Jokowi Bisa Pecat Kepala Daerah Tanpa Persetujuan DPRD, Ini Aturan Rujukannya Presiden Jokowi saat menghadiri KTT G20 (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut punya kewenangan penuh untuk kepala daerah yang bandel. Terutama yang tak patuh protokol kesehatan.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menegaskan secara hukum, Presiden Joko Widodo bisa memberhentikan kepala daerah.

Baca Juga

DPR: Mendagri tak Bisa Asal Copot Kepala Daerah

Terutama bagi mereka yang melanggar sumpah jabatannya. Atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala daerah. Pemerintah pusat memberhentikan kepala daerah tanpa harus menunggu proses politik di DPRD.

"Ini jelas diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," kata Petrus kepada MerahPutih.com di Jakarta, Selasa (24/11).

Bahkan, kata Petrus, proses pemberhentian kepala daerah melalui pemerintah pusat lebih sederhana. Pasalnya, hanya bergantung pada hasil pemeriksaan pemerintah pusat (tanpa proses politik di DPRD). Lalu hasilnya diserahkan kepada Mahkamah Agung.

"Untuk diperiksa dan diputuskan bersalah atau tidak," sebut Petrus

Petrus Selestinus (ketiga dari kiri) dalam diskusi publik #Gerakan2019GantiPresiden di Menteng,Jakarta Pusat (MP/Gomes Roberto)
Petrus Selestinus (ketiga dari kiri) dalam diskusi publik #Gerakan2019GantiPresiden di Menteng,Jakarta Pusat (MP/Gomes Roberto)

Ini berlaku bila DPRD yang berwewenang memberhentikan kepala daerah tidak menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UU 23 Tahun 2014.

"Maka pemerintah pusat bisa melakukan pemberhentian tersebut," terang pria asal Maumere, NTT ini.

Karena itu, Petrus mengingatkan agar kepala daerah wajib menjalankan tugasnya terutama saat ini memastikan protokol kesehatan. Seperti dijalankan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan peraturan turunannya.

Baca Juga

Yusril Tegaskan Presiden dan Mendagri tak Bisa Copot Kepala Daerah

Jika ada yang tidak menjalankan UU Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, kata dia, pemerintah pusat bisa memberhentikan melalui mekanisme Pasal 81 UU Pemda.

Contohnya Gubernur DKI Anies Baswedan atau wakilnya yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan Polda Metro Jaya terkait dugaan pembiaran kerumunan di acara Rizieq Shihab beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas mengenai Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PCPEN), Senin (23/11) pagi. (Foto: Humas/Rahmat)
Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas mengenai Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PCPEN), Senin (23/11) pagi. (Foto: Humas/Rahmat)

Bisa saja diberhentikan oleh pemerintah pusat jika DPRD DKI tidak melakukan proses politik itu, mekanisme melalui Pasal 81 UU Pemda.

"Begitu juga kepala daerah lainnnya yang lalai menjalankan kewajibannya," pungkas dia.

Berikut ini bunyi Pasal 81 UU Pemda

(1) Dalam hal DPRD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang:

a. melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;b. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j; dan/ataud. melakukan perbuatan tercela.(2) Untuk melaksanakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepaladaerah untuk menemukan bukti-bukti terhadappelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atauwakil kepala daerah.(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah Pusat kepada Mahkamah Agung untuk mendapat keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.(4) Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran, Pemerintah Pusat memberhentikan kepaladaerah dan/atau wakil kepala daerah.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 67 huruf b:Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: (b). menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;c. menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun;d. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;e. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;f. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e;g. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;h. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;i. melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; danj. meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. (Knu)

Baca Juga

Mendagri Ancam Copot Kepala Daerah yang Langgar Prokes, Pakar Hukum: Jangan Sok Kuasa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiga Tahanan dan Satu Narapi Rutan Banda Aceh Kabur
Indonesia
Tiga Tahanan dan Satu Narapi Rutan Banda Aceh Kabur

Tiga tahanan dan seorang narapidana Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh yang berada di kawasan Kahju, Aceh Besar, kabur.

DKI Siap Lakukan Vaksinasi COVID-19 di 453 Fasilitas Kesehatan
Indonesia
DKI Siap Lakukan Vaksinasi COVID-19 di 453 Fasilitas Kesehatan

Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 1 diperuntukan bagi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran.

Setu Babakan Diprediksi Bakal Dibanjiri Wisatawan Hari Ini
Indonesia
Setu Babakan Diprediksi Bakal Dibanjiri Wisatawan Hari Ini

Pedagang juga tidak dibolehkan menyediakan tempat duduk lesehan

Sebelum Datang ke Jawa, Pemudik Positif COVID-19 Dikarantina di Lampung
Indonesia
Sebelum Datang ke Jawa, Pemudik Positif COVID-19 Dikarantina di Lampung

Segala upaya yang telah dilakukan dapat mencegah terjadinya teori bola pingpong, dimana kasus aktif COVID-19 berpindah-pindah antar wilayah.

Sesalkan Demo Anarkis, Ketua Sahabat Polisi Bandung David Cahyadi Saran Penyelesaian UU Cipta Kerja di MK
Indonesia
Sesalkan Demo Anarkis, Ketua Sahabat Polisi Bandung David Cahyadi Saran Penyelesaian UU Cipta Kerja di MK

Bagi yang tidak puas dengan UU Cipta Kerja bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Muhammad Kece Dijebloskan ke Penjara, Puluhan Videonya Dalam Proses Takedown
Indonesia
Muhammad Kece Dijebloskan ke Penjara, Puluhan Videonya Dalam Proses Takedown

Sementara itu ada puluhan video yang diproduksi oleh Muhammad Kece dengan pembahasan serupa

Pemprov DKI Tolak Beri Izin Pembukaan untuk 58 Tempat Karaoke
Indonesia
Pemprov DKI Tolak Beri Izin Pembukaan untuk 58 Tempat Karaoke

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menolak 58 pengajuan izin pembukaan tempat karaoke meskipun pengelola sudah mengajukan permohonan di tengah pandemi COVID-19 dengan melampirkan ketentuan protokol kesehatan.

[Hoaks atau Fakta]: Israel Bersekutu Dengan ISIS
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Israel Bersekutu Dengan ISIS

Wartawan yang mengkhususkan diri dalam urusan Israel di Petra Agency, Yahya Matalqa, telah menyatakan bahwa terjemahan yang dilampirkan pada video itu tidak benar.

PFI: Aturan Larangan Foto Sidang Pengadilan Kekang Kemerdekaan Pers
Indonesia
PFI: Aturan Larangan Foto Sidang Pengadilan Kekang Kemerdekaan Pers

Larangan mengambil foto, rekaman audio dan atau rekaman audio visual hanya boleh pada kasus kesusilaan atau anak.

Bareskrim Polri Bongkar Penipuan Nasabah BNI
Indonesia
Bareskrim Polri Bongkar Penipuan Nasabah BNI

Dittipideksus Badan Reserse Kriminal Polri menangkap tersangka MBS terkait kasus dugaan tindak pidana perbankan dan penipuan.