Jokowi Diingatkan Ambisi Capres Para Pembantunya Bisa Jadi Bencana Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin saat mengumumkan para menteri baru di Istana Negara, Selasa (22/12). (Foto: MP/Setpres)

MerahPutih.com - Menteri Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai digadang-gadang maju di Pilpres 2024. Bahkan, beberapa parpol pendukung sudah menyatakan dukungannya, seperti mayoritas kader Partai Gerindra terhadap Prabowo Subianto dan Golkar untuk Airlangga Hartarto.

Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai kondisi ini bisa berujung bencana bagi Kabinet Jokowi, jika tidak dilakukan pengawasan ketat sejak dini.

Baca Juga:

Sekjen Gerindra: Insyaallah Prabowo Maju Pilpres

"Banyaknya anggota kabinet yang berpotensi untuk melaju ke RI 1 atau RI 2 di dalam kabinet Jokowi, mengakibatkan (Jokowi) kesulitan membuat batasan ataupun larangan untuk tidak melakukan aktivitas di luar tugas dan tanggung jawab jawabnya sebagai menteri," kata Ray kepada MerahPutih.com di Jakarta, Kamis (11/11).

Menurut Ray, fenomena ini tak lepas dari konsekuensi dari menumpuk anggota koalisi di sekitar Jokowi. Terlebih, lanjut dia, menteri yang sudah digadang merupakan figur dan tokoh utama atau elit partai masing-masing. "Bisa menyulitkan Jokowi melakukan kontrol terhadap aktivitas anggota kabinet sekaligus anggota koalisinya," imbuhnya.

Ray rangkuti
Direktur Lima Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)

Lebih jauh, Ray mengingatkan jika dibiarkan kondisi ini bisa membuat Jokowi bekerja sendiri menjalankan tugas pemerintah, tanpa dukungan atau bantuan sepenuhnya dari para pembantu dan teman koalisinya. "Efeknya, konsolidasi, kordinasi, dan efektivitas pemerintahan akan sulit dilakukan. Lebih sulit lagi pada tahun-tahun pemilu. Yakni tahun 2023 ke 2024," ungkap dia.

Bukan hanya partai koalisi, Ray juga melihat para menteri yang digadang-gadang itu mulai meningkat intensitas kesibukannya mengurus elektabilitas diri dan partainya demi ambisi maju Pilpres 2024.

Baca Juga:

Survei Capres SMRC: Prabowo Menurun, Ganjar dan Anies Menguat

"Dalam situasi seperti ini, kerja-kerja positif menteri akan digaungkan sebagai hasil karya sang menteri," tutur Ray, seraya menambahkan, "Tanpa merasa perlu melihat kerjanya sebagai satu rangkaian dari keseluruhan kinerja pemerintahan."

Untuk itu, Ray kembali mengingatkan Presiden Jokowi untuk lebih mewaspadai dan mengawasi kinerja para pembantunya yang 'berambisi' jadi capres.

Terlebih, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan mereka melakukan kampanye terselubung dalam acara kementerian yang menggunakan dana dan fasilitas negara. Praktik penyelewengan kampanye terselubung pun sampai saat ini masih sulit ditindak lembaga pengawas pemilu.

"Tidak ada lembaga resmi yang dapat mengontrolnya, kecuali Presiden sendiri. Bawaslu belum memiliki kewenangan melakukan pencegahan apalagi penindakan atas kegiatan seperti ini," tutup Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) itu. (Knu)

Baca Juga:

Airlangga Presiden Bergema di Puncak HUT Golkar

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sri Mulyani Tetap Optimis Ekonomi Tumbuh 5 Persen
Indonesia
Sri Mulyani Tetap Optimis Ekonomi Tumbuh 5 Persen

April 2022 ini akan banyak laporan dari lembaga internasional seperti OECD, World Bank dan IMF yang akan menyampaikan revisi ke bawah terhadap outlook ekonomi global.

Anggota DPRD Sambut Berakhirnya Kontrak PAM Jaya dan Palyja-Aetra
Indonesia
Anggota DPRD Sambut Berakhirnya Kontrak PAM Jaya dan Palyja-Aetra

Berakhirnya kontrak kerja sama antara PAM Jaya dengan dua mitranya Palyja dan Aetra Jakarta disambut baik anggota Komisi B DPRD DKI.

Bertemu Langsung, Komnas HAM Ungkap Kondisi Kesehatan Lukas Enembe
Indonesia
Bertemu Langsung, Komnas HAM Ungkap Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menemui Gubernur Papua Lukas Enembe.

Hakim Tolak Praperadilan MAKI Pada Mendag Soal Mafia Minyak Goreng
Indonesia
Hakim Tolak Praperadilan MAKI Pada Mendag Soal Mafia Minyak Goreng

Pernyataan Menteri Perdagangan di dalam pemberitaan tersebut bukan merupakan bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa pihak Kementerian Perdagangan telah melakukan penyelidikan maupun penyidikan.

Ketua DPR Ingatkan Aturan Distribusi Pertalite Harus Jamin Subsidi BBM Tepat Sasaran
Indonesia
Ketua DPR Ingatkan Aturan Distribusi Pertalite Harus Jamin Subsidi BBM Tepat Sasaran

Revisi peraturan terkait penggunaan Pertalite harus dikaji sebaik mungkin.

Ini Barang Yang Tidak Kena PPN 11 Persen
Indonesia
Ini Barang Yang Tidak Kena PPN 11 Persen

Pemerintah turut membebaskan pajak untuk pelaku UMKM dengan omzet sampai Rp 500 juta, memberikan fasilitas PPN final dengan besaran tertentu yang lebih kecil yaitu 1 persen, 2 persen atau 3 persen.

Landasan Khidmah dan Tantangan NU ke Depan
Indonesia
Landasan Khidmah dan Tantangan NU ke Depan

Tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian Nahdlatul Ulama (NU) adalah ideologisasi, sinergi, dan berpikir global.

Ramai Kritik Formula E, Pimpinan DPRD Sebut Stabilitas Politik DKI Tidak Wajar
Indonesia
Ramai Kritik Formula E, Pimpinan DPRD Sebut Stabilitas Politik DKI Tidak Wajar

Penyelenggaraan Formula E di Jakarta terus menjadi perhatian masyarakat dan DPRD.

Cak Imin Tegaskan PKB dan Gerindra Tengah Siapkan Deklarasi Capres
Indonesia
Cak Imin Tegaskan PKB dan Gerindra Tengah Siapkan Deklarasi Capres

Cak Imin enggan membeberkan mengenai waktu pendeklarasian Capres-Cawapres 2024 dari PKB dan Partai Gerindra.

Polri Tangkap 19 Tersangka Kasus Penyelewengan BBM
Indonesia
Polri Tangkap 19 Tersangka Kasus Penyelewengan BBM

Pemerintah Indonesia tengah gencar melakukan pengetatan distribusi BBM bersubsidi. Dan melakukan penegakan hukum bagi yang melanggar. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebutkan pihaknya telah menangkap 19 orang penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) di enam wilayah.