Jokowi 'Bagi-Bagi Kursi', Pengamat: Elite Happy, Rakyat Gigit Jari! Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin memperkenalkan 12 wakil menteri Kabinet Indonesia Maju (Agus Salim)

MerahPutih.com - Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melantik sejumlah tokoh sebagai Wakil Menteri (Wamen) untuk mengakomodir kepentingan pendukungnya.

"Jokowi memperbanyak wamen karena untuk mengakomodir kepentingan partai-partai pendukungnya yang belum dapat jabatan," kata Ujang kepada wartawan, Jumat, (25/10).

Baca Juga

Jadi Anak Buah Kakak Cak Imin, Ketum Projo Janji Kawal Dana Desa

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini mengakui, memang ada beberapa kementerian yang membutuhkan posisi jabatan Wamen namun tidak sebanyak yang diputuskan oleh Jokowi.

"Memang ada Kementerian yang memang membutuhkan wamen karena kerjaannya banyak seperti Kemenkeu, Kementerian ESDM, kementerian Hukum dan HAM, Kementerian pendidikan. Misalnya kementerian yang membutuhkan Wamen hanya 6. Tapi bisa saja akan mengangkat 11 Wamen," ujarnya

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin

Dengan kondisi demikian, Ujang menilai, eks Gubernur DKI Jakarta ini tengah mempraktikan politik bagi- bagi jabatan untuk mengakomodir kepentingan.

Baca Juga

Eks Bendum 01 Bantu 'Kawal' Prabowo Urus Kemenhan

"Ini tak bagus bagi demokrasi. Karena demokrasi bukan untuk bagi-bagi jabatan. Bukan juga sekedar mengakomodasi lawan dan lawan agar dapat jabatan," ujarnya.

"Sama sekali tidak menguntungkan rakyat. Elite happy. Rakyat gigit jari," kata Ujang menambahkan.

Diketahui, Presiden Jokowi memanggil sejumlah tokoh untuk datang ke Istana Kepresidenan. Mereka akan dilantik menjadi Wakil Menteri (Wamen).

Jokowi kemudian berharap Wamen yang terpilih bisa membantu tugas menterinya.

Baca Juga

Ketum Projo Hingga Putri Harry Tanoe Datang ke Istana Jelang Pelantikan Wakil Menteri

Jokowi kemudian memberi contoh di Kementerian BUMN yang membutuhkan wakil menteri sampai tiga orang karena akan mengurus sekitar 140 perusahaan negara.

"Jadi kalau mengelola perusahaan sebanyak itu, perlu pengawasan, perlu dikontrol, perlu cek, ya kalau memang diperlukan itu ya enggak apa-apa," kata Jokowi.

Berikut 12 Wamen:

  1. Direktur Utama Mining Industry Indonesia (MIND ID) Budi Gunadi Sadikin atau BGS
  2. Mantan Bendahara Umum Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Wahyu Trenggono
  3. Politikus PPP Zainut Tauhid
  4. Puteri Ketua Umum Partai PerindoHaryTanoesoedibjo Angela Tanoesoedibjo
  5. Politikus PSI Surya Tjandra
  6. Mantan Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo
  7. Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmojo
  8. Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar
  9. Ketua Projo Budi Arie
  10. Deputi Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut Alue Dohong
  11. Politikus Golkar Jerry Sambuaga
  12. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara. (Pon)
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSBB Tak Perbolehkan Angkut Penumpang, Pemerintah Diminta Tak Korbankan Nasib Ojol
Indonesia
PSBB Tak Perbolehkan Angkut Penumpang, Pemerintah Diminta Tak Korbankan Nasib Ojol

Edison Siahaan menyesalkan para pengemudi ojek online seakan menjadi korban dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai diterapkan di Jakarta. Pasalnya, mereka tak bisa mengangkut penumpang.

Kejaksaan Agung Didesak Usut Tuntas Kasus Dugaan Pidana Novel Baswedan
Indonesia
Kejaksaan Agung Didesak Usut Tuntas Kasus Dugaan Pidana Novel Baswedan

Sekelompok massa mengatasnamakan Corong Rakyat kembali berunjuk rasa di Kejagung RI, Kamis (2/1)

FPI Temukan Kondom di DWP, Pemprov DKI Segera Panggil Ismaya Live
Indonesia
FPI Temukan Kondom di DWP, Pemprov DKI Segera Panggil Ismaya Live

"Kami mengumpulkan buktinya dulu baru kami panggil," kata Sri

Kabareskrim: Brigjen Prasetijo Dicopot untuk Jaga Harga Diri Polri
Indonesia
Kabareskrim: Brigjen Prasetijo Dicopot untuk Jaga Harga Diri Polri

"Ini komitmen pimpinan Polri dan kami khususnya dari jajaran Bareskrim Polri untuk menjaga marwah institusi," kata Komjen Listyo Sigit

TNI AU Siapkan Pasukan Khusus Evakuasi WNI di Wuhan
Indonesia
TNI AU Siapkan Pasukan Khusus Evakuasi WNI di Wuhan

Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan opsi pemulangan WNI yang masih bertahan di Wuhan

 Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Menteri Yasonna ke KPK
Indonesia
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Menteri Yasonna ke KPK

“Hari ini kami bersama dengan koalisi masyarakat sipil antikorupsi melaporkan saudara Yasonna Laoly selaku Menkumham atas dugaan halangi proses hukum atau obstruction of justice

DPRD DKI Dukung Pemerintah Lakukan Tes Corona Drive-Thru
Indonesia
DPRD DKI Dukung Pemerintah Lakukan Tes Corona Drive-Thru

"Saya juga sampaikan kepada tokoh-tokoh PAN di tingkat nasional, semoga bisa disampaikan pada pemerintah. Kami bersyukur pemerintah memperlihatkan progres yang menenangkan," jelasnya.

Kala Investasi Bodong Menyasar Milenial
Indonesia
Kala Investasi Bodong Menyasar Milenial

Catatan Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan paling tidak, pada Juli 2020, telah menghentikan 99 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin

PP Muhammadiyah Keluarkan Tuntunan Salat Idulfitri di Tengah Darurat Corona
Indonesia
PP Muhammadiyah Keluarkan Tuntunan Salat Idulfitri di Tengah Darurat Corona

Edaran tersebut hendaknya dapat dilaksanakan dan dapat menjadi panduan bagi umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya.

 Legislator PKS Minta Pemerintah Fasilitasi UMKM Produsen APD
Indonesia
Legislator PKS Minta Pemerintah Fasilitasi UMKM Produsen APD

Amin Ak mengatakan hal itu lantaran banyak usaha kecil dan menengah yang memproduksi APD sudah lulus uji standar, kesulitan memasarkan produk mereka karena keterbatasan akses pemasaran.