Jokowi Beri Peringatan Munculnya Modus Baru Pencucian Uang Tangakapan layar Presiden Jokowi dalam Peringatan 20 Tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/4). (ANTARA/Indra Arief)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara dalam Peringatan 20 Tahun Gerakan Anti Pencucian Uang (APU) PPT, Istana Negara, Senin (18/4).

Jokowi memperingatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta pihak terkait mengenai munculnya modus dan bentuk kejahatan baru terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.

"Muncul berbagai modus dan bentuk-bentuk baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme," ujar Jokowi dalam arahannya pada acara Peringatan 20 tahun Gerakan APU PPT yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/4).

Baca Juga:

Pesan Damai Jokowi di Hari Paskah

Jokowi mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tidak bisa dilakukan oleh PPATK sendiri.

Maka, perlu dukungan semua pihak untuk memaksimalkannya.

"Diperlukan dukungan dari semua pihak instansi pemerintah industri keuangan dan seluruh masyarakat," ucap dia.

Selain itu, kata Jokowi, semua pihak juga perlu membangun sinergi untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan.

Serta meningkatkan upaya penyelamatan upaya pengembalian dan pemulihan keuangan negara.

"Memberikan kepastian hukum kepada para investor baik yang ada di dalam maupun luar negeri dan membangun sistem keuangan Indonesia yang lebih kuat terintegrasi dan berkelanjutan," ungkapnya.

Baca Juga:

Proyek Islamic Center Hadiah untuk Jokowi, 35 Rumah Warga Kena Gusur

Jokowi menilai, PPATK juga perlu terus meningkatkan layanan digital.

Seperti mengembangkan platform-platform pelayanan baru, menyempurnakan terobosan layanan digital yang sudah dimiliki. Hingga mengembangkan pusat pelayanan digital yang lengkap, terintegrasi, dan real time.

"Termasuk mampu melayani para pemangku kepentingan dengan cepat, mudah, dan akurat,” lanjutnya.

Kemudian, Presiden Jokowi dalam arahannya meminta seluruh kementerian dan lembaga, termasuk PPATK sebagai vocal point dan financial intelligence unit harus jeli dan mampu bergerak cepat.

Termasuk memiliki kemampuan dan perangkat untuk menangani modus-modus baru tindak pidana pencucian uang.

Termasuk pendanaan teroris yang telah melewati batas-batas negara serta telah menjadi kejahatan internasional.

“Lakukan antisipasi sedini mungkin di berbagai tingkatan untuk mencegah upaya-upaya yang dapat mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan kita,” ujar Jokowi. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Pastikan Pencairan THR PNS, Gaji Ke-13 dan Tunjangan Kinerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kenaikan Harga Telur Ayam Tidak Lepas dari Dampak Pandemi COVID-19
Indonesia
Kenaikan Harga Telur Ayam Tidak Lepas dari Dampak Pandemi COVID-19

"Adapun penyebab kenaikan harga telur ayam ras tidak lepas dari dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan terganggunya suplai dan demand," ucap Eli di Jakarta, Kamis (25/8).

Waspada, BPOM Temukan Kopi Miliki Kandungan Berbahaya
Indonesia
Waspada, BPOM Temukan Kopi Miliki Kandungan Berbahaya

BPOM melakukan operasi penindakan terhadap sarana ilegal yang memproduksi pangan dan obat tradisional mengandung bahan kimia obat.

Kenaikan Harga Minyak Goreng Tetap Jadi Beban Petani Sawit
Indonesia
Kenaikan Harga Minyak Goreng Tetap Jadi Beban Petani Sawit

Petani sawit tak sepenuhnya menikmati naiknya harga minyak goreng (migor) yang disebabkan keputusan pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) kemasan.

Demokrat Berpotensi Gabung Koalisi PKB–PKS
Indonesia
Demokrat Berpotensi Gabung Koalisi PKB–PKS

Setelah menggagas koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam barisan Koalisi Semut Merah, kini Partai Demokrat juga berpotensi bergabung dalam koalisi ini.

DPD dan Pemerintah Duduk Bareng Bahas RPP Pelaksanaan Otsus Papua
Indonesia
DPD dan Pemerintah Duduk Bareng Bahas RPP Pelaksanaan Otsus Papua

DPD RI mengapresiasi langkah Jokowi yang telah menandatangani UU No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Berbagai Langkah Pemerintah Atasi Tingginya Inflasi di Daerah
Indonesia
Berbagai Langkah Pemerintah Atasi Tingginya Inflasi di Daerah

pemerintah akan memanfaatkan platform perdagangan digital dan memberikan subsidi ongkos angkut untuk memperlancar distribusi rantai pasok.

Perkembangan Kripto Diharapkan Bisa Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Indonesia
Perkembangan Kripto Diharapkan Bisa Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

"Qoin Crypto juga siap mendukung regulasi yang sedang dipersiapkan pemerintah terkait kripto sehingga perkembangan kripto dapat turut mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (24/3).

LPSK Tolak Permohonan Perlindungan Istri Irjen Ferdy Sambo
Indonesia
LPSK Tolak Permohonan Perlindungan Istri Irjen Ferdy Sambo

Permohonan tersebut ditolak karena LPSK menilai istri mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, itu tidak kooperatif dan laporan permohonannya dinilai janggal.

Satgas COVID-19 Keluarkan Aturan Terbaru Perjalanan Saat Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Satgas COVID-19 Keluarkan Aturan Terbaru Perjalanan Saat Natal dan Tahun Baru

Bagi yang baru mendapatkan vaksin pertama, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapid test

Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar saat OTT Bupati Banyuasin
Indonesia
Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar saat OTT Bupati Banyuasin

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam pemeriksaan itu, tim penyidik mendalami tentang uang Rp 1,5 miliar yang ditemukan saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Dodi Reza.