Jokowi Desak PBB Hentikan Agresi Israel ke Palestina Api dan asap membubung selama serangan udara Israel di tengah maraknya kekerasan Israel-Palestina, di Jalur Gaza selatan (11/5/2021). ANTARA FOTO/Ibraheem Abu Mustafa/aww.

MerahPutih.com - Agresi militer Israel ke jalur Gaza, Palestina yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Tak terkecuali Presiden Joko Widodo.

Kepala Negara menyampaikan posisi tegas Indonesia bahwa tindakan Israel mengusir warga Palestina dari Syekh Jarrah, Yerusalem Timur dan menyerang warga sipil Palestina di Masjid Al-Aqsa merupakan tindakan yang tidak dapat dibiarkan.

Baca Juga

[Hoaks atau Fakta]: Tentara Israel Tembaki Menara Masjid di Palestina

“Indonesia juga mengecam meluasnya ketegangan dan kekerasan khususnya di jalur Gaza yang menyebabkan puluhan korban jiwa warga sipil yang tidak berdosa,” kata Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dalam keterangannya di Tangerang, Banten, Rabu (12/5).

Retno juga menegaskan Indonesia mengutuk tindakan tersebut dan mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mengambil langkah nyata terhadap pelanggaran yang terus dilakukan oleh Israel.

Menlu RI Retno LP Marsudi. (Foto: Dokumentasi BPMI Setpres)
Menlu RI Retno LP Marsudi. (Foto: Dokumentasi BPMI Setpres)

Ditegasnya Retno, Indonesia terus berusaha semaksimal mungkin di semua lini untuk membantu rakyat Palestina, termasuk di Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP).

“Indonesia juga terus mendesak agar Dewan Keamanan PBB dapat mengambil langkah nyata menghentikan seluruh kekerasan dan menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi Palestina,” ucapnya.

Tak hanya di PBB, Indonesia juga mengusulkan agar Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non Blok (GNB) untuk dapat segera melakukan pertemuan khusus untuk membahas ini.

“Sudah terlalu lama hak-hak bangsa dan rakyat Palestina digerogoti oleh Israel. Indonesia akan terus bersama rakyat dan bangsa Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya,” tegas Menlu. (Knu)

Baca Juga

Konflik Memanas, 35 Warga Palestina Meninggal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Korlantas Polri Antisipasi Lonjakan Kendaraan saat Libur Panjang Akhir Oktober
Indonesia
Korlantas Polri Antisipasi Lonjakan Kendaraan saat Libur Panjang Akhir Oktober

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah menyiapkan skema pengamanan terkait libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 29 Oktober hingga 1 November 2020.

KPU Minta Pemilih Bawa Alat Tulis Sendiri ke TPS
Indonesia
KPU Minta Pemilih Bawa Alat Tulis Sendiri ke TPS

Meskipun di TPS ada 5 pulpen yang tersedia tapi itu kan sebenarnya kebutuhan untuk petugas

Ketua KPK Firli Bahuri Divonis Bersalah Langgar Kode Etik
Indonesia
Ketua KPK Firli Bahuri Divonis Bersalah Langgar Kode Etik

“Menyatakan Terperiksa (Firli Bahuri) bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku,” kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Panggabean

Perayaan Malam Natal di Katedral Jakarta Berjalan Kondusif, Umat Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Perayaan Malam Natal di Katedral Jakarta Berjalan Kondusif, Umat Patuhi Protokol Kesehatan

Perayaan misa malam Natal di Katedral Jakarta berjalan lancar dan aman.

Besok Anies Rapat dengan Menteri Airlangga Bahas Penutupan Perkantoran
Indonesia
Besok Anies Rapat dengan Menteri Airlangga Bahas Penutupan Perkantoran

Anies bersama Airlangga Hartarto akan menggelar rapat pada Sabtu (12/9) besok

Perpanjang PPKM Mikro, Pemerintah Kembali Berlakukan WFH
Indonesia
Perpanjang PPKM Mikro, Pemerintah Kembali Berlakukan WFH

“Work from home 75 persen,” kata Airlangga

Vonis Benny Tjokro-Heru Hidayat Diyakini Akan Lebih Berat Dari Tuntutan Jaksa
Indonesia
Pekan Depan MK Mulai Gelar Sidang Pengujian Undang-Undang
Indonesia
Pekan Depan MK Mulai Gelar Sidang Pengujian Undang-Undang

Dalam situasi pandemi, kesehatan dan keselamatan semua pihak harus diutamakan

Selain Nasional, Pecah Rekor Penambahan Kasus COVID-19 Juga Terjadi di Jakarta
Indonesia
Selain Nasional, Pecah Rekor Penambahan Kasus COVID-19 Juga Terjadi di Jakarta

WHO sendiri menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5 persen

Dirut Jiwasraya Bantah Rekayasa Hasil Laporan Keuangan 2018
Indonesia