Jokowi Berikan Grasi ke Annas Maamun, PKS: Mengapa Ba'asyir Tidak! Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bukhori Yusuf saat diwawancarai usai acara Rapat Koordinasi Nasional PKS di Hotel Bidakara Jakarta, Jumat (15-11-2019). (ANTARA/ Abdu Faisal)

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan grasi atau pengurangan masa hukuman terhadap mantan Gubernur Riau, Annas Maamun. Annas merupakan terpidana kasus suap terkait alih fungsi hutan di Riau.

"Alasan kemanusiaan itu subjektif, everybody bisa mengatakan itu alasan kemanusiaan," kata mantan anggota Komisi III DPR dari fraksi PKS, Bukhori Yusuf dalam diskusi bertajuk 'Hentikan Diskon Hukuman Koruptor' di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12).

Baca Juga

Ini Alasan Jokowi Berikan Grasi untuk Terpidana Korupsi Annas Maamun

Bukhori merasa heran atas pemberian grasi kepada politikus Partai Golkar tersebut. Sebab, ratusan terpidana yang telah lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit justru tidak diberikan grasi.

Politikus Partai Dakwah ini lantas membandingkan sikap Jokowi terhadap narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Menurut Bukhori, Jokowi semestinya juga memberikan grasi kepada Ba'asyir.

"Ba'asyir dari sisi usia lebih tua dan penyakit juga," kata Bukhori.

Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun (kedua kiri) di Pengdilan Tipikor Bandung. ANTARA FOTO/Agus Bebeng/pri.
Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun (kedua kiri) di Pengdilan Tipikor Bandung. ANTARA FOTO/Agus Bebeng/pri.

Diketahui, Jokowi melalui Keputusan Presiden nomor 23/G tahun 2019 memberikan grasi atau pengurangan masa hukuman kepada Annas Maamun.

Baca Juga

ICW Minta Jokowi Cabut Grasi Eks Gubernur Riau

Annas dihukum 7 tahun penjara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Hukuman itu bertambah 1 tahun dari vonis Pengadilan Tipikor Bandung pada 24 Juni 2015. Annas dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara korupsi alih fungsi lahan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Annas terbukti menerima suap sebesar Rp 500 juta dari pengusaha Gulat Medali Emas Manurung yang saat itu menjabat Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Suap itu diberikan agar Annas memasukkan permintaan Gulat Manurung dalam surat Gubernur Riau tentang revisi kawasan hutan meskipun lahan yang diajukan bukan termasuk rekomendasi tim terpadu.

Baca Juga

PKS: Jangan-Jangan Presiden Tak Sadar yang Diberi Grasi adalah Terpidana Korupsi

Dengan grasi yang diberikan Jokowi, hukuman Annas dikurangi setahun dari semula 7 tahun menjadi 6 tahun. Dengan grasi ini, Annas akan menghirup udara bebas pada 3 Oktober 2020 dari semula 3 Oktober 2021. (Pon)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH