JK Tegaskan Konflik Papua Bisa Diselesaikan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Setidaknya sejak masa kemerdekaan ada 15 konflik besar terjadi di Indonesia. Sebagian besar konflik tersebut diselesaikan melalui operasi militer. Yang korbannya di atas 1.000 jiwa.

Dari 15 konflik tersebut, 13 ( di antaranya) kita selesaikan melalui operasi militer dan sisanya melalui jalur perdamaian.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan semua konflik pada dasarnya bisa diselesaikan dengan jalan damai, namun setiap daerah konflik memiliki pendekatan berbeda untuk diselesaikan.

Baca Juga:

Daerah Diminta Tiru Pusat Dalam Pengadaan Rumah Rakyat

"Namun, untuk konflik Papua berbeda pendekatannya dengan di Aceh," kata JK dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Sebagai inisiator perdamaian konflik di Aceh, JK mengatakan prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam upaya perdamaian adalah strategi menang-menang atau win-win solusion.

"Pada saat upaya damai Aceh, pihak GAM (Gerakan Aceh Merdeka) tidak pernah menyerahkan senjatanya ke pihak Pemerintah, namun mereka potong sendiri menjadi dua bagian. Itu adalah upaya menjaga martabat pihak GAM," ucap Jk menjelaskan.

Artinya, lanjut JK, dalam mencapai suatu kesepakatan damai tidak boleh ada pihak yang merasa kalah dan direndahkan martabatnya.

"Aceh saja, yang keras begitu, bisa kita ajak berunding untuk damai," tukasnya.

JK
Jusuf Kalla. (Foto: Antara).

Terkait penyelesaian konflik di Papua, JK menegaskan strateginya tidak bisa disamakan dengan upaya perdamaian di Aceh.

Menurut JK, konflik Aceh dahulu memiliki satu garis komando yang jelas, sehingga pendekatannya diutamakan pada level atas.

"Berbeda halnya dengan kelompok bersenjata di Papua, ada banyak faksi di sana dan garis komando-nya tidak jelas. Antara satu kabupaten atau kampung lainnya tidak terhubung garis komando," katanya.

Perbedaan karakter tersebut bukan menjadi hambatan untuk menyelesaikan suatu konflik di daerah.

"Bukan berarti itu tidak bisa diselesaikan, itu ada caranya, namun saya tidak akan beberkan secara terbuka," ujarnya dikutip Antara.

Baca Juga:

Tak Puas UU Cipta Kerja, Begini Step Tempuh Judicial Review ke MK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tito Tegaskan Pelanggar Protokol Kesehatan Tak Akan Dikurung di Penjara
Indonesia
Tito Tegaskan Pelanggar Protokol Kesehatan Tak Akan Dikurung di Penjara

Jadi pemerintah hanya sebagai stimulus, motor, dinamisator

Tragedi Semanggi 1 dan 2, Mahfud MD: Mari Kita Selesaikan
Indonesia
Tragedi Semanggi 1 dan 2, Mahfud MD: Mari Kita Selesaikan

Mahfud MD bertemu dengan jajaran Komnas HAM di kantor Kemenko Polhukam.

Peringati HUT ke-75 RI, Anies Tekankan Pemprov DKI Nomorsatukan Keselamatan Rakyat
Indonesia
Peringati HUT ke-75 RI, Anies Tekankan Pemprov DKI Nomorsatukan Keselamatan Rakyat

Menurut Anies, peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 RI ini merupakan momen spesial

Hipmi Yakin UU Cipta Kerja Solusi Atasi Bonus Demografi
Indonesia
Hipmi Yakin UU Cipta Kerja Solusi Atasi Bonus Demografi

Negara membutuhkan investasi sektor swasta yang cukup besar untuk menciptakan lapangan kerja.

 Selama Tahun 2019, Kantor Imigrasi Surakarta Deportasi Sembilan WNA
Indonesia
Selama Tahun 2019, Kantor Imigrasi Surakarta Deportasi Sembilan WNA

"Kami sudah deportasi mereka semua. Jumlah kasus WNA dilakukan deportasi tahun ini turun dibandingkan 2018," ujar Lucky

Penyebab Banjir di Jakarta Selatan
Indonesia
Penyebab Banjir di Jakarta Selatan

Beberapa lokasi genangan yang banyak ditemukan sampah, antara lain, kolong Jembatan Semanggi, Jalan Gatot Subroto depan Balai Kartini dan depan Dinas Pendidikan di Setiabudi.

PDIP: Isu Pelarangan Natal di Sumbar Sengaja Dihembuskan Jelang Pilkada Serentak
Indonesia
PDIP: Isu Pelarangan Natal di Sumbar Sengaja Dihembuskan Jelang Pilkada Serentak

Hasto mengaku telah memastikan hal tersebut kepada bupati setempat yang merupakan kader PDIP.

Update COVID-19 Jumat (20/11): Jumlah Kasus Sembuh Tembus 400 Ribu
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (20/11): Jumlah Kasus Sembuh Tembus 400 Ribu

Adapun jumlah orang yang diperiksa lewat PCR dalam 24 jam terakhir sebanyak 38.649

PKS DKI Berikan Bantuan APD
Indonesia
PKS DKI Berikan Bantuan APD

"Kami mendoakan agar warga Jakarta diberikan kesabaran dalam menghadapi musibah ini serta berharap mentaati kebijakan PSBB," ucap Sakhir.

Kelompok Masyarakat Ini Dapat Prioritas Vaksin COVID-19
Indonesia
Kelompok Masyarakat Ini Dapat Prioritas Vaksin COVID-19

Mereka yang di garda terdepan dan peserta Penerima Bantuan Iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan