Jokowi Akui Kebijakan Pemerintah Soal Minyak Goreng Belum Efektif Presiden Joko Widodo (kanan) mengunjungi Pasar Bangkal Baru, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu (20/4/2022). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com- Persoalan minyak goreng seolah tak ada habisnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan subsidi berupa bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng belum efektif menekan harga minyak goreng (migor) curah.

Baca Juga:

Jokowi Minta Kasus Korupsi Minyak Goreng Diungkap Tuntas

Ia mengakui kelangkaan minyak goreng yang membuat harga melambung masih menjadi masalah sampai hari ini.

Untuk itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut.

“Ya, ini kan masalah minyak goreng masih masalah kita sampai sekarang,” kata Jokowi seusai memberikan BLT minyak goreng di Pasar Bangkal, Kabupaten Sumenep, Rabu (20/5).

Meski saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan memberikan BLT minyak goreng kepada masyarakat, tetapi kebijakan ini belum efektif mengatasi harga minyak goreng yang tinggi.

“Meskipun masyarakat kita beri subsidi BLT minyak goreng, tetapi kan kita ingin harganya lebih mendekati normal,” ujar Jokowi.

Sehingga, dia menilai kebijakan penetapan HET untuk minyak curah dan subsidi ke produsen belum efektif memecahkan persoalan harga minyak goreng.

Baca Juga:

Petinggi Terduga Teroris Rahasiakan Cara Gulingkan Pemerintah Jokowi

Jokowi menegaskan, meskipun masyarakat telah diberi subsidi minyak goreng tetapi pemerintah tetap ingin harga jual di pasaran lebih mendekati normal.

Namun, di sisi lain harga minyak goreng di pasaran internasional sangat tinggi.

Sehingga, Jokowi mengakui ada kecenderungan produsen lebih ingin mengekspor minyak goreng ke negara-negara lain.

Jokowi juga memberikan tanggapan soal penetapan empat orang tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin fasilitas ekspor minyak goreng.

Jokowi meminta kasus ini diusut tuntas sehingga dapat diketahui oknum yang bermain.

"Kemarin Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menetapkan empat tersangka urusan minyak goreng ini. Dan saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain, bisa ngerti," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Resmikan Holding BUMN Pertahanan Defend ID

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perusahaan Global Mulai Tutup Operasional dan Tinggalkan Rusia
Indonesia
Perusahaan Global Mulai Tutup Operasional dan Tinggalkan Rusia

PepsiCo adalah salah satu dari sedikit produk Barat yang diizinkan di Uni Soviet sebelum runtuh.

Meski Tengah Diselidiki KPK, Formula E Harus Tetap Digelar di Jakarta
Indonesia
Meski Tengah Diselidiki KPK, Formula E Harus Tetap Digelar di Jakarta

"Kita harus memanfaatkan apa yang sudah kita bayarkan ini di luar urusan hukumnya harus bermanfaat bagi kepentingan rakyat kita," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (28/11).

Kinerja Pemerintah di Sektor Pertanian Diapresiasi FAO
Indonesia
Kinerja Pemerintah di Sektor Pertanian Diapresiasi FAO

Kerja pemerintah Indonesia di bidang pertanian dinilai sukses mempertahankan produktivitas sehingga Indonesia mampu bertahan dari terpaan krisis global yang melanda seluruh dunia.

Ketua DPRD DKI Minta Ketum Projo Tidak Asal Bicara
Indonesia
Ketua DPRD DKI Minta Ketum Projo Tidak Asal Bicara

Politisi PDI Perjuangan itu meminta kepada Budi tak asal bicara mengenai kontestasi Pemilu Serentak tahun 2024 mendatang.

Sampaikan Duplik, Munarman Bantah Terlibat dalam Perkara Terorisme
Indonesia
Sampaikan Duplik, Munarman Bantah Terlibat dalam Perkara Terorisme

Munarman menyesalkan tindakan aparat penegak hukum sehingga memenjarakan dirinya atas tindakan terorisme.

DPR Kritik Kedatangan Ketua Komnas HAM ke Kediaman Lukas Enembe
Indonesia
DPR Kritik Kedatangan Ketua Komnas HAM ke Kediaman Lukas Enembe

Komisi III DPR RI melontarkan kritikan kepada Ketua dan Komisioner Komnas HAM saat ini yang terkesan menjalankan hal-hal yang di luar tugas pokok dan fungsinya.

KPK Sita Duit Rp 1 Miliar Terkait Kasus Bupati Bogor Ade Yasin
Indonesia
KPK Sita Duit Rp 1 Miliar Terkait Kasus Bupati Bogor Ade Yasin

"KPK mengamankan bukti uang dalam pecahan rupiah dengan total Rp 1,024 miliar yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp 570 juta dan uang yang ada pada rekening bank dengan jumlah sekitar Rp 454 juta," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/4) dini hari.

Pemprov DKI Masih Pertimbangkan CFD Dibuka Kembali
Indonesia
Pemprov DKI Masih Pertimbangkan CFD Dibuka Kembali

Alasan belum mau mengizinkan kembali CFD karena dikhawatirkan keramaian masyarakat dapat menjadi tempat penularan COVID-19.

Kapolri Ancam Langsung Copot Polisi Bermasalah
Indonesia
Kapolri Ancam Langsung Copot Polisi Bermasalah

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh jajaran menghindari pelanggaran yang mencederai keadilan masyarakat.

Amien Rais Desak Luhut Mundur, NasDem: Menteri Jangan Terlalu Mendominasi
Indonesia
Amien Rais Desak Luhut Mundur, NasDem: Menteri Jangan Terlalu Mendominasi

"Ini juga peringatan juga, koreksi juga, bahwa sebenarnya menteri itu tidak punya visi, dia hanya melaksanakan visi misi daripada Presiden. Jadi, sebaiknya memang menteri jangan terlalu menonjol," kata Ahmad Ali