Jokowi Bakal Bubarkan Lembaga Negara Dinilai Bukan Rekayasa Presiden Joko Widodo. ANTARA/Desca Natalia

MerahPutih.com - Semangat Presiden Joko Widodo membubarkan lembaga dan komisi demi efisiensi anggaran maupun mempercepat pelayanan publik perlu mendapat dukungan penuh semua pihak.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menilai, rencana membubarkan lembaga dan komisi merupakan komitmen keseriusan Jokowi mengatasi persoalan-persoalan masyarakat selama masa pandemi.

Baca Juga:

Bubarkan 18 Lembaga, Kajian Pemerintah Harus Matang

"Menyederhanakan birokrasi akan membuat pelayanan tidak berbelit-belit sehingga dampak dari serapan anggaran bisa dirasakan langsung masyarakat sesuai keinginan presiden," ujar Karding kepada wartawan, Rabu (15/7).

Anggota Komisi I DPR itu menyatakan, segala keputusan diambil dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang sehingga manfaat dari hasil keputusan yang diambil bisa dioptimalkan dan dampak negatifnya bisa diminimalisasi.

Selain itu dia meminta pemerintah memperhatikan dan memikirkan nasib para pekerja di lembaga maupun komisi yang akan dibubarkan terutama para pegawai yang selama ini bekerja di lembaga atau komisi tersebut.

Sebelumnya Jokowi mengatakan ada 18 lembaga yang akan dibubarkan dalam waktu dekat, yang menurut dia penghapusan lembaga itu dilakukan untuk mengurangi beban anggaran negara saat pandemi COVID-19.

Presiden Joko Widodo berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7). (BPMI Setpres/Rusman)
Presiden Joko Widodo berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7). (BPMI Setpres/Rusman)

Ia menilai, rencana Jokowi membubarkan 18 lembaga dan komisi membuktikan bahwa kekesalan yang pernah diungkapkan Presiden beberapa waktu lalu, bukan merupakan rekayasa atau gimik (gimmick).

Menurut Karding, rencana itu tindak lanjut dari kejengkelan kepada sejumlah menteri saat rapat kabinet 18 Juni lalu.

"Dengan kata lain, kejengkelan presiden ke menteri yang tidak memiliki sense of crisis bukan gimmik sebagaimana dituduhkan sejumlah pihak kepadanya," kata Karding,

Pada 2016, sebagai contoh, Jokowi membubarkan Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal; Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun.

Baca Juga:

DPR Dukung Langkah Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Negara

Lembaga lain yang dibubarkan saat itu adalah Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, serta Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

Saat itu, Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menyatakan, saat Kabinet Kerja mulai bertugas, total ada 127 lembaga non struktural (LNS). Pada saat itu secara total sudah 21 LNS yang dibubarkan, dengan perincian 11 LNS dibubarkan pada 2014, dua LNS dibubarkan pada 2015, dan sembilan LNS dibubarkan pada 2016. Sehingga pada 2016 tersisa 106 LNS.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan ada 18 lembaga yang akan dibubarkan dalam waktu dekat, yang menurut dia penghapusan lembaga itu dilakukan untuk mengurangi beban anggaran negara saat pandemi COVID-19. (Knu)

Baca Juga:

MPR Ingatkan Pemerintah Tak Asal Bubarkan Lembaga Negara


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH