Jokowi Bakal Dipanggil di Persidangan, Pemerintah Pasrah ke Hakim Suasana sidang MK. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

MerahPutih.com - Menkopolhukam Mahfud MD menilai, keinginan pemohon pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK untuk menghadirkan Presiden Joko Widodo dalam persidangan tergantung keputusan hakim.

"Itu biar oleh hakim disampaikan dulu kepada presiden," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/3).

Baca Juga:

KPK Patok Target IPK Indonesia Jadi 45 di 2024

Sebagai mantan hakim MK, Mahfud mengaku mengetahui alur permohonan guna menghadirkan presiden dalam persidangan.

Mahfid menjelaskan, permohonan itu nantinya akan disampaikan termohon yang dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/3/2020). (Antara Foto/Syaiful Hakim)
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/3/2020). (Antara Foto/Syaiful Hakim)

Nantinya, Kemenkumham akan menyampaikan kepada presiden ihwal permohonan tersebut.

"Nanti di sana yang akan menyampaikan jawabannya secara prosedural. Itu biasanya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Presiden Joko Widodo dalam persidangan.

Permintaan ini disampaikan pemohon yang tidak lain adalah sejumlah eks pimpinan KPK seperti Agus Rahardjo, Laode Syarief, dll, melalui kuasa hukum mereka dalam persidangan yang digelar MK, Rabu (4/3).

Baca Juga:

Dewas Rampungkan Kode Etik KPK

Pemohon menilai, kehadiran Jokowi penting untuk memberikan keterangan terkait revisi UU KPK.

"Kami ingin mengingatkan yang mulia Mahkamah Konstitusi tentang permohonan kami untuk menghadirkan Presiden," kata kuasa hukum pemohon Asfinawati, kepada majelis hakim MK.

Dalam persidangan sebelumnya, pemerintah telah memberikan keterangan terkait revisi UU KPK. Dalam hal ini, pemerintah diwakili unsur Kementerian Hukum dan HAM. (Knu)

Baca Juga:

KPK Periksa Bos Borneo Lumbung Energi Samin Tan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rapid Test Massal Ojol dan Opang Solo, 8 Orang Reaktif
Indonesia
Rapid Test Massal Ojol dan Opang Solo, 8 Orang Reaktif

Driver ojol dan opang yang reaktif tersebut sudah diberitahu dan sampel untuk tes swab sudah dikirim.

Kemendag Bantu UKM Raih Pembiayaan Ekspor Disaat Pandemi
Indonesia
Kemendag Bantu UKM Raih Pembiayaan Ekspor Disaat Pandemi

Pembiayaan ekspor ini diharapkan dapat membantu ‘UKM Naik Kelas’ untuk tetap menggerakkan roda usahanya.

Update COVID-19 DKI Kamis (30/4): Pasien Sembuh dan Meninggal Tak Ada Kenaikan
Indonesia
Anies Siapkan 105 Pasar Selama Pemberlakuan PSBB
Indonesia
Anies Siapkan 105 Pasar Selama Pemberlakuan PSBB

Produk Food Station saat ini sudah bisa ditemukan di Bukalapak, Blibli, Shopee dan Tokopedia

Soal Simbol FPI, Polri Jamin Tak Bakal Proses Hukum Pers
Indonesia
Soal Simbol FPI, Polri Jamin Tak Bakal Proses Hukum Pers

Mabes Polri menagaskan poin 2d dalam Maklumat Kapolri soal pelarangan simbol Front Pembela Islam tidak menyinggung media.

Viral Mobil Dinas RI2 Ma'ruf Amin Isi Bensin Eceran, Ini Klarifikasi Setwapres
Indonesia
Viral Mobil Dinas RI2 Ma'ruf Amin Isi Bensin Eceran, Ini Klarifikasi Setwapres

Pengisian BBM dengan jeriken bukan karena kendaraan VVIP berjenis sedan itu kehabisan bahan bakar

Begini Operasi Yustisi 14 Hari Satpol PP Jakarta
Indonesia
Begini Operasi Yustisi 14 Hari Satpol PP Jakarta

Operasi simpatik ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar selalu disiplin menaati protokol kesehatan.

[HOAKS atau FAKTA] Video Susi Pudjiastuti Menari Usai Menteri Edhy Ditangkap KPK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Video Susi Pudjiastuti Menari Usai Menteri Edhy Ditangkap KPK

"BERITA PALING POPULER HARI INI ~VIRAL VIDEO SUSI MENARI USAI MNTRI EDHY DTNGKP KPK~INFO TERKINI"

Jelang Pemberlakuan New Normal, Ini Aturan Main Baru di KRL
Indonesia
Jelang Pemberlakuan New Normal, Ini Aturan Main Baru di KRL

Skenario new normal atau pola hidup baru dengan penyesuaian dengan pandemi Covid-19 sedang dibahas dan disusun oleh berbagai pihak.

 BIN Gelar Rapid Test di Kawasan MRT Blok M Jakarta Selatan
Indonesia
BIN Gelar Rapid Test di Kawasan MRT Blok M Jakarta Selatan

"Tes cepat BIN ini merupakan inisiatif untuk mendeteksi awal terhadap penyebaran COVID – 19," kata Sri Wulandari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/5).