Jokowi Umumkan Cuma Sepertiga Warga DKI Terima Bantuan Ekonomi Corona Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan, Bogor, Kamis. (ANTARA/Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa stimulus ekonomi menjadi penopang bagi masyarakat, termasuk pekerja informal untuk bisa bertahan hidup di tengah sepinya pasar akibat COVID-19

"Stimulus ekonomi akan sangat membantu sekali dalam bertahan, terutama di ibu kota," jelas Jokowi dalam rapat terbatas, Kamis (2/4).

Baca Juga

Update COVID-19 di DKI: 816 Kasus, 90 Meninggal Dunia dan 51 Pasien Sembuh

Jokowi pun merinci, total ada 3,6 juta warga DKI Jakarta yang berhak menerima bantuan berupa jaring pengaman sosial. Artinya mereka yang berhak menerima hanya sekitar 34,38 persen, atau sekitar sepertiga dari total penduduk ber-KTP DKI berdasarkan data terakhir. Merujuk hasil survei terakhir BPS pada 2018 jumlah penduduk DKI mencapai 10,47 juta orang.

Kepala Negara tidak merinci bentuk bantuan seperti apa yang akan diberikan kepada mereka. Namun dari angka tersebut, 1,1 juta warga akan ditanggung Pemprov DKI dan 2,5 juta warga akan ditanggung pemerintah pusat.

"Yang sudah diberikan oleh Provinsi DKI 1,1 juta (penerima). Artinya tinggal 2,5 juta yang perlu segera kita siapkan untuk dieksekusi di lapangan," jelasnya.

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi. Foto: ANTARA

Dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya, angka 1,1 juta didapat dari jumlah warga yang berhak mendapat subsidi dan bantuan dari pemerintah daerah. Angka ini pula sudah tercatat sebagai penerima bantuan selama ini.

Pemerintah pusat sendiri telah meluncurkan enam paket jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Pada sektor tengah, Jokowi meminta jajarannya membatasi pergerakan orang dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi menahan laju penyebaran corona.

Baca Juga

Kemenko Maritim dan Investasi Bantah Ada Penyetopan Akses Transportasi di Jabodetabek

Apalagi, musim yang ada saat ini sangat mempengaruhi berkembangnya COVID-19. Lalu pada sektor hilir, Jokowi mendesak satuan masyarakat di daerah dapat bersatu-padu mencegah penyebaran virus corona, khususnya terhadap mereka yang baru tiba di kampung halamannya.

Kepada pemudik asal Jabodetabek yang tiba di lokasi tujuan, status mereka adalah orang dalam pemantauan (ODP) dan harus isolasi mandiri 14 hari.

“Saya ingin mendorong agar ada partisipasi di tingkat komunitas baik itu RW maupun RT sehingga pemudik yang pulang dari Jabodetabek bisa diberlakukan sebagai ODP sehingga harus jalankan isolasi mandiri,” tutup Jokowi.

Terhentinya aktivitas perkantoran dan seruan agar warga produktif di rumahnya membuat perekonomian, terutama oleh kelompok pekerja informal, ikut terdampak.

Enam jaring pengaman sosial tersebut adalah, pertama, program keluarga harapan (PKH) dengan sasaran sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Besaran manfaatnya dinaikkan 25 persen. Misalnya ibu hamil naik menjadi Rp3 juta per tahun, komponen anak usia dini Rp3 juta per tahun dan disabilitas Rp 2,4 juta per tahun.

Kebijakan kedua, soal kartu sembako. Jumlah penerimanya akan dinaikkan menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu dan akan diberikan selama sembilan bulan.

Program ketiga adalah kartu prakerja. Anggaran kartu prakerja dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Jumlah penerima manfaat naik menjadi 5,6 juta orang, terutama pekerja informal dan pelaku UMKM yang terdampak Covid-19. Nilai manfaatnya adalah Rp 650 ribu sampai Rp 1 juta per bulan selama empat bulan ke depan.

Selanjutnya, keempat, terkait tarif listrik untuk pelanggan listrik 450 Va yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama tiga bulan ke depan. Yaitu April, Mei, dan Juni 2020.

Baca Juga

Pasien Positif COVID-19 di DIY Naik jadi 28 Orang

Sementara untuk pelanggan 900 VA (bersubsidi) yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen. Mereka hanya membayar separuh untuk April, Mei, dan Juni 2020.

Kelima, untuk mengantisipasi kebutuhan pokok, pemerintah mencadangkan Rp 25 triliun untuk operasi pasar dan logistik. Keenam, keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal, baik ojek daring, sopir taksi, UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp 10 miliar. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS Klaim Muhammadiyah, NU Hingga MUI Minta Pembahasan RUU HIP Dihentikan
Indonesia
PKS Klaim Muhammadiyah, NU Hingga MUI Minta Pembahasan RUU HIP Dihentikan

Sikap tegas Fraksi PKS sejalan dengan kritisi ormas-ormas besar

Basrief Arief Jaksa Agung Era SBY Meninggal Dunia
Indonesia
Basrief Arief Jaksa Agung Era SBY Meninggal Dunia

Basrief menjabat sebagai Jaksa Agung hingga Oktober 2014. Saat itu, dia didampingi oleh Darmono dan Andhi Nirwanto sebagai Wakil Jaksa Agung.

Kasus COVID-19 di Sekolah Akibat Minimnya Persiapan Protokol Kesehatan
Indonesia
Kasus COVID-19 di Sekolah Akibat Minimnya Persiapan Protokol Kesehatan

Wiku menjelaskan sekolah yang sudah diizinkan tatap muka adalah sekolah dari zonasi hijau tanpa kasus, dan zona kuning melalui prakondisi dan menentukan waktu yang tepat.

Repatriasi 155 ABK dari Tiongkok, LPSK Siap Beri Perlindungan
Indonesia
Repatriasi 155 ABK dari Tiongkok, LPSK Siap Beri Perlindungan

"Pemeriksaan dimaksudkan untuk memastikan apakah para ABK menjadi korban praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau tidak," kata Wakil Ketua LPSK, Antonius Wibowo

Bola Liar Kasus Hukum Rizieq Shihab Ada di Tangan Polisi
Indonesia
Bola Liar Kasus Hukum Rizieq Shihab Ada di Tangan Polisi

Polisi pun, lanjut Stanislaus, perlu mendengarkan suara pelapor yang ingin memenuhi rasa keadilan.

Pemda Bengkulu Abai Soal Kasus Camat dan Kades Telantarkan Dua Lansia
Indonesia
Pemda Bengkulu Abai Soal Kasus Camat dan Kades Telantarkan Dua Lansia

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terpaksa turun tangan menyikapi insiden penelantaran dua wanita lansia oleh oknum camat dan kades di Bengkulu.

 MAKI Desak KPK Segera Usut Dugaan Korupsi Kartu Prakerja
Indonesia
MAKI Desak KPK Segera Usut Dugaan Korupsi Kartu Prakerja

"Artinya, jika ada dugaan korupsi misalnya dugaan mark up, maka KPK sudah bisa memulai penyelidikan atau setidak-tidaknya memulai pengumpulan bahan dan keterangan," ujarnya.

SBY Daftarkan Nama dan Logo Demokrat ke Dirjen KI, Kubu Moeldoko Protes
Indonesia
SBY Daftarkan Nama dan Logo Demokrat ke Dirjen KI, Kubu Moeldoko Protes

Kelompok kongres luar biasa (KLB) yang dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia Moeldoko menyebut Partai Demokrat bukan nama merek dan bukan dimiliki oleh satu pribadi tertentu.

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta
Indonesia
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta

Ali menuturkan KPK saat ini belum bisa memberikan informasi spesifik siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.