Jokowi Bisa Pecat Kepala Daerah Tanpa Persetujuan DPRD, Ini Aturan Rujukannya Presiden Jokowi saat menghadiri KTT G20 (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut punya kewenangan penuh untuk kepala daerah yang bandel. Terutama yang tak patuh protokol kesehatan.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menegaskan secara hukum, Presiden Joko Widodo bisa memberhentikan kepala daerah.

Baca Juga

DPR: Mendagri tak Bisa Asal Copot Kepala Daerah

Terutama bagi mereka yang melanggar sumpah jabatannya. Atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala daerah. Pemerintah pusat memberhentikan kepala daerah tanpa harus menunggu proses politik di DPRD.

"Ini jelas diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," kata Petrus kepada MerahPutih.com di Jakarta, Selasa (24/11).

Bahkan, kata Petrus, proses pemberhentian kepala daerah melalui pemerintah pusat lebih sederhana. Pasalnya, hanya bergantung pada hasil pemeriksaan pemerintah pusat (tanpa proses politik di DPRD). Lalu hasilnya diserahkan kepada Mahkamah Agung.

"Untuk diperiksa dan diputuskan bersalah atau tidak," sebut Petrus

Petrus Selestinus (ketiga dari kiri) dalam diskusi publik #Gerakan2019GantiPresiden di Menteng,Jakarta Pusat (MP/Gomes Roberto)
Petrus Selestinus (ketiga dari kiri) dalam diskusi publik #Gerakan2019GantiPresiden di Menteng,Jakarta Pusat (MP/Gomes Roberto)

Ini berlaku bila DPRD yang berwewenang memberhentikan kepala daerah tidak menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UU 23 Tahun 2014.

"Maka pemerintah pusat bisa melakukan pemberhentian tersebut," terang pria asal Maumere, NTT ini.

Karena itu, Petrus mengingatkan agar kepala daerah wajib menjalankan tugasnya terutama saat ini memastikan protokol kesehatan. Seperti dijalankan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan peraturan turunannya.

Baca Juga

Yusril Tegaskan Presiden dan Mendagri tak Bisa Copot Kepala Daerah

Jika ada yang tidak menjalankan UU Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, kata dia, pemerintah pusat bisa memberhentikan melalui mekanisme Pasal 81 UU Pemda.

Contohnya Gubernur DKI Anies Baswedan atau wakilnya yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan Polda Metro Jaya terkait dugaan pembiaran kerumunan di acara Rizieq Shihab beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas mengenai Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PCPEN), Senin (23/11) pagi. (Foto: Humas/Rahmat)
Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas mengenai Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PCPEN), Senin (23/11) pagi. (Foto: Humas/Rahmat)

Bisa saja diberhentikan oleh pemerintah pusat jika DPRD DKI tidak melakukan proses politik itu, mekanisme melalui Pasal 81 UU Pemda.

"Begitu juga kepala daerah lainnnya yang lalai menjalankan kewajibannya," pungkas dia.

Berikut ini bunyi Pasal 81 UU Pemda

(1) Dalam hal DPRD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang:

a. melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;b. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j; dan/ataud. melakukan perbuatan tercela.(2) Untuk melaksanakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepaladaerah untuk menemukan bukti-bukti terhadappelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atauwakil kepala daerah.(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah Pusat kepada Mahkamah Agung untuk mendapat keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.(4) Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran, Pemerintah Pusat memberhentikan kepaladaerah dan/atau wakil kepala daerah.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 67 huruf b:Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: (b). menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;c. menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun;d. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;e. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;f. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e;g. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;h. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;i. melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; danj. meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. (Knu)

Baca Juga

Mendagri Ancam Copot Kepala Daerah yang Langgar Prokes, Pakar Hukum: Jangan Sok Kuasa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kontras Desak Kemenkumham Bebaskan Pelaku Pemufakatan Makar Papua Merdeka
Indonesia
Kontras Desak Kemenkumham Bebaskan Pelaku Pemufakatan Makar Papua Merdeka

Kontras melanjutkan, mereka berhak mendapatkan hak atas kesehatan.

Pemerintah Jamin Indonesia Takkan Bernasib Sama dengan Wuhan
Indonesia
Pemerintah Jamin Indonesia Takkan Bernasib Sama dengan Wuhan

Menurut Yuri, kecenderungan penyakit ini secara klinis tidak seperti yang dbayangkan di Wuhan

Trump dan Biden Gelar Debat Perdana
Indonesia
Trump dan Biden Gelar Debat Perdana

Trump dan Biden menjawab pertanyaan-pertayaan dari wartawan Fox News, Chris Wallace, di hadapan sekitar 100 orang yang akan menyaksikannya secara langsung.

Harapan Ketum PBNU di Hari Natal
Indonesia
Harapan Ketum PBNU di Hari Natal

Di hari kelahiran Yesus Kristus, Said mengharapkan bangsa Indonesia dapat hidup secara damai ke depannya.

 Anies Apresiasi PMI Sigap Lakukan Sterilisasi Jakarta dengan Disinfektan
Indonesia
Anies Apresiasi PMI Sigap Lakukan Sterilisasi Jakarta dengan Disinfektan

"Alat-alat yang digunakan adalah alat-alat yang sangat sesuai dengan apa yang harus dilakukan yaitu membuat embun, dimana embun itu mengandung zat-zat kimia yang bisa melakukan sterilisasi," kata Anies

 Polisi Belum Terima Laporan Ancaman Terhadap Panitia dan Pembicara Diskusi UGM
Indonesia
Polisi Belum Terima Laporan Ancaman Terhadap Panitia dan Pembicara Diskusi UGM

"Polisi melindungi semua warga negara. Jika ada yang merasa terancam silahkan melapor ke kepolisian terdekat," ucap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda DIY, Kombes Yulianto

Wagub DKI Prihatin Menteri Edhy Dicokok KPK
Indonesia
Wagub DKI Prihatin Menteri Edhy Dicokok KPK

Untuk status nasib orang kepercayaan Prabowo Subianto itu, nanti akan dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Anita Kolopaking Penuhi Panggilan Bareskrim
Indonesia
Anita Kolopaking Penuhi Panggilan Bareskrim

Anita sempat mangkir dari pemeriksaan penyidik pada panggilan pertama

FBI Deteksi Rencana Demo Bersenjata Saat Pelantikan Biden
Dunia
FBI Deteksi Rencana Demo Bersenjata Saat Pelantikan Biden

Garda Nasional diberi wewenang mengirim hingga 15.000 tentara ke Washington

KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Jember
Indonesia
KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Jember

Ali enggan menyampaikan secara rinci mengenai dugaan kasus maupun pihak yang telah dimintai keterangan lantaran masih dalam tahap penyelidikan