JK Tegaskan Konflik Papua Bisa Diselesaikan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Setidaknya sejak masa kemerdekaan ada 15 konflik besar terjadi di Indonesia. Sebagian besar konflik tersebut diselesaikan melalui operasi militer. Yang korbannya di atas 1.000 jiwa.

Dari 15 konflik tersebut, 13 ( di antaranya) kita selesaikan melalui operasi militer dan sisanya melalui jalur perdamaian.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan semua konflik pada dasarnya bisa diselesaikan dengan jalan damai, namun setiap daerah konflik memiliki pendekatan berbeda untuk diselesaikan.

Baca Juga:

Daerah Diminta Tiru Pusat Dalam Pengadaan Rumah Rakyat

"Namun, untuk konflik Papua berbeda pendekatannya dengan di Aceh," kata JK dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Sebagai inisiator perdamaian konflik di Aceh, JK mengatakan prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam upaya perdamaian adalah strategi menang-menang atau win-win solusion.

"Pada saat upaya damai Aceh, pihak GAM (Gerakan Aceh Merdeka) tidak pernah menyerahkan senjatanya ke pihak Pemerintah, namun mereka potong sendiri menjadi dua bagian. Itu adalah upaya menjaga martabat pihak GAM," ucap Jk menjelaskan.

Artinya, lanjut JK, dalam mencapai suatu kesepakatan damai tidak boleh ada pihak yang merasa kalah dan direndahkan martabatnya.

"Aceh saja, yang keras begitu, bisa kita ajak berunding untuk damai," tukasnya.

JK
Jusuf Kalla. (Foto: Antara).

Terkait penyelesaian konflik di Papua, JK menegaskan strateginya tidak bisa disamakan dengan upaya perdamaian di Aceh.

Menurut JK, konflik Aceh dahulu memiliki satu garis komando yang jelas, sehingga pendekatannya diutamakan pada level atas.

"Berbeda halnya dengan kelompok bersenjata di Papua, ada banyak faksi di sana dan garis komando-nya tidak jelas. Antara satu kabupaten atau kampung lainnya tidak terhubung garis komando," katanya.

Perbedaan karakter tersebut bukan menjadi hambatan untuk menyelesaikan suatu konflik di daerah.

"Bukan berarti itu tidak bisa diselesaikan, itu ada caranya, namun saya tidak akan beberkan secara terbuka," ujarnya dikutip Antara.

Baca Juga:

Tak Puas UU Cipta Kerja, Begini Step Tempuh Judicial Review ke MK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Oposisi Jalanan yang Dimobolisir Parpol Diduga Berada Dibalik Ricuhnya Demo Tolak UU Ciptaker
Indonesia
Oposisi Jalanan yang Dimobolisir Parpol Diduga Berada Dibalik Ricuhnya Demo Tolak UU Ciptaker

Ada yang massa partai, massa ormas, dan bahkan ada kelompok pengacau yang biasa di kenal sebagai kaum "anarko"

[HOAKS atau FAKTA]: Link untuk Dapatkan Kuota Internet 35 GB Gratis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Link untuk Dapatkan Kuota Internet 35 GB Gratis

Penyaluran kuota data internet dilakukan selama 4 (empat) bulan dari September sampai dengan Desember 2020.

November, Arab Saudi Buka Umrah Bagi Jemaah Negara Tertentu
Dunia
November, Arab Saudi Buka Umrah Bagi Jemaah Negara Tertentu

Bagi Arab Saudi, layanan haji dan umrah mendatangkan pendapatan bagi Arab Saudi hingga sebesar 12 miliar dolar AS (setara Rp177 triliun) per tahun.

Pemprov DKI Siapkan Skenario Penanganan Jika Pasien COVID-19 Melonjak
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan Skenario Penanganan Jika Pasien COVID-19 Melonjak

Skenario yang disiapkan dibagi 3 kelompok mereka yang terindikasi positif

Ramai Aksi Boikot Produk Prancis, Berikut Tanggapan Danone Indonesia
Indonesia
Ramai Aksi Boikot Produk Prancis, Berikut Tanggapan Danone Indonesia

Danone Indonesia menanggapi kampanye aksi boikot produk Prancis yang ada di Indonesia pasca pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap menghina umat Islam.

Puan Perintahkan Politisi Senayan Bangun Optimisme Hadapi Pandemi
Indonesia
Puan Perintahkan Politisi Senayan Bangun Optimisme Hadapi Pandemi

Kehadiran vaksin COVID-19, tentu memberikan harapan yang besar untuk dapat segera mengakhiri pandemi.

Skema Jika Penyelenggara Pilkada Positif COVID-19
Indonesia
Skema Jika Penyelenggara Pilkada Positif COVID-19

Kerja PPS diambil alih oleh penyelenggara satu tingkat di atasnya

Anies Akui Kompleksnya Pengendalian COVID-19 di Pasar
Indonesia
Anies Akui Kompleksnya Pengendalian COVID-19 di Pasar

Saat ini kasus corona di ibu kota secara menyeluruh sudah terkendali

DPR Wacanakan Normalisasi Pilkada 2022 dan 2023
Indonesia
DPR Wacanakan Normalisasi Pilkada 2022 dan 2023

Hampir seluruh fraksi di DPR menginginkan agar pelaksanaan pilkada tetap berjalan lima tahun sekali sesuai masa periode kepala daerah.

Bawaslu: Kampanye Langsung Masih Jadi Pilihan, Protokol Kesehatan Masih Dilanggar
Indonesia
Bawaslu: Kampanye Langsung Masih Jadi Pilihan, Protokol Kesehatan Masih Dilanggar

Pelanggaran protokol kesehatan tersebut ditemukan di 35 Kabupaten/Kota