Jokowi Akui Kualitas Udara Jabodetabek Selama Sepekan Terakhir Sangat Buruk Suasana gedung-gedung bertingkat yang tertutup oleh kabut polusi di Jakarta, Selasa (25/7/2023). (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas tentang polusi udara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8).

Ia mengatakan, perlu mendorong sistem kerja hibrida untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek, yang dalam sepekan terakhir masuk ke kategori sangat buruk.

Baca Juga:

Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia, PSI Minta Pemprov DKI Terapkan WFH

"Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home mungkin. Saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah (jam kerja) 7-5, 2-5, atau angka yang lain," katanya.

Jokowi mengatakan kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir sangat buruk.

Pada Sabtu (12/8), kualitas udara di DKI Jakarta berada di angka 156 atau masuk kategori tidak sehat. Menurut Jokowi, kemarau panjang hingga penggunaan sumber energi dari batu bara menjadi faktor penyebab buruknya kualitas udara di Jabodetabek.

"Kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur," katanya.

Ia memerintahkan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait untuk melakukan intervensi agar kualitas udara di Jabodetabek lebih baik.

Intervensi tersebut, tambah Jokowi, seperti rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di wilayah Jabodetabek.

Jokowi juga memerintahkan agar ruang terbuka hijau (RTH) diperbanyak di daerah Jabodetabek. Dia pun meminta agar segera disiapkan anggaran penyediaan RTH.

Dalam jangka menengah, Pemerintah akan konsisten menerapkan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan beralih ke transportasi massal. Dalam jangka panjang, aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim perlu diperkuat.

"Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar Jabodetabek dan mengedukasi publik yang seluas-luasnya," katanya.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Usul Beri Insentif ke Pekerja Lapangan yang Terdampak Polusi Udara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lukas Enembe Langsung Dibawa ke Gedung KPK
Indonesia
Lukas Enembe Langsung Dibawa ke Gedung KPK

"KPK telah menangkap Lukas Enembe di Jayapura dan saat ini dalam proses dibawa ke Jakarta," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Polda Bali Perketat Keamanan di Seluruh Wilayah
Indonesia
Polda Bali Perketat Keamanan di Seluruh Wilayah

Polda Bali memperketat penjagaan dan pengawasan di beberapa wilayah yang menjadi pintu masuk Pulau Dewata, seperti di Bandara dan pelabuhan laut.

Kapolri Janji Terus Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Indonesia
Kapolri Janji Terus Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepolisian yang sejalan dengan kepuasan masyarakat serta mendukung pencapaian birokrasi Indonesia berkelas dunia.

Ganjar Ngaku Dapat 3 Pelajaran Penting saat Bertemu dengan Boediono
Indonesia
Ganjar Ngaku Dapat 3 Pelajaran Penting saat Bertemu dengan Boediono

Ganjar mengaku dapat pelajaran tentang pentingnya kelembagaan yang baik, manajemen sumber daya manusia yang efektif, dan perencanaan program yang berkualitas.

Panglima TNI Minta Puluhan Prajurit yang Datangi Polrestabes Medan Diperiksa
Indonesia
Panglima TNI Minta Puluhan Prajurit yang Datangi Polrestabes Medan Diperiksa

Puluhan prajurit TNI mendatangi Polrestabes Medan di Jalan HM Said, Kecamatan Medan Perjuangan pada Sabtu (6/8).

Puan Melunak Soal Cawapres Ganjar, Gibran: Kalau Kalah Malah Repot
Indonesia
Puan Melunak Soal Cawapres Ganjar, Gibran: Kalau Kalah Malah Repot

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming tidak akan menjadi cawapres Ganjar karena takut kalah.

Guru Honorer Dipecat karena Kritik Ridwan Kamil di Medsos, PSI Singgung Rezim Orba
Indonesia
Guru Honorer Dipecat karena Kritik Ridwan Kamil di Medsos, PSI Singgung Rezim Orba

Furqan yang juga aktivis 98 ini mengingatkan, membunuh pengkritik, baik itu menghilangkan nyawa maupun karir si pengkritik, adalah cara-cara otoriter rezim orde baru.

Jaksa Agung Keluarkan Aturan Baru Pengguna Narkoba Dapat Restorative Justice
Indonesia
Jaksa Agung Keluarkan Aturan Baru Pengguna Narkoba Dapat Restorative Justice

Banyak korban penyalahgunaan narkoba atau pengguna narkoba dilakukan restorative justice

Nusron Wahid Tegaskan Golkar Tidak Bergabung dengan Koalisi Gerindra-PKB
Indonesia
Nusron Wahid Tegaskan Golkar Tidak Bergabung dengan Koalisi Gerindra-PKB

Partai Golkar membantah telah sepakat bergabung ke dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang dibentuk Partai Gerinda-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Eko Patrio Ungkap Alasan Denny Cagur Ditolak Kembali ke PAN
Indonesia
Eko Patrio Ungkap Alasan Denny Cagur Ditolak Kembali ke PAN

Penolakan setelah sebelumnya Denny Cagur pindah ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).