Johan Budi Ungkap Alasan Inisiasi Dewan Kolonel Loyalis Puan Maharani Arsip - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani (kanan) bersama Ketua Umum Partai NasDem (kiri) di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (22-8-2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.

MerahPutih.com - Pembentukan Dewan Kolonel, loyalis Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani diinisiasi oleh anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Johan Budi.

Johan menjelaskan, tujuan dibentuknya Dewan Kolonel untuk menjadikan Puan sebagai calon presiden (capres) dari PDIP. Dewan kolonel bertugas untuk mempromosikan Ketua DPR RI itu di dapil masing-masing dari anggotanya.

"Di Fraksi PDIP itu, waktu itu saya lupa dua atau tiga bulan yang lalu. Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, kalau kita bikin tim, tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres," kata Johan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/9).

Baca Juga:

'Dewan Kolonel' Mulai Bergerak Dongkrak Elektabilitas Puan Capres 2024

Namun demikian, Johan yang merupakan mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menegaskan, Dewan Kolonel tak ada kaitannya dengan DPP PDIP.

"Ini tidak ada kaitannya sama DPP (PDIP)," tegas dia.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan didapuk menjadi Koordinator Dewan Kolonel tersebut. Kelompok tersebut telah memiliki markas yang berlokasi di Menteng, Jakarta.

"Ini yang fraksi kami merasa saya mendukung Mbak Puan. Karena itu kita bikin tim yuk sambil menunggu keputusan Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) siapa yang akan dipilih," ujar Johan.

Baca Juga:

Demokrat ke Aria Bima PDIP: Playing Victim Itu yang Suka Nangis saat BBM Naik

Menuruf Johan, pembentukan Dewan Kolonel juga bukan merupakan upaya manuver di luar fraksi atau DPP PDIP. Kelompok tersebut merupakan bentuk dukungan dari sebagian anggota fraksi PDIP untuk Puan.

Kendati demikian, Johan menegaskan keputusan terkait capres merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sehingga, Dewan Kolonel juga dipastikannya mengikuti instruksi dan keputusan tersebut.

"Pokoknya Dewan Kolonel ini adalah satu-satunya dengan tujuan mendukung Mbak Puan di 2024. Itu sekali lagi, tentu kami masih menunggu keputusan Bu Megawati siapa yang akan ditunjuk, kalau yang ditunjuk bukan Mbak Puan tentu kami akan tegak lurus kepada Bu Ketum," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

PDIP Usul Mendagri Ajukan Nama Perempuan Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Petinggi Terduga Teroris Rahasiakan Cara Gulingkan Pemerintah Jokowi
Indonesia
Petinggi Terduga Teroris Rahasiakan Cara Gulingkan Pemerintah Jokowi

Informasi rencana penggulingan pemerintah didapatkan dari para pelaku yang sudah tertangkap.

Grebeg Besar Keraton Surakarta, Warga Antusias Berebut Gunungan Estri
Indonesia
Grebeg Besar Keraton Surakarta, Warga Antusias Berebut Gunungan Estri

Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menggelar upacara adat Hajad Dalem Grebeg Besar Alip 1955 atau Grebeg Besar 1443 H, Minggu (10/7).

Erupsi Gunung Semeru Sebabkan Kerusakan Lahan Seluas 2.417,2 Hektare
Indonesia
Erupsi Gunung Semeru Sebabkan Kerusakan Lahan Seluas 2.417,2 Hektare

Kerusakan lahan seluas 2.417,2 hektare akibat bencana Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur melalui citra satelit.

Bisa Lakukan Penyadapan, RUU Kejaksaan Dibawa ke Paripurna DPR
Indonesia
Bisa Lakukan Penyadapan, RUU Kejaksaan Dibawa ke Paripurna DPR

Pantia kerja (panja) menambahkan sejumlah kewenangan jaksa dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Minyak Goreng di DKI Langka, Apindo Ngadu ke Kemendag
Indonesia
Minyak Goreng di DKI Langka, Apindo Ngadu ke Kemendag

Bahwasanya retail itu sangat tergantung dengan pasokan dari distributor

Tilang Pakai ETLE tidak Bisa Ubah Kebiasaan Buruk Pengendara
Indonesia
Tilang Pakai ETLE tidak Bisa Ubah Kebiasaan Buruk Pengendara

ETLE tidak berpengaruh banyak mengubah kebiasaan buruk pengendara.

553 Aksi Teror Terjadi di Indonesia Sepanjang 2002-2021
Indonesia
553 Aksi Teror Terjadi di Indonesia Sepanjang 2002-2021

"Indonesia adalah negara yang belum bebas dari aksi teror. Selama tahun 2000-2021 tercatat terjadi 553 aksi teror di indonesia," kata Stanislaus melalui keterangan tertulis di Jakarta. Rabu (29/6).

KAI Bakal Tuntut Pengemudi Mobil yang Tabrakan dengan KRL di Depok
Indonesia
KAI Bakal Tuntut Pengemudi Mobil yang Tabrakan dengan KRL di Depok

Atas kejadian ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan melaporkan dan menuntut pertanggungjawaban pengemudi mobil tersebut.

DPR Minta Presiden Ambil Langkah Serius Reformasi Polri
Indonesia
DPR Minta Presiden Ambil Langkah Serius Reformasi Polri

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi meminta Presiden Joko Widodo mengambil langkah serius untuk melakukan reformasi Polri, guna mewujudkan amanah pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Jenderal Andika Izinkan Keturunan PKI Daftar TNI, Anggota Komisi I: Tidak Masalah
Indonesia
Jenderal Andika Izinkan Keturunan PKI Daftar TNI, Anggota Komisi I: Tidak Masalah

"Bila soal keturunan PKI bisa mendaftar, saya rasa tidak masalah, kan belum tentu diterima," kata anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (31/3).