Jokowi Ajukan Revisi UU Cipta Kerja di Prolegnas Prioritas 2022 Presiden Joko Widodo (tengah) dalam keterangan pers soal UU Cipta Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/pri.

MerahPutih.com - Pemerintah bergerak cepat untuk melakukan perintah MK yang memerintahkan lembaga pembuat UU segera melakukan perbaikan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam 2 tahun.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menyampaikan surat kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memasukkan revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2022.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Jokowi: Seluruh Materi dan Substansi Tetap Berlaku

"Daftar kumulatif terbuka ini juga sudah diberikan keputusannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut terhadap Putusan MK atas Pengujian Formil UU Cipta Kerja di Jakarta, Senin (29/11).

Revisi UU Cipta Kerja tersebut terkait dengan pasal yang mengandung ketenagakerjaan seperti pelaksanaan ketenagakerjaan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pengupahan.

Terkait hal tersebut ia mengungkapkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga akan menyampaikan Instruksi Mendagri kepada kepala daerah mengenai operasionalisasi UU Cipta Kerja.

Maka dari itu pemerintah bersama DPR saat ini akan terlebih dahulu merevisi UU Cipta Kerja dan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka harmonisasi, pembentukan, dan pelaksanaan UU Cipta Kerja ke depan pasca keputusan MK.

Presiden Joko Widodo menegaskan, Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tetap berlaku pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)

"Seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang Cipta kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku, tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

Jokowi menyampaikan, memerintahkan kepada para menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepatnya.

"Dengan demikian seluruh peraturan pelaksanaan Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku dengan dinyatakan masih berlakunya Undang-undang Cipta Kerja oleh MK," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Begini Penjelasan Baleg DPR

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Peringati Hari Lingkungan Hidup, Jokowi: Setiap Orang Berperan Menyelamatkan Bumi
Indonesia
Peringati Hari Lingkungan Hidup, Jokowi: Setiap Orang Berperan Menyelamatkan Bumi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia dan dunia untuk melestarikan alam.

[HOAKS atau FAKTA]: Standar Baru WHO Masukan Usia 65 Tahun Sebagai Pemuda
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Standar Baru WHO Masukan Usia 65 Tahun Sebagai Pemuda

Informasi mengenai kriteria usia terbaru dari WHO yang mengklaim pemuda adalah individu dengan usia 18-65 tahun adalah salah.

[HOAKS atau FAKTA]: Presidensi G20 Karena Indonesia Sukses Kendalikan Ekonomi Saat COVID-19
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Presidensi G20 Karena Indonesia Sukses Kendalikan Ekonomi Saat COVID-19

Saat penunjukkan Indonesia sebagai Presiden G20 untuk tahun 2021-2022, Indonesia tengah mengalami kontraksi ekonomi yang cukup parah.

Penjelasan Mensesneg Terkait Posisi Wakil Menteri
Indonesia
Penjelasan Mensesneg Terkait Posisi Wakil Menteri

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan bahwa posisi wakil menteri (wamen) akan diisi hanya apabila diperlukan.

Jaksa Tuntut Irjen Napoleon Bonaparte Hukuman 1 Tahun Bui
Indonesia
Jaksa Tuntut Irjen Napoleon Bonaparte Hukuman 1 Tahun Bui

Kasus dugaan penganiyaan yang menjerat terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte terhadap M Kace memasuki babak baru. Mantan Kadiv Hubinter Polri itu dituntut satu tahun penjara terkait kasus penganiayaan.

Putra Ridwan Kamil Masih Belum Ditemukan di Hari Ketujuh Pencarian
Indonesia
Putra Ridwan Kamil Masih Belum Ditemukan di Hari Ketujuh Pencarian

Emmeril Mumtadz, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinyatakan hilang terseret arus di Sungai Aare, Bern, Swiss, 26 Mei 2022.

Eks Direktur Keuangan Jasindo Didakwa Rugikan Negara Rp 7,58 Miliar
Indonesia
Eks Direktur Keuangan Jasindo Didakwa Rugikan Negara Rp 7,58 Miliar

Solihah dinyatakan turut serta melakukan pembayaran komisi terhadap kegiatan agen asuransi fiktif pada PT Jasindo (Persero).

Lihat Pola Konsumsi Teranyar, BPS Lakukan Survei Biaya Hidup di 2022
Indonesia
Lihat Pola Konsumsi Teranyar, BPS Lakukan Survei Biaya Hidup di 2022

SBH 2022 akan mencakup SBH urban yang terdiri dari 90 kabupaten/kota dan rumah tangga per triwulan sebanyak 35.800.

Tiga Besar Capres Terkuat: Ganjar, Prabowo dan Anies
Indonesia
Tiga Besar Capres Terkuat: Ganjar, Prabowo dan Anies

Tokoh-tokoh yang diprediksi maju sebagai capres 2024 belum berubah.

JETCO Bukti Komitmen Indonesia - Inggris
Indonesia
JETCO Bukti Komitmen Indonesia - Inggris

Forum dialog tingkat menteri antara Indonesia dan Inggris untuk mendorong hubungan perdagangan dan investasi.