan (menteri) untuk korupsi, nggak ada".
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Indonesia
Sidang CLS Ijazah Jokowi, Teman Kuliah di UGM Hadir sebagai Saksi Fakta
Sidang gugatan ijazah Jokowi masih berlanjut. Kedua teman kuliahnya di UGM hadir sebagai saksi di persidangan.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Sidang CLS Ijazah Jokowi, Teman Kuliah di UGM Hadir sebagai Saksi Fakta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Bagikan