Jokowi Ajukan Revisi UU Cipta Kerja di Prolegnas Prioritas 2022 Presiden Joko Widodo (tengah) dalam keterangan pers soal UU Cipta Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/pri.

MerahPutih.com - Pemerintah bergerak cepat untuk melakukan perintah MK yang memerintahkan lembaga pembuat UU segera melakukan perbaikan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam 2 tahun.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menyampaikan surat kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memasukkan revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2022.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Jokowi: Seluruh Materi dan Substansi Tetap Berlaku

"Daftar kumulatif terbuka ini juga sudah diberikan keputusannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut terhadap Putusan MK atas Pengujian Formil UU Cipta Kerja di Jakarta, Senin (29/11).

Revisi UU Cipta Kerja tersebut terkait dengan pasal yang mengandung ketenagakerjaan seperti pelaksanaan ketenagakerjaan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pengupahan.

Terkait hal tersebut ia mengungkapkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga akan menyampaikan Instruksi Mendagri kepada kepala daerah mengenai operasionalisasi UU Cipta Kerja.

Maka dari itu pemerintah bersama DPR saat ini akan terlebih dahulu merevisi UU Cipta Kerja dan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka harmonisasi, pembentukan, dan pelaksanaan UU Cipta Kerja ke depan pasca keputusan MK.

Presiden Joko Widodo menegaskan, Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tetap berlaku pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)

"Seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang Cipta kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku, tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

Jokowi menyampaikan, memerintahkan kepada para menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepatnya.

"Dengan demikian seluruh peraturan pelaksanaan Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku dengan dinyatakan masih berlakunya Undang-undang Cipta Kerja oleh MK," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Begini Penjelasan Baleg DPR

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wapres Ungkap Subsidi LPG 65 Persen Dinikmati Masyarakat Mampu
Indonesia
Wapres Ungkap Subsidi LPG 65 Persen Dinikmati Masyarakat Mampu

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyayangkan adanya ketimpangan sasaran penerima manfaat subsidi gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG).

Geledah Bapenda dan BKD Bandung Barat, KPK Amankan Dokumen Korupsi Proyek COVID-19
Indonesia
Geledah Bapenda dan BKD Bandung Barat, KPK Amankan Dokumen Korupsi Proyek COVID-19

Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

Muncul Klaster Pembelajaran Tatap Muka di Jateng, Ganjar: Jangan Asal Ngaku Siap
Indonesia
Muncul Klaster Pembelajaran Tatap Muka di Jateng, Ganjar: Jangan Asal Ngaku Siap

Sebanyak 90 siswa di SMP Negeri 4 Mrebet Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah terpapar COVID-19 usai mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM).

TNI-Polri Klaim Kuasai Markas OPM
Indonesia
TNI-Polri Klaim Kuasai Markas OPM

Anggota TNI dan Polri klaim menguasai markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya di Kenyam, Papua.

Utang Garuda Capai USD 7 Miliar, Rute Internasional Dilayani Emirates
Indonesia
Utang Garuda Capai USD 7 Miliar, Rute Internasional Dilayani Emirates

Di tengah usaha restrukturisasi Garuda Indonesia, Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas terus melebarkan perpektif dan mengkaji berbagai kemungkinan opsi terkait langkah pemulihan.

Ganjar Pranowo: Urusan Capres, Urusan Ibu Mega
Indonesia
Ganjar Pranowo: Urusan Capres, Urusan Ibu Mega

Ganjar Pranowo siap mengikuti segala arahan dan keputusan Megawati Soekarnoputri

Soal Banjir Jakarta, Hasto: Ini Karena Asumsi Bahwa Air Itu Akan Masuk ke Bumi
Indonesia
Soal Banjir Jakarta, Hasto: Ini Karena Asumsi Bahwa Air Itu Akan Masuk ke Bumi

Hasto Kristiyanto menilai banjir di Jakarta terasa semakin parah karena ada asumsi yang salah dari pemimpin di provinsi soal "air itu akan selalu masuk ke bumi".

Pasien COVID-19 Melonjak, Anies Sebut Kebutuhan Oksigen Naik 3 Kali Lipat
Indonesia
Pasien COVID-19 Melonjak, Anies Sebut Kebutuhan Oksigen Naik 3 Kali Lipat

Kenaikan kasus di ibu kota menyebabkan pasien COVID-19 membludak di rumah sakit.

Banyak Pembeli Tak Pakai Masker, Sate Taichan Kawasan Senayan Ditutup
Indonesia
Banyak Pembeli Tak Pakai Masker, Sate Taichan Kawasan Senayan Ditutup

Tempat berjualan sate taichan di kawasan Gelora, Senayan, Jakarta Pusat terpaksa ditutup sementara oleh aparat kepolisian.

KPK Amankan Sejumlah Uang dalam OTT Bupati Langkat
Indonesia
KPK Amankan Sejumlah Uang dalam OTT Bupati Langkat

Selain mengamankan Terbit Rencana dan sejumlah pihak lainnya tersebut, tim penindakan KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam operasi senyap yang digelar di Langkat, Sumatera Utara.