Jokowi akan Lantik Kepala Otorita IKN Besok, DPR: Belum Dapat Informasi Wakil Ketua DPR periode 2019-2024, Sufmi Dasco Ahmad. ANTARA FOTO/Abdu Faisal.

MerahPutih.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan komentar terkait kabar pelantikan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh Presiden Jokowi pada Kamis (10/3).

“Sampai hari ini saya belum dapat informasi,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/3).

Baca Juga

Jokowi Dikabarkan akan Lantik Kepala Otorita IKN Besok

Dasco mengatakan, Kepala Otorita IKN merupakan sesuatu yang mendesak untuk segera diputuskan Presiden Jokowi. DPR akan mendukung keputusan Presiden Jokowi soal sosok yang dipilih.

Keberadaan Kepala Otorita IKN, kata Ketua Harian Partai Gerindra ini penting untuk memastikan proyek pembangunan IKN berjalan lancar.

“Karena ini katanya kebutuhan yang mendesak, ini mungkin ada perkembangan dari presiden untuk juga segera agar semua bisa berjalan dan itu ya kita dukung aja,” kata Dasco.

Baca Juga

KSP Bocorkan Kantor Sementara Kepala Otorita IKN Nusantara

Diketahui, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menyebutkan Kepala Otorita IKN ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Untuk pertama kalinya, Kepala Otorita IKN dan wakilnya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lama 2 bulan setelah UU IKN diundangkan.

Hal ini berarti Kepala Otorita IKN Nusantara pertama bisa ditunjuk langsung oleh Jokowi tanpa harus berkonsultasi dengan DPR terlebih dahulu. (Pon)

Baca Juga

Konsep Smart City di IKN Nusantara Mengakselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Dukung Kebijakan Larangan Ekspor Batu Bara
Indonesia
DPR Dukung Kebijakan Larangan Ekspor Batu Bara

Pemerintah atau pengusaha batu bara tidak boleh mengekspor sumber daya alam ke luar hegeri hanya demi keuntungan semata.

UU IKN Resmi Berlaku
Indonesia
UU IKN Resmi Berlaku

IKN nanti akan berbentuk provinsi, namun dengan kekhususan tertentu. Terkait seluas apa kewenangan IKN nanti, Kemendagri sedang dalam proses perumusan.

Habiskan Stok Moderna, Relawan Disuntik Vaksin Penguat
Indonesia
Habiskan Stok Moderna, Relawan Disuntik Vaksin Penguat

Kebijakan pemberian vaksinasi penguat untuk relawan tersebut, sudah dikoordinasikan dengan pihak terkait dan dipastikan sudah mendapat izin dari pemerintah daerah.

Pemprov DKI Batalkan Wacana Pemisahan Laki dan Perempuan di Angkot
Indonesia
Pemprov DKI Batalkan Wacana Pemisahan Laki dan Perempuan di Angkot

Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) membatalkan rencana aturan pemisahan tempat duduk laki dan perempuan di dalam angkutan kota (Angkot) sebagai upaya pencegahan tindakan pelecengan seksual.

Bappebti Hentikan Perdagangan Aset Kripto FTX
Indonesia
Bappebti Hentikan Perdagangan Aset Kripto FTX

Langkah tersebut ditempuh setelah Token FTX mengajukan kebangkrutan ke pengadilan Amerika Serikat, yang berakibat pada masyarakat melakukan penarikan besar-besaran dan harga Token FTX terus turun secara drastis.

Bawaslu Ungkap Potensi Konflik Pemilu 2024
Indonesia
Bawaslu Ungkap Potensi Konflik Pemilu 2024

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja melihat ada hal yang perlu menjadi perhatian di Pemilu 2024. Yaitu politik identitas suku,ras, agama, dan antargolongan (SARA), politik uang dan penyalahgunaan anggaran, pelanggaran netralitas ASN, TNI/Polri dan kepala desa.

Masa Jabatan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Hanya 1,5 Tahun
Indonesia
Masa Jabatan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Hanya 1,5 Tahun

Yana Mulyana dilantik secara resmi menjadi Wali Kota Bandung dengan masa jabatan 2018 - 2023, di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (18/4/2022). Yana yang sebelumnya menjabat Pelaksana tugas wali kota, posisinya kini menggantikan Oded M Danial yang meninggal dunia 10 Desember 2021.

[HOAKS atau FAKTA]: Ada Kode Rahasia untuk Hemat Token Listrik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ada Kode Rahasia untuk Hemat Token Listrik

Beredar foto terkait dengan kode atau tips yang bisa digunakan untuk dapat menghemat penggunaan listrik selama 1 bulan dengan cara menekan tombol yang terdapat pada meteran listrik.

Bawaslu Tak Akan Hadiri Undangan Rakor Penundaan Pemilu Kemenko Polhukam
Indonesia
Bawaslu Tak Akan Hadiri Undangan Rakor Penundaan Pemilu Kemenko Polhukam

Bawaslu tidak akan menghadiri undangan dari Kemenko Polhukam terkait rapat koordinasi penundaan Pemilu 2024 di Balikpapan.

Alasan Legislator Dorong Fit and Proper Test Anggota KPU-Bawaslu Digelar Bulan Depan
Indonesia