Jokowi Bubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Presiden RI Joko Widodo saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13-7-2020). ANTARA/Desca Lidya Natalia/am

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pembubaran melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditandatangani Jokowi pada 20 Juli 2020.

Baca Juga:

Sekolah Dimulai, KPAI Minta Gugus Tugas COVID-19 Pantau Ketat Sekolah

Sebagai gantinya, akan dibentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berada di bawah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Komite ini terdiri atas tiga unsur, yakni Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tertuang dalam pasal 20 Perpres Nomor 82 Tahun 2020. Dalam pasal ini, Gugus Tugas dapat dibubarkan setelah pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat pusat maupun daerah.

Ketua Gugus Tugas, Doni Monardo di Istana Kepresidenan, Provinsi DKI Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA/Humas setkab/Rahmat/pri. (ANTARA/Humas setkab/Rahmat)
Ketua Gugus Tugas, Doni Monardo di Istana Kepresidenan, Provinsi DKI Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA/Humas setkab/Rahmat/pri. (ANTARA/Humas setkab/Rahmat)

Seperti yang tertuang dalam ayat (1), tertulis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan COVID-19 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk oleh Gubernur dan Bupati/Wali kota, tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sampai dengan keanggotaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.

Kemudian pada pasal 2, dinyatakan sejak dibentuk dan ditetapkannya keanggotaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah, maka Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Begitu juga Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah dibubarkan.

Baca Juga:

Gugus Tugas Nasional Luncurkan Mesin Deteksi COVID-19

Pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah selanjutnya dilaksanakan oleh Komite Kebijakan dan atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat pusat atau daerah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi membentuk tim khusus satuan tugas untuk PEN dan Penanganan COVID-19 melalui Perpres Nomor 82 tahun 2020. Ketua Tim Pelaksana dua satuan tugas ini adalah Menteri BUMN Erick Thohir.

Sedangkan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 diberikan ke Doni Monardo dan Ketua Satgas PEN adalah Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin. (Knu)

Baca Juga:

Buntut Penyebaran COVID di Secapa AD, Gugus Tugas Ingatkan Hati-hati di Pendidikan Berbasis Asrama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 KPU Akan Libatkan Gugus Tugas COVID-19 dan Kemenkes Dalam Pilkada 2020
Indonesia
KPU Akan Libatkan Gugus Tugas COVID-19 dan Kemenkes Dalam Pilkada 2020

Viryan mengatakan, pelibatan Gugus Tugas COVID- 19 dan Kemenkes ini dilakukan di seluruh Indonesia. Tujuannya mengedepankan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemi COVID-19.

[HOAKS atau FAKTA]: Penguburan Ribuan Produk Asal Prancis di Arab Saudi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Penguburan Ribuan Produk Asal Prancis di Arab Saudi

Akun Facebook Raffasya II mengunggah video disertai dengan narasi yang menggambarkan penguburan massal produk Perancis pada 30 Oktober 2020.

Pandemi COVID-19, Agus Rahardjo: Jangan Membahas Kenaikan Gaji Pimpinan KPK
Indonesia
Pandemi COVID-19, Agus Rahardjo: Jangan Membahas Kenaikan Gaji Pimpinan KPK

Agus justru menyarankan pembahasan kenaikan gaji dialihkan menjadi pembahasan menyumbangkan gaji para pimpinan KPK untuk membantu penanganan pandemi COVID-19.

Megawati Tugaskan DPP PDIP Konsolidasi Jatim, Khususnya Surabaya
Indonesia
Megawati Tugaskan DPP PDIP Konsolidasi Jatim, Khususnya Surabaya

Di Surabaya, PDIP memiliki banyak panglima yang mampu membawa kehormatan partai

 Komisi III Sebut Stafsus Andi Taufan Offside, Jokowi Diminta Turun Tangan
Indonesia
Komisi III Sebut Stafsus Andi Taufan Offside, Jokowi Diminta Turun Tangan

"Saya melihat langkah yang dilakukan Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Taufan Garuda Putra sudah offside," kata Aboe Bakar

DPRD Minta Anies Batalkan Formula E
Indonesia
DPRD Minta Anies Batalkan Formula E

Bakal banyak wisatawan dan mungkin peserta yang membatalkan perjalanan ke Indonesia karena Corona

PDIP Tolak PMN Rp15 Triliun untuk Talangi Jiwasraya
Indonesia
PDIP Tolak PMN Rp15 Triliun untuk Talangi Jiwasraya

Kegagalan Jiwasraya membayar polis kepada nasabah tidak serta merta menjadi tanggung jawab negara secara keseluruhan.

Kritik Penerapan Ganjil-Genap, PKS: Risiko Tinggi Ada di Kendaraan Umum
Indonesia
Kritik Penerapan Ganjil-Genap, PKS: Risiko Tinggi Ada di Kendaraan Umum

Hingga saat ini, jumlah kasus penularan di perkantoran dan kendaraan umum menjadi yang tertinggi

Pemprov Tunggu Evaluasi Draf APBD DKI 2020 dari Kemendagri
Indonesia
Pemprov Tunggu Evaluasi Draf APBD DKI 2020 dari Kemendagri

Dokumen APBD anggaran 2020 itu diserahkan Pemprov DKI ke Kemendagri setelah selesai dibahas.

Tak Lagi Yurianto, Pemerintah Ganti Jubir Penanganan COVID-19
Indonesia
Tak Lagi Yurianto, Pemerintah Ganti Jubir Penanganan COVID-19

Posisinya digantikan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito.