JK Pesimis Koalisi Besar Terwujud di Pemilu 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Mei 2023
JK Pesimis Koalisi Besar Terwujud di Pemilu 2024

Safari politik Cak Imin. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dua partai politik (Parpol) yakni Golkar dan PKB berkeinginan untuk membentuk koalisi besar dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Namun mantan Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan RI-12 Jusuf Kalla (JK), pesimis pada rencana tersebut.

Baca Juga:

Rayu Demokrat Gabung Koalisi Besar, Cak Imin Sebut Iman AHY Kuat

JK mengungkapkan, dalam sejarah setelah reformasi 1998, pemilihan presiden (Pilpres) selalu diikuti oleh lebih dari dua paslon. Kendati demikian Jusuf Kalla ini menilai gagasan tersebut merupakan hal yang bagus

"Itu (koalisi besar) suatu ide wacana yang baik. Tapi pelaksanaannya sulit, karena tidak mudah untuk semuanya akan bersatu dalam satu calon, namanya pemilu calonnya 1 atau 2 tidak terjadi di Indonesia," ujar JK di kediamannya Jalan Brawijaya Raya No 6, Jakarta Selatan Sabtu (6/5) malam.

Tokoh berdarah Makkasar ini menyakini, kalau kontestasi Pilpres 2024 akan diikuti minimum 3 paslon. Sebab, masing-masing partai memiliki kepentingan yang berbeda.

Ia mengambil contoh negara Amerika Serikat yang hanya dua kandidat calon presiden. Sebab kata dia, negara adidaya itu hanya memiliki dua partai.

"Bukan baik atau tidak baik, kenyataan politiknya minimum 3 (paslon). Dan itu saya baik saja, zaman saya malah 5 itu baik pelaksanaanya. Bukan jumlahnya tapi prosesnya. Kita bukan Amerika yang partainya 2, kita banyak," paparnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan, koalisi besar masih diupayakan bisa terwujud. Meskipun hal itu sulit diwujudkan.

"Koalisi besar memang terus diusahakan walaupun kata Pak JK tidak mudah. Namanya usaha siapa tahu," kata Cak Imin.

Pada Rabu (4/5), terdapat agenda pertemuan antara Ketum Golkar, Airlangga Hartarto dengan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar di Resto Plataran, Senayan, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Partai Golkar dan PKB mengaku siap menjadi captain untuk membentuk koalisi besar antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

"Masing masing mempunyai koalisi, Golkar dengan KIB, PKB dengan Koalisi Indonesia Raya. Namun dalam pembahasan selanjutnya kita berdua berbicara koalisi besar dan koalisi besar itu membutuhkan koalisi inti. Koalisi itu lah yang hari ini kita duduk bersama koalisi ini adalah Golkar dan PKB," kata Ketum Golkar Airlangga Hartarto di Resto Plataran Senayan, Jakarta, Rabu (4/5). (Asp)

Baca Juga:

Golkar dan PKB Jadi Partai Inti Pembentukan Koalisi Besar

#Partai Politik #Pilpres 2024 #Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Dunia
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Kemenangan tersebut memberi Lula masa jabatan presiden keempat yang tidak berurutan, setelah menang pada 2002, 2006, dan 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Bagikan