Jimly Sebut DPR Tak Berwenang Pecat Hakim MK Jimly Asshiddiqie. (Foto: MP/Istimewa)

MerahPutih.com - Langkah DPR RI yang secara mendadak mencopot Aswanto dari jabatan Hakim Konstitusi menuai kritik dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.

Jimly menegaskan langkah itu tidak memiliki dasar dan prosedur yang benar karena DPR tidak berwewenang memecat hakim.

Baca Juga:

DPR Setujui Sekjen MK Guntur Hamzah jadi Hakim Konstitusi

“Ini jelas pemecatan hakim oleh DPR tanpa dasar dan prosedur yang benar,” kata Jimly kepada wartawan, Jumat (30/9).

Jimly mengatakan dalam UU MK yang lama, jabatan Aswanto berakhir pada Maret 2024. Sementara, dalam UU MK yang baru, jabatan Aswanto sebagai hakim MK berlangsung sampai Maret 2029.

“DPR tidak berwewenang memecat hakim MK,” tegas Jimly.

Sebelumnya, DPR menyetujui dan mengesahkan pergantian Hakim Konstitusi Aswanto dari jabatannya dalam rapat paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9).

DPR mengesahkan Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi, menggantikan Aswanto. Pengesahan itu dilakukan secara mendadak karena tidak masuk dalam agenda rapat paripurna DPR pada Kamis.

Baca Juga:

Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan UU Pemilu yang Diajukan Giring PSI

“Perkenankan kami menanyakan pada sidang dewan terhormat, apakah persetujuan untuk tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari usulan DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi yang berasal dari DPR tersebut, apakah dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Setuju," jawab para para anggota dewan diiringi ketokan palu.

Menurut Dasco, pengesahan terhadap Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi telah dibahas oleh internal Komisi III DPR pada Rabu (28/9). Komisi III memutuskan tidak memperpanjang masa jabatan hakim MK Aswanto.

“Adapun keputusan Komisi III DPR RI itu adalah sebagai berikut. Tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari usulan lembaga DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi yang berasal dari DPR,” kata Dasco. (Pon)

Baca Juga:

MK Tolak Gugatan PT 20 Persen, PKS: Jumlah Capres Tidak Akan Banyak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MK Tolak Gugatan Partai Gelora Terkait UU Pemilu
Indonesia
MK Tolak Gugatan Partai Gelora Terkait UU Pemilu

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan Partai Gelora.

Sekjen PKS Dilaporkan ke MKD Buntut Suara 'Sayang' di Rapat DPR
Indonesia
Sekjen PKS Dilaporkan ke MKD Buntut Suara 'Sayang' di Rapat DPR

Laporan tersebut buntut dari suara ‘sayang' saat Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya pada Rabu, (24/8).

Penyebab Elektabilitas PDIP dan PSI Teratas di DKI Versi JRC
Indonesia
Penyebab Elektabilitas PDIP dan PSI Teratas di DKI Versi JRC

Dua parpol tersebut yang paling gencar mengangkat persoalan yang menjadi polemik

Rasio Perpajakan Indonesia Turun
Indonesia
Rasio Perpajakan Indonesia Turun

Pada 1983 tercatat hanya sekitar 163 ribu wajib pajak, saat ini di kisaran 42,51 juta.

Xi Jinping Konsolidasikan Elite Militer Setelah CPC Ubah Konstitusi
Dunia
Xi Jinping Konsolidasikan Elite Militer Setelah CPC Ubah Konstitusi

Xi mengingatkan semua anggota Komisi Pusat Militer harus menjalankan tugas yang diberikan oleh Partai dan rakyat China.

Kemenkes: Vaksin Booster COVID-19 Beri 91 Persen Perlindungan dari Kematian
Indonesia
Kemenkes: Vaksin Booster COVID-19 Beri 91 Persen Perlindungan dari Kematian

Indonesia menargetkan vaksinasi lengkap 70 persen populasi terpenuhi pada Juni 2022.

Stadion Manahan jadi Tempat Pembukaan dan Tanding Atletik ASEAN Para Games
Indonesia
Stadion Manahan jadi Tempat Pembukaan dan Tanding Atletik ASEAN Para Games

Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, Senny Marbun menegaskan, seluruh arena pertandingan sudah siap.

KPU Tidak Boleh Buat Regulasi Baru Soal Koruptor Dilarang Nyaleg 5 Tahun
Indonesia
KPU Tidak Boleh Buat Regulasi Baru Soal Koruptor Dilarang Nyaleg 5 Tahun

Dalam penerapan putusan tersebut harus ada penyesuaian bagi para mantan napi yang status hak politiknya sudah dicabut pengadilan umum, seperti pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).

Penumpang KRL Capai 322.528 Orang saat Libur Natal
Indonesia
Penumpang KRL Capai 322.528 Orang saat Libur Natal

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter telah melayani sebanyak 322.528 pengguna kereta rel listrik (KRL) pada Hari Natal 2021 atau 25 Desember 2021.

Transisi Energi, Pemerintah Bakal Tetapkan Pertalite Pengganti Premium
Indonesia
Transisi Energi, Pemerintah Bakal Tetapkan Pertalite Pengganti Premium

Premium RON 88 saat ini hanya digunakan oleh tujuh negara saja. Volume yang digunakan pun sangat kecil.