MerahPutih.com - Kelompok mahasiswa bakal mengadakan demo besar-besaran di seluruh penjuru negeri. Demo mereka untuk menolak perpanjangan isu masa jabatan presiden.
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan bahwa sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden telah senapas dengan partai, yaitu untuk taat dengan konstitusi.
Sementara, isu tersebut disampaikan oleh orang-orang di sekitar kekuasaan dan sejumlah ketua umum partai politik.
Baca Juga:
Pimpinan DPR Nilai Demo Mahasiswa ke Presiden Jokowi Salah Alamat
Untuk itu, Hasto juga meminta kepada berbagai partai yang sebelumnya mengusulkan tentang penundaan pemilu agar memberikan pernyataan tegas dan penjelasan kepada publik dan mahasiswa.
“Kalau sikap dari PDIP, dari Presiden Jokowi sejak awal kami nyatakan sudah sangat tegas. Hanya ada orang-orang di sekitar kekuasaan itu,” ucapnya kepada wartawan, Minggu (10/4).
Presiden Jokowi juga telah mengingatkan dan melarang menteri-menterinya untuk melakukan gerakan-gerakan di luar mandat yang diterima agar fokus pada tugasnya.
“Dan tadi Pak Presiden memimpin rapat terbatas untuk membahas persiapan pemilu itu, ini kan merupakan bukti bahwa presiden taat kepada institusi, dan itulah sejak awal diyakini oleh PDIP,” ucap Hasto.
Meskipun demikian, Hasto menegaskan bahwa demo merupakan hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.
“Itu kan diatur konstitusi,” ucapnya.
“Jadi, jangan salah alamat kalau demo, tetapi demo sebagai hak untuk menyampaikan aspirasi, berserikat, dan diakui konstitusi,” tegas Hasto.
Baca Juga:
Mahasiswa Bakal Demo Besar-besaran Tolak Jokowi Tiga Periode, Mahfud MD Beri Peringatan
Diketahui, BEM SI akan menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara Jakarta, Senin (11/4).
Aksi demonstrasi mahasiswa direncanakan diikuti ribuan mahasiswa yang berasal dari 18 perguruan tinggi (PT) di Indonesia.
Koordinator BEM SI 2022 Luthfi Yufrizal menyampaikan terdapat enam poin utama dalam aksi demonstrasi mahasiswa.
Salah satunya yakni mendesak Presiden Jokowi untuk bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara,” ucap Luthfi. (Knu)
Baca Juga:
Akun WhatsApp Ketum PB PMII Diretas Jelang Aksi Mahasiswa 11 April
