JK: Kesannya Bertanya Saja Tidak Boleh, Apalagi Mengkritik Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta semua pihak tidak salah mengartikan pertanyaannya terkait bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Menurutnya, itu adalah sebuah pertanyaan yang mewakili kegelisahan masyarakat dan betujuan untuk kebaikan pemerintah itu sendiri.

Untuk itu JK berharap agar para pihak tidak terlalu reaktif menanggapi pertanyaannya tersebut. Pasalnya, dalam sebuah pemerintahan demokrasi kritik adalah hal yang sangat penting sebagai bagian dari koreksi jalannya roda pemerintahan.

Baca Juga:

JK: Bagaimana Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?

"Itu murni pertanyaan dan banyak menanggapinya secara berbeda-beda terutama buzzer buzzer ini kan? Ini kesannya bertanya saja tidak boleh, apalagi mengkritik. Padahal pertanyaan saya sederhana sekali, yaitu bagaimana caranya mengkiritik," kata JK di kediaman pribadinya, di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (15/2).

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman telah memberikan penjelasan tentang bagaimana caranya mengkritik. JK mengapresiasi tanggapan yang disampaikan Fadjroel tersebut. Menurutnya, itu yang harus dilakukan dalam menanggapi pertanyaannya bukan dengan tafsir yang macam-macam.

JK
Jusuf Kalla. (Foto: Antara).

"Itu penting sehingga masyarakat apalagi aktivis sudah tahu bagaimana caranya mengkritik dengan baik. Saya ingin melihat bagaimana caranya agar pemerintah ini baik dan masyarakat juga baik, jangan disalahartikan dan diberi tafsir yang macam macam," Jelas JK.

JK juga meminta agar para pendukung Presiden Jokowi sejalan dengan keinginan Presiden yang meminta masyarakat untuk mengkritiknya. Meskipun, Jokowi tidak menjelaskan bagaimana caranya agar mengkritik tidak dipanggil aparat. Untuk itulah JK mengajukan pertanyaan tersebut agar masyarakat bisa mendapat penjelasan.

Baca Juga:

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Hukum Din Syamsuddin

Tapi ia menilai, pemerintah harus menjelaskan supaya baik untuk pemerintah dan baik untuk masyarakat. "Jadi apakah saya salah kalau mengajukan suatu pertanyaan?,"

Nah, menurut JK, dari situ bisa lihat karakter mereka yang mempersoalkan pertanyaannya tersebut. "Itu artinya mereka anti kritik dan bertentangan dengan Jokowi, para buzzer-buzzer itu," tegas JK. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Luhut: Perpanjangan PPKM Menunjukkan Hasil Cukup Menggembirakan
Indonesia
Luhut: Perpanjangan PPKM Menunjukkan Hasil Cukup Menggembirakan

Penanganan di luar Jawa-Bali tentunya tidak bisa serta-merta dibandingkan dengan Jawa-Bali

Pemerintah Siapkan Pengendalian Transportasi untuk Sukseskan Larangan Mudik
Indonesia
Pemerintah Siapkan Pengendalian Transportasi untuk Sukseskan Larangan Mudik

Masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun aturan terkait pengendalian transportasi

[Hoaks atau Fakta]: MPR Setujui Jabatan Jokowi 3 Periode
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: MPR Setujui Jabatan Jokowi 3 Periode

Orang yang ada di dalam video tersebut adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPP Partai NasDem Zulfan Lindan.

22 Warga Solo yang Tinggal di Hunian Sementara Terpapar COVID-19
Indonesia
22 Warga Solo yang Tinggal di Hunian Sementara Terpapar COVID-19

Sebanyak 22 warga yang tinggal di hunian sementara Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon, Solo, terpapar COVID-19

Jurnalis Protes Larangan Wawancara Bobby di Balai Kota Medan
Indonesia
Jurnalis Protes Larangan Wawancara Bobby di Balai Kota Medan

Pekerjaan seorang jurnalis dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang disahkan oleh Dewan Pers.

PON Papua Larang Pemain Liga 1 dan 2 Berebut Mendali
Olahraga
PON Papua Larang Pemain Liga 1 dan 2 Berebut Mendali

Asprov PSSI Papua sudah menerima surat dari PSSI terkait dengan regulasi untuk pemain sepak bola peserta PON XX Papua tahun 2021.

Protes UMP Naik 1,2 Persen, Buruh Jatim Kumpulkan Uang Receh untuk Gubernur
Indonesia
Protes UMP Naik 1,2 Persen, Buruh Jatim Kumpulkan Uang Receh untuk Gubernur

Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur melakukan aksi mengumpulkan uang koin atau recehan di depan Gedung Negara Grahadi

TNI-Polri Masuk Hutan Persempit Ruang Gerak KKB Joni Botak
Indonesia
TNI-Polri Masuk Hutan Persempit Ruang Gerak KKB Joni Botak

Sampai saat ini aparat masih berusaha menuju lokasi tempat di mana KKB melakukan tembakan

Kasus Harian COVID-19 Yogyakarta di Bawah 100 Sepekan Terakhir
Indonesia
Kasus Harian COVID-19 Yogyakarta di Bawah 100 Sepekan Terakhir

Kasus harian terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Yogyakarta, dalam sepekan terakhir, mengalami penurunan rata-rata di bawah 100 per hari. Bahkan pada Senin (23/8).

Bikin Kontroversi, Menag Didesak Ubah Pola Komunikasi
Indonesia
Bikin Kontroversi, Menag Didesak Ubah Pola Komunikasi

"Kita harus mengingatkan para pejabat publik agar tidak membuat pernyataan yang kontra produktif dan kontroversial," kata Maman.