Jokowi Bakal Gabungkan BUMN Pariwisata dan Penerbangan Presiden Joko Widodo dalam rapat dengan pimpinan MPR. (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Pariwisata dan penerbangan menjadi dua sektor yang sangat terpukul oleh kontraksi ekonomi. Tercatat, jumlah wisatawan mancanegara yang melancong ke Indonesia hanya 482 ribu orang di periode tersebut atau menurun 81 persen secara kuartal ke kuartal dan turun 87 persen.

Pemerintah pun, mengkaji kemungkinan untuk menggabungkan BUMN sektor penerbangan dan pariwisata agar industri di kedua sektor tersebut bisa lebih kokoh dan memiliki bisnis yang terakselerasi.

Presiden Jokowi meminta bawahanya, mengkaji bandara-bandara yang berpotensi jadi hub dan super hub sesuai letak geografis dan karakter wilayahnya.

Baca Juga:

Anak Buah Anies Beberkan Tingkat Kesembuhan COVID DKI di Atas Angka Nasional

“Kita harus berani tentukan bandara yang berpotensi jadi internasional hub,” ujar Jokowi.

Jokowi mencatat terdapat delapan bandar udara (bandara) internasional di Indonesia yang berpotensi jadi hub dan super hub untuk mentransformasi industri penerbangan dan pariwisata.

Delapan bandara tersebut yakni, Bandara Ngurah Rai (Bali), Seokarno Hatta (Banten), Kualanamu (Sumatera Utara), Jogjakarta, Balikpapan (Kalimantan Timur), Hassanudin (Sulawesi Selatan), Sam Ratulangi (Sulawesi Utara), dan Juanda (Jawa Timur),” kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas mengenai penggabungan BUMN Aviasi dan Pariwisata di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, (6/8).

Terminal 3 Bandara Soetta
Terminal 3 Bandara Soetta.

Saat ini, kata Jokowi, jumlah hub penerbangan di Indonesia terlalu banyak dan tidak merata. Indonesia mengklaim memiliki 30 bandara internasional. Bahkan, negara lain yang tidak memiliki bandara internasional sebanyak Indonesia.

“Apakah diperlukan sebanyak ini ? Negara-negara lain saya kira tidak melakukan ini. Coba dilihat, dan sembilan persen lalu lintas terpusat hanya di empat bandara, di Seokarno Hatta, Ngurah Rai Bali, Juanda, dan Kualanamu,” ujarnya.

Baca Juga:

Ini Skema Bantuan bagi Pegawai dengan Gaji di Bawah Rp5 Juta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Hatta Rajasa Minta DPR Kritisi Omnibus Law
Indonesia
Hatta Rajasa Minta DPR Kritisi Omnibus Law

"Dalam prosesnya DPR harus kritis juga justru jangan sampai menimbulkan ketidakpastian," kata Hatta

KAI Daop 6 Perpanjang Operasional Kereta Api Luar Biasa sampai 11 Juni
Indonesia
KAI Daop 6 Perpanjang Operasional Kereta Api Luar Biasa sampai 11 Juni

"Petugas di stasiun akan memeriksa seluruh kelengkapan dokumen calon penumpang sebelum diizinkan membeli tiket," kata Eko

Pimpinan DPRD Minta Pemprov DKI Ganti Isi Sembako yang Lebih Bergizi
Indonesia
Pimpinan DPRD Minta Pemprov DKI Ganti Isi Sembako yang Lebih Bergizi

DPRD juga meminta kepada Pemda DKI untuk memperbaiki teknis pemberian bansos itu.

Pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum Golkar Dibuka Hari Ini, Catat Syarat-Syaratnya
Indonesia
Pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum Golkar Dibuka Hari Ini, Catat Syarat-Syaratnya

Munas Golkar akan digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, 3-6 Desember 2019

Kurang Tegasnya Pemerintah Tegakkan 'Social Distancing' Picu Penyebaran Corona
Indonesia
Kurang Tegasnya Pemerintah Tegakkan 'Social Distancing' Picu Penyebaran Corona

Tugas pemerintah adalah mengamankan dan melaksanakan rekomendasi terbaik

 Gibran Resmi Maju di Pilwalkot Solo, Purnomo Tegaskan Dirinya Tak Ambisius Jadi Wali Kota
Indonesia
Gibran Resmi Maju di Pilwalkot Solo, Purnomo Tegaskan Dirinya Tak Ambisius Jadi Wali Kota

Purnomo tidak khawatir jika akhirnya nanti DPP PDIP menjatuhkan rekomendasi pada orang lain. Sebagai kader, Purnomo tetap bersikap tegak lurus mengikuti perintah partai.

[HOAKS atau FAKTA]: Sultan Bahrain Dikawal Robot Pelacak Dilengkapi Pistol
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sultan Bahrain Dikawal Robot Pelacak Dilengkapi Pistol

Akun Yatie Cassad (fb.com/yatie.zelda) mengunggah sebuah video yang menyatakan Sultan Bahrai dikawal robot pelacang dilengkai pistol.

Rencana Pelibatan TNI dalam Tangani Terorisme Berpotensi Langgar Hak Warga
Indonesia
Rencana Pelibatan TNI dalam Tangani Terorisme Berpotensi Langgar Hak Warga

Pasalnya, pengaturan tersebut tidak diikuti mekanisme akuntabilitas militer yang jelas untuk tunduk pada sistem peradilan umum.

APBD 2021 Dibahas, PSI Prediksi Tunjangan PNS DKI Kembali Dipotong
Indonesia
APBD 2021 Dibahas, PSI Prediksi Tunjangan PNS DKI Kembali Dipotong

"Sisa 25 persen tunjangan inilah yang dijanjikan akan diberikan pada 2021," ujar anggota Fraksi PSI DKI Jakarta, Viani Limardi

Peran Media Saat Masa Transisi Menuju Aman COVID-19 dan Produktif
Indonesia
Peran Media Saat Masa Transisi Menuju Aman COVID-19 dan Produktif

Di satu sisi, media akan mengkritisi jika melihat ada kegiatan yang dilakukan pemerintah atau nonpemerintah di wilayahnya yang tidak menerapkan protokol kesehatan